facebook-domain-verification=e9qbhu2sij9ezrnqbgiw8k4f00x69y BINSAR HUTABARAT INSTITUTE: Gereja Harus Bermasyarakat

Gereja Harus Bermasyarakat

 








BERAGAM dalih kelompok intoleran di negeri ini dalam upaya mereka menolak kehadiran gereja di tengah-tengah komunitas mereka. Salah satunya adalah menanamkan anggapan bahwa gereja dan kekristenan itu adalah pendatang.  Dengan anggapan yang jelas-jelas sangat tidak berdasar inilah kaum intoleran mempengaruhi masyarakat sekitar untuk kemudian memusuhi dan menolak keberadaan gereja.

Hal ini bisa terlihat berdasarkan penuturan Pdt Erwin Marbun yang sejak 2006 hingga 2010 melayani di HKBP Getsemani, Jatimulya, Bekasi, Jawa Barat. Ditemui untuk sebuah wawancara  Pdt Erwin mengakui bahwa dalam hubungan gereja dengan masyarakat sekitar tentu ada masalah. Dan itu lebih berkaitan dengan adanya anggapan bahwa  di negeri ini ada warga pribumi dan pendatang. Rata-rata warga setempat di mana HKBP Getsemani, Jatimulya berada, menganggap komunitas gereja itu sebagai pendatang.

 

Di lain pihak, gereja juga membutuhkan rasa aman berada di lingkungan yang notabene dihuni masyarakat non-Kristen. Maka gereja pun berusaha menumbuhkan pemahaman tentang bagaimana gereja bermasyarakat. Gereja berusaha untuk bisa diterima oleh masyarakat. Namun upaya ini sering malah tidak berhasil. Dengan kata lain, gereja telah gagal untuk menjadi gereja di lingkungannya. Gereja menjadi pembawa Injil yang gagal.

   

Pdt. Erwin Marbun sendiri melayani di HKBP Getsemani saat gereja itu sudah berusia 15 tahun. Dan tak lama kemudian gereja itu ditutup paksa oleh warga. Tepatnya, HKBP Getsemani Bekasi berdiri pada 1990 dan ditutup pada 2005. Maka HKBP Getsemani  lebih dahulu hadir di sana, disusul oleh Gekindo dan GPdI.

 

Kehadiran HKBP Getsemani waktu itu juga sebenarnya ditolak oleh warga sekitar. Hanya saja Presiden Soeharto yang berkuasa pada waktu itu keras dan tegas terhadap kelompok intoleran. Pada awal berdirinya HKBP Getsemani pada 1990, pasukan TNI kurang lebih satu bulan berjaga di sana untuk menjaga gereja itu. Itulah sebabnya maka gereja itu bisa terus eksis. Namun dalam usianya yang ke-10 atau tahun 2000, sebenarnya sudah mulai pula ada pergerakan dari kelompok radikal menuntut ditutupnya gereja tersebut. Dan pada 2005 mereka pun masuk ke Jatimulya menutup gereja itu. Kalau tidak salah, kejadian itu pada bulan September. Saat itu massa datang. Namun saya belum ada  pada waktu itu. Info ini saya dengar  dari Ibu Pesta Silalahi yang memimpin gereja itu waktu itu. Waktu saya menonton videonya pun memang menegangkan sekali peristiwa itu.

 

Maka ketika pada tahun 2006 Erwin ditugaskan oleh pimpinan HKBP untuk menjadi gembala HKBP Getsemani itu, dia mengaku banyak banyak belajar dengan Ibu Pesta, dan mencoba mengikuti perjuangannya. Erwin selalu berusaha menempatkan di depan ibu itu meskipun dalam beberapa hal ada perbedaan,  namun keduanya selalu berusaha bersama-sama ke mana-mana. Kalau demo juga selalu bersama-sama. Erwin banyak belajar untuk menjadi seorang pendeta kepada Ibu Pdt Pesta itu sebab menurut hematnya, kependetaannya itu tidak hanya sekadar status, tetapi lebih dari itu. Bahkan dalam penilaiannya, roh perempuan itu pun sudah pendeta. Bersama Ibu Pendeta itu pada 2007 Erwin terus melakukan beberapa aksi untuk memperjuangkan eksistensi HKBP  Getsemani, namun belum berhasil hingga kini.

 

Pdt Erwin Marbun berpandangan, adanya SKB dan kemudian direvisi menjadi PBM membuka semacam peluang bagi lahirnya polisi-polisi informal yang memeriksa apakah tempat-tempat ibadah secara khusus gereja punya izin. Erwin juga mengisahkan di mana pada 2008 dirinya bersama Pdt. Pesta Silalahi, dan Liando menerima panggilan dari lurah setempat. Kepada keduanya Lurah menyampaikan surat dari camat yang mengingatkan bahwa  rumah tinggal tidak boleh dijadikan rumah ibadah.

Maka, oleh sebab itulah Pdt Erwin berpendapat bahwa adalah lebih baik jika SKB atau PMB tidak ada, sebab itu hanya dijadikan alasan untuk menutup rempat ibadah. Maka Erwin berpandangan, sebaiknya masalah rumah-rumah ibadah berikan saja pengaturannya kepada  dinas tatakota. Merekalah yang menentukan sebuah lokasi menjadi ruang publik, ruang hijau, dsb. Sehingga tidak ada alasan orang lain memeriksa sebuah bangunan gereja  misalnya.

 

Karena sebetulnya pemerintahlah yang bertanggung jawab mengamankan. Mengapa polisi bisa menghambat  semua kendaraan di jalan untuk memeriksa apakah ada STNK dan SIM? Mengapa pemerintah tidak bisa memeriksa rumah yang digunakan sesuai fungsi atau tidak? Mengapa yang datang kok rombongan orang yang tidak punya tanggung jawab, yang tidak punya kompeten melakukan hal tersebut? Menyedihkan sekali kalau di rumah saya berdoa bersama saudara-saudara saya, tetapi dilarang. Apa berdoa kepada Tuhan itu salah? Untuk bikin acara syukuran saja di rumah atau bernyanyi lagu pujian dibilang berisik. Namun mereka beribadah pakai pengeras suara tetapi kita tisak pernah persoalkan? Mereka bikin acara hajatan di rumah tetapi kita tidak recokin. Ini kan aneh dan tidak benar.

 

Jemaat HKBP Getsemani itu ada di sekitar Ciketing. Ada di Jatimulya. Namun ketika mereka mau mengontrak rumah di kawasan itu, ketua RT dan tetangga memgingatkan kalau di sini tidak boleh digelar kebaktian. Maka wajar saja bila ada yang takut mengadakan acara kebaktian di rumah. Hal ini menjadi suatu yang sangat menyedihkan mengingat di dalam masyarakat kristen  itu ada kebiasan menyelenggarakan acara ibadah kebaktian di rumah-rumah. Di masyarakat Batak misalnya ada acara persekutuan marga, di mana setiap bulan mengadakan acara kumpul-kumpul di rumah anggota. Dan acara semacam ini biasanya diawali dan ditutup dengan doa dan nyanyian. Untuk bikin hajatan seperti ini pun susah. Bahkan Erwin pernah memakai rumahnya menjadi tempat belajar sidi beberapa remaja gereja, karena HKBP Getsemani tidak punya ruangan untuk tempat belajar. Itu juga tidak boleh.

 

Berdasarkan pengalaman pengalaman inilah Pdt Erwin menegaskan  sekali lagi bahwa yang namanya SKB atau PBM itu lebih baik tidak ada. Karena dia hanya memberikan peluang bagi orang-orang menjadi polisi, menjadi pelaksana aturan itu. Padahal, pelaksana aturan itu adalah bupati, walikota, atau gubernur, dan presiden, menurut wilayah kekuasaan masing-masing pejabat.

 

Dan ternyata pejabat-pejabat ini melimpahkan hal ini di wakil-wakilnya. Dan wakil kan gak punya kuasa mengambil keputusan. Kalau ada persoalan kita dihadapkan dengan wakilnya. Dan wakilnya paling mengatakan, “nanti saya sampaikan”. Selesai sudah. Dan memang tidak ada gunanya lagi kalau dia sudah mengatakan demikian. Mau apa lagi? Sebab dia bukan pengambil keputusan.

 

Kemudian kalau ada pertikaian, seperti di Ciketing, katanya itu bisa diajukan ke pengadilan. Tetapi anehnya, harus ada yang luka dulu baru bisa dibawa ke pengadilan. Ujungnya ini menjadi kasus pidana murni yang tidak nyambung dengan hak asasi manusia dalam beribadah. Maka sekali lagi, dalam hal ini tidak ada gunanya PBM.

Lalu sejauh mana peran Forum Kerukunan Umat Beragama  (FKUB) dalam menyelesaikan masalah seperti ini? Di Kabupaten Bekasi, dengan tegas Pdt Erwin mengatakan “tidak ada!”

Ada seorang pendeta, anggota perwakilan Kristen, mengatakan bahwa ketua FKUB setempat tidak mau bekerja.  Karena FKUB seolah-olah hanya untuk mengurusi masalah gereja, sementara tempat ibadah seperti mesjid tidak butuh FKUB. Artinya dia masih menganut paham kalau mesjid itu pribumi, dan gereja itu pendatang. Ujungnya dia tidak mau melihat orang lain itu sebagai bangsa Indonesia karena agamanya.

 

Bahkan menurut Pdt Andi Matkusa, perwakilan Kristen di FKUB Bekasi,  Bupati pernah mengatakan: “Kalau ada satu orang saja yang tidak setuju pendirian gereja di tempat itu saya tidak akan keluarkan izin!” Bila benar seorang bupati mengatakan hal seperti itu, maka di mana adanya PBM? Dan pernyataan seperti itu bisa terlontar dari mulut seorang kepala daerah karena mereka sadar betul kalau PBM itu tidak ada apa-apanya.

 

HKBP Getsemani sedang berusaha mencari lahan yang strategis dan luas yang bisa digunakan sebagai tempat ibadah. Waktu itu ada lahan di Jalan Melati ujung, tepi jalan tol. Sebelumnya, bersama Gekindo pernah diupayakan untuk meminta fasilitas sosial (fasos) di sana. Ketika itu belum ada PBM, hanya hanya SKB. Namun entah mengapa perjuangan untuk meminta fasos itu tidak pernah berlanjut. Berkaitan dengan fasos ini, Pdt Erwin Marbun juga menyesalkan sikap gereja yang tidak mau bersatu hati, namun lebih mementingkan denominasi sendiri. Sebab mestinya fasos itu bisa dimanfaatkan oleh umat kristiani untuk mendirikan gereja.

Wawancara Binsar Antoni Hutabarat dengan Pdt. Erwin Marbun

https://www.binsarhutabarat.com/2020/06/gereja-harus-bermasyarakat.html

No comments:

Post a Comment