Tantangan dan Peluang Komnas Ham 2022-2027

Izin Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia








Hubungan baik dengan masyarakat membuat kondisi gereja juga baik. Namun membangun hubungan dengan sesama gereja dan lembaga-lembaga Kristen  pun penting. 

Kita harus menjaga kerukunan antar umat beragama, menjaga perasaan orang lain dari umat lain.  Kita harus benar-benar menghargai dan menghormati mereka punya cara-cara ataupun yang mereka lakukan yang benar-benar berdasarkan aturan dalam agama mereka itu. Demikian komentar Pdt. Sukeri ketika penulis mewawancarai beliau tentang Peraturan bersama menteri tentang izin pendirian rumah ibadah berdasarkan Peraturan Bersama Menteri (PBM) di kediamannya. 


Perber, di mata Pdt Sukeri, adalah sesuatu yang mempersulit pembangunan gereja, karena waktu kita mau membangun gereja,  harus melibatkan orang di luar umat Kristen sebanyak 60 orang. 


Untuk mendapatkan persetujuan dari 60 orang ini seringkali sangat sulit. Maka Perber itu sebaiknya dicabut saja! Tidak perlu revisi. Revisi itu butuh biaya besar, dan hasilnya sama saja. Itu hanya buang waktu. 

Maka cabut saja perber itu, kita kembali ke UUD 45 yang mengatakan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Hanya, yang menjadi masalah adalah tempat. Itu yang harus diatur, pemerintah harus memberikan tempat.


Gereja membentuk karakter bangsa. Manfaatnya jauh lebih besar daripada membangun tempat hiburan malam. Sementara hiburan malam menguntungkan bagi pemerintah, maka itu dipelihara. Gereja malah dianggap bikin susah. Padahal kan masa depan bangsa di tangan gereja, bukan di tangan hiburan malam.


Banyak yang mengakui bahwa gereja itu adalah aset negara. Gereja juga bisa menjadi kepanjangan tangan pemerintah, sebab gereja bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun umat. 

Membangun umat secara rohani supaya menjadi orang-orang yang memiliki hati takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, mereka takut untuk berbuat jahat. 

Tugas gereja membangun karakter, membangun rohani umat. Itu yang harus kita lakukan, oleh karena itu sebetulnya pemerintah harus mendukung gereja.


Dr. Binsar Antoni Hutabarat


   

Payung Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila





Setelah penolakan masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah merespon penolakan tersebut dengan membuat perubahan menjadi Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang hadir di Era Jokowidodo. 


BPIP tampaknya memerlukan payung hukum untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik untuk melakukan pembinaan menguatkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang mulai terlupakan secara khusus oleh generasi muda.

Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah nilai-nilai dasar yang perlu dipahami oleh seluruh masyarakat indonesia untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hadirnya Undang-Undang BPIP yang rencananya akan menggantikan RUU Haluan Ideologi pancasila yang ditolak banyak kelompok masyarakat itu diharapkan dapat membuat Badan Penanaman Ideologi Pancasila itu dapat menjalankan tugasnya untuk menamkan nilai-nilai pancasila kepada seluruh masyarakat Indonesia, secara khusus para generasi muda yang tidak lagi dapat menghafal lima sila dari Pancasila, apalag memahami sila-sila itu secara tepat.

 

Kita tentu setuju bahwa Pancasila adalah anugerah untuk Indonesia agar dapat memeilihara kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang sangat beragam. Namun, Pancasila harus terus digali untuk menguatkan nilai-nilai moral Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pnacasila tidak boleh diabaikan kesaktiannya sebagai pemersatu bangsa Indonesia.  

 

Absennya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah menjadikan Pancasila hanya sebagai slogan kosong. Pancasila dibicarakan tetapi hanya dimulut saja, menjadi lips sevice semata. Maraknya konflik yang mengatas namakan kelompok dan agama di negeri ini merupakan bukti miskinnya implementasi dari nilai-nilai Pancasila yang anti diskriminasi.

 

Kondisi ini sebenarnya jauh-jauh hari telah diingatkan oleh Eka Darmaputera, “Dalam praktik kita bangun memang bukan masyarakat Pancasila. Masing-masing kelompok sibuk membangun masyarakatnya sendiri. Alhasil, yang terbangun bukanlah masyarakat Pancasila, melainkan satu masyarakat (Pancasila) yang merupakan kumpulan atau penjumlahan dari masyarakat-masyarakat tadi. Satu masyarakat yang merupakan kumpulan umat-umat. Bagaikan sebuah kepulauan yang terdiri dari ratusan pulau, yang satu sama lain tersekat-sekat oleh ribuan selat.”

 

Karena itu tepatlah, solusi untuk menyelesaikan persoalan yang kini dihadapai bangsa Indonesia adalah revitalisasi dan aktualisasi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, tanpa harus menjadikan Pancasila sebagai dogma kaku yang dikeramatkan, atau menjadikannya ideologi tertutup. Pancasila adalah ideologi terbuka yang mampu mengatasi dan melintasi dimensi ruang dan waktu.

 

Dr. Binsar Antoni Hutabarat 

https://www.binsarhutabarat.com/2020/07/payung-hukum-badan-pembinaan-ideologi.html

 

 


Mainstreaming Pendidikan Tinggi Teologi



Mainstreaming atau  pengarusutamaan  Pendidikan Tinggi Teologi dan Pendidikan Tinggi Agama Kristen menjadi istilah populer sejak dikumandangkan Dirjen Bimas Kristen, Prof. Dr. Thomas Penturi pada dua tahun lalu. 

Jargon itu perlu mendapat dukungan semua insan yang bergelut dalam pendidikan tinggi teologi dan pendidikan tinggi keagamaan Kristen. 


Pendidikan tinggi teologi dan pendidikan keagamaan Kristen adalah garda terdepan untuk memajukan kehidupan masyarakat Kristen, secara khusus gereja. Melalui pendidikan itu dihasilkan pemimpin gereja dan guru-guru yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat Kristen. Apabila pendidikan tinggi gagal menghasilkan tenaga berkualitas maka itu secara langsung akan memengaruhi kualitas kehidupan gereja,  masyarakat, dan juga keutuhan bangsa Indonesia. 

Kondisi ironis pendidikan tinggi teologi bukan hanya terlihat dari sarana dan prasarana yang minim, tenaga pendidikan yang umumnya digaji sangat rendah, bahkan banyak yang tidak memenuhi beban kerja dosen, adalah permasalahan klasik. Para dosennya tidak sedikit yang harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan bekerja di gereja.

Jika mengacu standar nasional pendidikan tinggi dengan 24 standar minimal, banyak pendidikan tinggi terengah-engah nemenuhi standar mininal itu. Pengembangan kurikulum yang harus dilakukan dalam merespons perubahan jaman  kerap terabaikan. Alhasil, luaran pendidikan tinggi teologi banyak yang tidak mampu memenuhi  kebutuhan pemangku kepentingan. 

Demikian juga untuk pendidikan tinggi teologi yang didirikan oleh gereja. Pendidikan tinggi teologi dihadirkan hanya untuk menjaga kemurnian doktrin denominasi gereja atau tokoh pendiri. Karena itu, tamatan pendidikan tinggi teologi tidak boleh bersikap kritis jika ingin mendapatkan tempat melayani atau bekerja pada lembaga itu. 

Berdasarkan rentetetan persoalan tersebut di atas terlihat jelas betapa beratnya bertugas dalam pendidikan tinggi teologi di Indonesia. Kedaulatan Tuhan jadi alat ampuh untuk menahan mereka yang berada dalam pendidikan tinggi teologi agar tetap bertahan dalam kondisi apapun. 

Kita tentu berharap mengarusutamakan pendidikan tinggi teologi menjadi perjuangan kita bersama. Dan itu bukan hal mustahil. Apalagi tugas berat untuk memajukan gereja, masyarakat dan bangsa Indonesia sejatinya  menjadi tugas pendidikan tinggi teologi dan pendidikan tinggi keagamaan Kristen. 

Binsar A. Hutabarat. 


Perber Mempersulit Pendirian rumah Ibadah, Gereja














Wawancara Dengan Pdt. Pit Maspaitela: 

Sebelum ada Perber, jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) Bekasi, beribadah dari rumah ke rumah. Dari rumah pindah ke ruko. Selama di ruko itu memang belum pernah GKSI ditutup,  namun ancaman pernah ada. Misalnya pernah mau diserang oleh kelompok yang menamakan diri anti-permurtadan. Bersama gereja-gereja lain yang ada di ruko itu GKSI saling berkoordinasi lalu melapor ke Polres Bekasi. Ruko itu memang tidak pernah diserang, namun aksi penyerangan malah melebar ke daerah lain di Bekasi.




Pdt. Pit Maspaitela sendiri sudah mengalami hal yang kurang lebih sama di perumahan tempat tinggalnya, di kawasan Bekasi Timur. Yang namanya fasos dan fasum di setiap RW sudah diblok dan dibangun fasilitas untuk kepentingan kelompok tertentu.

Tiga – empat tahun sebelumnya, umat kristiani yang bermukim di perumahan itu sudah mengajukan permohonan untuk mendapatkan satu tempat ibadah. Apalagi sesuai persyaratan Perber, dan kriteria FKUB, sudah ada 60 – 90 orang yang memberikan persetujuan. Developer pun menembuskan surat permohonan umat Kristen itu ke RW, kelurahan, kecamatan sampai walikota, bahwa lahan itu disiapkan untuk pembangunan rumah ibadah umat Kristen . Tetapi begitu surat itu dibalas, warga langsung menolak dibangunnya gereja di lahan fasos dan fasum tersebut. Alasan RW, di lahan itu mau dibangun balai RW atau fasilitas olahraga.

Akhirnya niat umat Kristen untuk memiliki tempat ibadah di perumahan itu terpaksa diurungkan, sebab tidak ada yang bisa menolong. Bahkan HKBP yang memiliki banyak jemaat juga tidak bisa berbuat apa-apa. Perlakuan diskriminatif sangat terasa. Kelompok minoritas diperlakukan sangat sulit. Bahkan HKBP Ciketing yang sebenarnya sudah memiliki lahan pun tidak diperbolehkan membangun rumah ibadah. Di mana-mana aksi penolakan atas pembangunan gereja marak. Bahkan ada spanduk berisi penolakan yang ditulis dengan darah.

Maka menurut Pdt . Pit Maspaitela, Perber itu sangat tidak menjawab persoalan, karena justru memberatkan. Adanya aturan 60 – 90 itu dibuat-buat untuk menghambat. Sebab sekalipun sudah dapat jumlah segitu, atau bahkan lebih, belum tentu dapat ijin. Bahkan bila sudah ada ijin pun bisa saja digagalkan. Maka tidak ada kepastian.

Ijin persetujuan memang tidak hanya dari umat Kristen, namun bisa juga dari umat lain. Namun untuk mendapatkan dari warga non jemaat itu sangat sulit. Dan kalaupun sudah dapat, biasanya akan ada intervensi dari pihak lain. Dan biasanya intervensi keberatan ini justru berasal dari luar, yang bukan penduduk setempat. Artinya regulasi atau peraturan dari masyarakatlah yang lebih kuat, bukan regulasi pemerintah. Alasan pemerintah demi kerukunan. Tetapi justru gereja yang ditekan. Gereja sudah menjaga kerukunan, tetapi justru pihak di luar gereja yang selalu membuat aksi kekerasan. Puncaknya adalah peristiwa HKBP Pondok Timur.

Dalam hal ini pemerintah tidak punya netralitas, dan juga tidak punya otoritas untuk memberlakukan Perber karena  lebih melihat kepada kepentingan kelompok tertentu. Pembiaran pemerintah atas insiden telah memakan korban.

Menurut Pdt. Pit, sebenarnya hubungan gereja masyarakat Kristen dengan  non-Kristen di sekitar gereja dan tempat tinggalnya cukup baik. Masyarakat hidup rukun. Memang ada yang mengkavling untuk menolak kehadiran gereja secara formal. Tapi kehadiran umat Kristen tidak ditolak. Nah buktinya di daerah Bekasi perkembangan umat Kristen begitu pesat, pertumbuhannya begitu pesat dan aktivitas Kristen juga begitu tinggi di kota Bekasi. Tetapi itu kan karena perpindahan penduduk dari Jakarta ke Bekasi. Kalaupun ada penolakan itu
hanya bersifat lokal saja. Tapi sebenarnya kehidupan keseharian tidak. Mereka  itu cuma mau menunjukkan bahwa mereka menolak kehadiran gedung gereja secara formal. Tetapi kehadiran umat Kristen dan kegiatan yang biasa sebenarnya tidak ditolak .

Pendekatan sosial selalu dilakukan oleh gereja. Dan untuk mendapatkan persyaratan lingkungan sebenarnya tidak masalah, yang kita hadapi adalah orang-orang yang dari jauh. Justru yang menghasut dan menyerang atau yang membuat aksi itu datang dari jauh. Tidak tahu darimana dan siapa orangnya, kita sulit untuk membuktikan itu. Tapi tiba-tiba kok massa bisa banyak, bisa tiba-tiba ada penolakan yang begitu keras. Padahal dalam hidup keseharian kita sudah biasa sapa-menyapa. Suasana begitu bagus, begitu ramah. Tetapi begitu mau ada rumah ibadah, langsung ada reaksi yang begitu cepat, dan mengumpulkan tandatangan  penolakan begitu cepat.

Sebenarnya gedung gereja dulu banyak di Bekasi. Namun akhirnya banyak yang pindah ke ruko karena di lahan yang sudah dibeli sekalipun sangat sulit mendirikan gereja. Salah satu keuntungan ruko adalah dia bukan dilihat sebagai gereja, karena hanya
memanfaatkan ruko untuk tempat beribadah. Karena itulah tidak ada yang terlalu mempersoalkan gereja yang ada di ruko, karena jauh dari pemukiman mereka.

FKUB sendiri tidak memfasilitasi ruko untuk gereja-gereja, sebab FKUB  menganggap ruko  bukan gereja. FKUB memproses permohonan untuk membangun gereja. Memang di Pergub ada poin bahwa FKUB akan memfasilitasi pembangunan gereja jika sudah memenuhi syarat. Namun kenyataannya tidak.

Perber tidak perlu. Dan tidak perlu ada persyaratan 90 – 60 orang untuk mendirikan gereja. Karena acuan kita dalam beribadah kan UUD 45, di mana setiap warga negara mempunyai hak untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Sedangkan soal persyaratan 90 – 60 orang, itu menimbulkan konflik. Tidak  harus ada persetujuan dari lingkungan untuk membangun gereja.

Dialog antaragama, secara formal tidak pernah dilakukan gereja. Tetapi peranan kita bangun dari bawah. Misalnya dengan menasihati dan mengimbau setiap rumah tangga untuk aktif di pertemuan-pertemuan antarwarga. Bila ada peluang menjadi pengurus RT, langsung diambil. Di situlah kita bisa menyatu, dan mengatakan bahwa beginilah seorang Kristen. Di sana kita bisa membawakan nilai-nilai kristiani, dan bisa mengomunikasikan bagaimana kekristenan itu. Dengan demikian pemikiran bahwa umat Kristen itu hidup memisahkan diri dari masyarakat akan terbuang.

Contoh yayasan di Kalvari yang mengadakan bakti-bakti sosial. Pengobatan murah, pengobatan gratis kepada masyarakat sekitar. Dan itu disambut dengan sangat baik, dan mempunyai dampak yang sangat baik, untuk toleransi antarumat beragama

Perber Jadi Instrumen Penutupan Rumah Ibadah








Wawancara tentang Peraturan Bersama Menteri tentang pendirian rumah ibadah




Pdt Gabriel tidak habis pikir mengapa Perber dijadikan oleh pihak lain untuk menutup tempat ibadah orang Kristen? Menurut Gabriel, kelompok yang anti-Kristen tidak mau tahu apakah yang mereka tutup itu gereja atau rumah. Sebuah tempat, kalau digunakan untuk ibadah Kristen adalah gereja, dan bila tidak memiliki ijin sebagai gereja, harus ditutup! Berdasarkan Perber, apabila ada 90 orang umat, maka akan diberikan ijin untuk mendirikan rumah ibadah. Namun apabila jumlah ini pun sudah terpenuhi, tetap saja ijin lingkungan sulit untuk didapatkan.

Pdt Gabriel menceritakan pengalamannya tentang 7 gereja Ujung Menteng, Bekasi, yang sedang advokasi ke pihak pemerintah, yakni kelurahan kemudian ke kecamatan. Waktu itu ketujuh pengurus gereja menjelaskan bahwa keberadaan Perber adalah untuk mengatur, bukan untuk menutup gereja. Namun kelurahan maupun kecamatan mengatakan gereja-gereja itu  harus ditutup. Mengadu ke FKUB pun hasilnya sama. Akhirnya keluar surat penutupan.

Kemudian di Pondok Hijau, Bekasi Utara, ada gereja di ruko. Waktu mengadakan acara Natal, sekelompok orang datang meminta acara dihentikan, dan gereja ditutup. Waktu itu ada yang bawa golok. Beberapa polisi yang datang hanya menonton.  Salah seorang polisi yang kemungkinan beragama Kristen mengatakan kepada Pdt Gabriel, bawa secara manusiawi dia ingin bertindak menghadapi massa, tetapi polisi itu harus taat kepada perintah atasan yang melarang untuk bertindak. Maka aksi kekerasan itu pun dibiarkan. Dan gereja itu akhirnya ditutup.

Menurut Pdt Gabriel, waktu advokasi dia melihat bahwa memang ada sekitar 25% kesalahan pendeta-pendeta dalam kasus penutupan gereja. Misalnya, ada pendeta yang mengatakan, ”Ngapain kita harus lapor ke Rt/Rw. Ibadah kan bebas. Ngapain minta ijin? Siapa yang larang ibadah?” Memang undang-undang menjamin kebebasan beribadah, namun kenyataan lingkungan sering tidak sesuai dengan itu. Benar kita hidup di negara Pancasila, UUD 45 menjamin kebebasan beragama. Tapi kita harus tahu bahwa lingkungan itu mayoritas muslim. Para pendeta, paling tidak harus mengerti situasi di mana gereja berada. Maka dari itu, datangilah tokoh masyarakat setempat, jalin hubungan yang baik.

Menjalin hubungan memang tidak mudah. Tapi Pdt Gabriel membuktikan akhirnya bisa. Pdt Gabriel menceritakan, pada tahun 1993 gereja yang dibangun tahun 1992 dibakar massa. Setelah diperbaiki, dibakar lagi. Ketika Gabriel dipindahkan ke tempat itu tahun 1995, dia pun langsung mengadakan pendekatan dengan warga sekitar. Tidak mudah. Haji Napi yang merupakan aktor pembakar gereja, selalu menolak bertegur sapa. Namun kondisi jalan yang berlumpur tebal saat hujan, menjadi pintu masuk bagi Pdt Gabriel. Dia pun menawarkan untuk bergotong royong memperbaiki jalan supaya tidak berlumpur lagi. Awalnya tidak direspon. Tetapi suatu malam di tahun 1996, ketika hujan turun  dan jalan berlumpur, esok harinya Pdt Gabriel didatangi  Pak Rt, Pak Rw, dan Haji Napi.

Singkat cerita, mereka membicarakan perihal gotong royong yang pernah dikemukakan Pdt Gabriel. Gabriel meminta supaya biaya pembangunan jalan dikalkulasi oleh Pak Rt dan Pak Rw. Akhirnya jalan pun diperbaiki. Sejak itu hubungan dengan tetangga-tetangga menjadi baik. Kalau ada masalah, mereka memberitahu ke gereja. Kalau ada kegiatan-kegiatan warga, gereja membantu, dsb.

Ditanya tentang Perber, Pdt Gabriel mengatakan lebih banyak negatifnya. Alasannya, di wilayah Bekasi, Perber banyak digunakan untuk menutup tempat ibadah, baik itu yang ada di ruko, maupun rumah-rumah yang digunakan jadi tempat ibadah oleh umat kristiani.

Pdt Gabriel juga berpendapat bahwa keberadaan Perber itu mengondisikan bahwa Indonesia tidak rukun. Maka Gabriel setuju kalau Perber itu dicabut saja, tidak usah direvisi. Sebab masak ibadah harus punya ijin? Dan kalau tempat ibadah tidak punya ijin ditutup. Daripada bikin peraturan atau UU  yang sifatnya menjerat, lebih bagus ada UU kebebasan beragama. 
wawancara dengan  Pdt. Gabriel


Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen








Kamis, 2 Juli 2020, beberapa pakar perguruan tinggi keagamaan Kristen di fasilitasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen berkumpul di Hotel Amarossa Bekasi untuk mempersiapkan draft Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi . 

Pertemuan yang ditetapkan selesai pada tanggal 4 Juli ini diharapkan mampu menghasilkan draft PMA tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Selain itu naskah akademik yang menjadi dasar rancangan PMA juga dapat rampung pada hari yang sama. 

Hadirnya Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2019 tentang pendidikan tinggi keagamaan. secara bersamaan juga memberikan mandat kepada kementerian agama umtuk dapat melaksanakan PP tersebut dengan membuat PMA sebagai petunjuk pelaksana dari PP tersebut,  antara lain penetapan PMA tentang penyelenggaraan pendidikan agama Kristen dan pengelolaan perguruan tinggi Kristen yang secara jelas belum di atur dalam PP tersebut. 




Menetapkan sebuah kebijakan publik bukanlahlah hal yang mudah, demikian juga dalam pelaksanaannya. Meski sebuah kebijakan unggul sejatinya bisa dilaksanakan, namun peran serta mereka yang menjadi target kebijakan menempati posisi penting. 

Kita berharap kerja keras pakar teologi dari berbagai STT ini dapat menghasilkan PMA yang bermutu dan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia. Selamat berjuang. 

Dr. Binsar Antoni Hutabarat