Gereja Harus Bermasyarakat

 








BERAGAM dalih kelompok intoleran di negeri ini dalam upaya mereka menolak kehadiran gereja di tengah-tengah komunitas mereka. Salah satunya adalah menanamkan anggapan bahwa gereja dan kekristenan itu adalah pendatang.  Dengan anggapan yang jelas-jelas sangat tidak berdasar inilah kaum intoleran mempengaruhi masyarakat sekitar untuk kemudian memusuhi dan menolak keberadaan gereja.

Hal ini bisa terlihat berdasarkan penuturan Pdt Erwin Marbun yang sejak 2006 hingga 2010 melayani di HKBP Getsemani, Jatimulya, Bekasi, Jawa Barat. Ditemui untuk sebuah wawancara  Pdt Erwin mengakui bahwa dalam hubungan gereja dengan masyarakat sekitar tentu ada masalah. Dan itu lebih berkaitan dengan adanya anggapan bahwa  di negeri ini ada warga pribumi dan pendatang. Rata-rata warga setempat di mana HKBP Getsemani, Jatimulya berada, menganggap komunitas gereja itu sebagai pendatang.

 

Di lain pihak, gereja juga membutuhkan rasa aman berada di lingkungan yang notabene dihuni masyarakat non-Kristen. Maka gereja pun berusaha menumbuhkan pemahaman tentang bagaimana gereja bermasyarakat. Gereja berusaha untuk bisa diterima oleh masyarakat. Namun upaya ini sering malah tidak berhasil. Dengan kata lain, gereja telah gagal untuk menjadi gereja di lingkungannya. Gereja menjadi pembawa Injil yang gagal.

   

Pdt. Erwin Marbun sendiri melayani di HKBP Getsemani saat gereja itu sudah berusia 15 tahun. Dan tak lama kemudian gereja itu ditutup paksa oleh warga. Tepatnya, HKBP Getsemani Bekasi berdiri pada 1990 dan ditutup pada 2005. Maka HKBP Getsemani  lebih dahulu hadir di sana, disusul oleh Gekindo dan GPdI.

 

Kehadiran HKBP Getsemani waktu itu juga sebenarnya ditolak oleh warga sekitar. Hanya saja Presiden Soeharto yang berkuasa pada waktu itu keras dan tegas terhadap kelompok intoleran. Pada awal berdirinya HKBP Getsemani pada 1990, pasukan TNI kurang lebih satu bulan berjaga di sana untuk menjaga gereja itu. Itulah sebabnya maka gereja itu bisa terus eksis. Namun dalam usianya yang ke-10 atau tahun 2000, sebenarnya sudah mulai pula ada pergerakan dari kelompok radikal menuntut ditutupnya gereja tersebut. Dan pada 2005 mereka pun masuk ke Jatimulya menutup gereja itu. Kalau tidak salah, kejadian itu pada bulan September. Saat itu massa datang. Namun saya belum ada  pada waktu itu. Info ini saya dengar  dari Ibu Pesta Silalahi yang memimpin gereja itu waktu itu. Waktu saya menonton videonya pun memang menegangkan sekali peristiwa itu.

 

Maka ketika pada tahun 2006 Erwin ditugaskan oleh pimpinan HKBP untuk menjadi gembala HKBP Getsemani itu, dia mengaku banyak banyak belajar dengan Ibu Pesta, dan mencoba mengikuti perjuangannya. Erwin selalu berusaha menempatkan di depan ibu itu meskipun dalam beberapa hal ada perbedaan,  namun keduanya selalu berusaha bersama-sama ke mana-mana. Kalau demo juga selalu bersama-sama. Erwin banyak belajar untuk menjadi seorang pendeta kepada Ibu Pdt Pesta itu sebab menurut hematnya, kependetaannya itu tidak hanya sekadar status, tetapi lebih dari itu. Bahkan dalam penilaiannya, roh perempuan itu pun sudah pendeta. Bersama Ibu Pendeta itu pada 2007 Erwin terus melakukan beberapa aksi untuk memperjuangkan eksistensi HKBP  Getsemani, namun belum berhasil hingga kini.

 

Pdt Erwin Marbun berpandangan, adanya SKB dan kemudian direvisi menjadi PBM membuka semacam peluang bagi lahirnya polisi-polisi informal yang memeriksa apakah tempat-tempat ibadah secara khusus gereja punya izin. Erwin juga mengisahkan di mana pada 2008 dirinya bersama Pdt. Pesta Silalahi, dan Liando menerima panggilan dari lurah setempat. Kepada keduanya Lurah menyampaikan surat dari camat yang mengingatkan bahwa  rumah tinggal tidak boleh dijadikan rumah ibadah.

Maka, oleh sebab itulah Pdt Erwin berpendapat bahwa adalah lebih baik jika SKB atau PMB tidak ada, sebab itu hanya dijadikan alasan untuk menutup rempat ibadah. Maka Erwin berpandangan, sebaiknya masalah rumah-rumah ibadah berikan saja pengaturannya kepada  dinas tatakota. Merekalah yang menentukan sebuah lokasi menjadi ruang publik, ruang hijau, dsb. Sehingga tidak ada alasan orang lain memeriksa sebuah bangunan gereja  misalnya.

 

Karena sebetulnya pemerintahlah yang bertanggung jawab mengamankan. Mengapa polisi bisa menghambat  semua kendaraan di jalan untuk memeriksa apakah ada STNK dan SIM? Mengapa pemerintah tidak bisa memeriksa rumah yang digunakan sesuai fungsi atau tidak? Mengapa yang datang kok rombongan orang yang tidak punya tanggung jawab, yang tidak punya kompeten melakukan hal tersebut? Menyedihkan sekali kalau di rumah saya berdoa bersama saudara-saudara saya, tetapi dilarang. Apa berdoa kepada Tuhan itu salah? Untuk bikin acara syukuran saja di rumah atau bernyanyi lagu pujian dibilang berisik. Namun mereka beribadah pakai pengeras suara tetapi kita tisak pernah persoalkan? Mereka bikin acara hajatan di rumah tetapi kita tidak recokin. Ini kan aneh dan tidak benar.

 

Jemaat HKBP Getsemani itu ada di sekitar Ciketing. Ada di Jatimulya. Namun ketika mereka mau mengontrak rumah di kawasan itu, ketua RT dan tetangga memgingatkan kalau di sini tidak boleh digelar kebaktian. Maka wajar saja bila ada yang takut mengadakan acara kebaktian di rumah. Hal ini menjadi suatu yang sangat menyedihkan mengingat di dalam masyarakat kristen  itu ada kebiasan menyelenggarakan acara ibadah kebaktian di rumah-rumah. Di masyarakat Batak misalnya ada acara persekutuan marga, di mana setiap bulan mengadakan acara kumpul-kumpul di rumah anggota. Dan acara semacam ini biasanya diawali dan ditutup dengan doa dan nyanyian. Untuk bikin hajatan seperti ini pun susah. Bahkan Erwin pernah memakai rumahnya menjadi tempat belajar sidi beberapa remaja gereja, karena HKBP Getsemani tidak punya ruangan untuk tempat belajar. Itu juga tidak boleh.

 

Berdasarkan pengalaman pengalaman inilah Pdt Erwin menegaskan  sekali lagi bahwa yang namanya SKB atau PBM itu lebih baik tidak ada. Karena dia hanya memberikan peluang bagi orang-orang menjadi polisi, menjadi pelaksana aturan itu. Padahal, pelaksana aturan itu adalah bupati, walikota, atau gubernur, dan presiden, menurut wilayah kekuasaan masing-masing pejabat.

 

Dan ternyata pejabat-pejabat ini melimpahkan hal ini di wakil-wakilnya. Dan wakil kan gak punya kuasa mengambil keputusan. Kalau ada persoalan kita dihadapkan dengan wakilnya. Dan wakilnya paling mengatakan, “nanti saya sampaikan”. Selesai sudah. Dan memang tidak ada gunanya lagi kalau dia sudah mengatakan demikian. Mau apa lagi? Sebab dia bukan pengambil keputusan.

 

Kemudian kalau ada pertikaian, seperti di Ciketing, katanya itu bisa diajukan ke pengadilan. Tetapi anehnya, harus ada yang luka dulu baru bisa dibawa ke pengadilan. Ujungnya ini menjadi kasus pidana murni yang tidak nyambung dengan hak asasi manusia dalam beribadah. Maka sekali lagi, dalam hal ini tidak ada gunanya PBM.

Lalu sejauh mana peran Forum Kerukunan Umat Beragama  (FKUB) dalam menyelesaikan masalah seperti ini? Di Kabupaten Bekasi, dengan tegas Pdt Erwin mengatakan “tidak ada!”

Ada seorang pendeta, anggota perwakilan Kristen, mengatakan bahwa ketua FKUB setempat tidak mau bekerja.  Karena FKUB seolah-olah hanya untuk mengurusi masalah gereja, sementara tempat ibadah seperti mesjid tidak butuh FKUB. Artinya dia masih menganut paham kalau mesjid itu pribumi, dan gereja itu pendatang. Ujungnya dia tidak mau melihat orang lain itu sebagai bangsa Indonesia karena agamanya.

 

Bahkan menurut Pdt Andi Matkusa, perwakilan Kristen di FKUB Bekasi,  Bupati pernah mengatakan: “Kalau ada satu orang saja yang tidak setuju pendirian gereja di tempat itu saya tidak akan keluarkan izin!” Bila benar seorang bupati mengatakan hal seperti itu, maka di mana adanya PBM? Dan pernyataan seperti itu bisa terlontar dari mulut seorang kepala daerah karena mereka sadar betul kalau PBM itu tidak ada apa-apanya.

 

HKBP Getsemani sedang berusaha mencari lahan yang strategis dan luas yang bisa digunakan sebagai tempat ibadah. Waktu itu ada lahan di Jalan Melati ujung, tepi jalan tol. Sebelumnya, bersama Gekindo pernah diupayakan untuk meminta fasilitas sosial (fasos) di sana. Ketika itu belum ada PBM, hanya hanya SKB. Namun entah mengapa perjuangan untuk meminta fasos itu tidak pernah berlanjut. Berkaitan dengan fasos ini, Pdt Erwin Marbun juga menyesalkan sikap gereja yang tidak mau bersatu hati, namun lebih mementingkan denominasi sendiri. Sebab mestinya fasos itu bisa dimanfaatkan oleh umat kristiani untuk mendirikan gereja.

Wawancara Binsar Antoni Hutabarat dengan Pdt. Erwin Marbun

https://www.binsarhutabarat.com/2020/06/gereja-harus-bermasyarakat.html

Toleransi Antar Umat Beragama di Kampung Sawah











Gereja Lama pun Harus Mengurus Izin


 Pdt. Alex Fernando Banua, gembala GKP Kampung Sawah mengatakan, dari sisi historis, di GKP itu ada dua jenis jemaat: yang lahir dari hasil pengabaran Injil (zending), dan perorangan. GKP Kampung Sawah ini adalah hasil pengabaran Injil perorangan, oleh Mr. Anting. 

 

Kampung Sawah penduduknya mayoritas beragama Kristen. Namun menurut Pdt Alex Fernando Banua, selama perjalanan gereja ini tidak pernah ada konflik. Relasi dengan masyarakat dan pemeluk agama lain selama ini berjalan harmonis. Hal ini bisa terjadi karena faktor historis dan faktor budaya yang cukup kuat. Dulu memang pernah ada satu masalah dari sisi budaya. Itu pun imbas, bukan langsung ke gereja dan umat kristiani.

 

GKP Kampung Sawah sudah diakui di tengah-tengah masyarakat, karena mereka sendiri secara historis mengakui sejak zaman dahulu kala sudah ada gereja ini. Tetapi dengan mulai munculnya peraturan yang baru, misalnya Perber, maka sebagai warga negara, pihak GKP Kampung Sawah harus mematuhi dan menaatinya. Maka pengurus GKP Kampung Sawah  mengurus IMB.

 

Mestinya, sesuai klausul yang ada dalam Perber, GKP Kampung Sawah secara otomatis mendapatkan ijin. Sebab dikatakan, bagi gereja yang sudah ada sebelum peraturan ini diberlakukan, maka pemerintah wajib memfasilitasi. Namun ketika pihak gereja meminta pemerintah untuk melakukan kewajibannya, memberikan surat ijin untuk GKP Kampung Sawah, instansi yang bersangkutan justru meminta pihak gereja menjalankan sesuai prosedur yang berlaku. Artinya sama dengan gereja lain yang baru dibangun: harus dilengkapi tanda tangan persetujuan warga sekitar, dll.

 

Dengan kejadian ini, Pdt Alex Fernando menduga bahwa aparat belum mengerti tentang pelaksanaan Perber. Kemungkinan besar aparat  tidak memahami betul tentang implementasi Perber itu sendiri. ”Perber  kan seharusnya mengatur aparat pemerintahan untuk membuat mekanisme perizinan tentang rumah ibadah,”tandas Pdt Alex Fernando.

 

FKUB sendiri pun tidak ikut membantu. Sebab ketika masalah ini harus diputuskan lewat voting, sudah jelas suara Kristen yang hanya punya perwakilan dua atau satu orang dari 17 anggota, jelas akan kalah. Kalaupun tidak ada voting, dalam mengeluarkan rekomendasi, seringkali FKUB sama dengan instansi lain, yaitu menentukan tarif. Yang lebih ironis lagi, perwakilan Kristen yang menjadi anggota FKUB pun ikut terbawa arus. Gereja pun menjadi semacam obyek pencarian dana.

 

Alex mengakui, Perber, pada satu sisi, memang masih kurang dalam hal sosialisasi. Maka sangat  diperlukan kajian lebih mendalam lagi dalam implementasinya. Sebab dalam kenyataannya gereja sering diperlakukan sebagai objek. Jadi, peraturan yang ada dalam Perber tidak menjadikan kehidupan keberagamaan menjadi lebih baik. Justru membuka peluang bagi oknum-oknum menjadikan gereja sebagai ajang bisnis.

 

”Di Kabupaten Bandung, mereka blak-blakan. Mau duitnya sampai berapa triliun rupiah juga, izin gak bakal keluar. Ini sudah dijadikan semacam permainan karena menyangka bahwa gereja punya banyak duit untuk dikuras. Jadi, pengurusan izin ini hanya lebih pada permainan. Di Kabupaten Bandung sendiri hingga hari ini belum ada satu pun izin IMB gereja yang keluar,” tandas Pdt Alex yang menjadi anggota sinode.

 

Alex melihat bahwa roh dan esensi Perber ini sebetulnya untuk kebaikan. Tapi semua tergantung kepada pelaksana peraturan itu sendiri. Maka apabila peraturan ini tidak dijiwai oleh orang-orang yang melaksanakannya, akan menjadi sebuah kekacauan. Bahkan apabila Perber ini diadopsi ke dalam UU Kerukunan Umat Beragama pun, ini kurang menjamin. Pemerintah juga harus memiliki semacam tool untuk memantau di lapangan seperti apa sebetulnya. Pemerintah jangan hanya membuat peraturan yang kelihatannya luar biasa, tetapi tidak ada kontrol yang jelas. Misalnya kalau terjadi penyimpangan-penyimpangan sampai sejauh mana pemerintah bisa bertindak.

 

Selama ini hanya gereja yang bersangkutan mengurus ijinnya. Tetapi ada baiknya juga apabila gereja aras nasional semacam PGI, PGLII, dll yang mengoordinasikan pengurusan ijin tersebut. Sebab lembaga gerejawi sebenarnya  tahu pergumulan gereja. Biarlah lembaga ini yang mendampingi gereja-gereja tertentu yang mau mendirikan tempat ibadahnya. Kepengurusan ijin dipercayakan kepada lembaga-lembaga yang sudah eksis yang diakui pemerintah.  


Dr. Binsar A. Hutabarat


https://www.binsarhutabarat.com/2020/06/toleransi-antar-umat-beragama-dikampung-sawah.html