Tantangan dan Peluang Komnas Ham 2022-2027

Payung Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila





Setelah penolakan masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah merespon penolakan tersebut dengan membuat perubahan menjadi Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang hadir di Era Jokowidodo. 


BPIP tampaknya memerlukan payung hukum untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik untuk melakukan pembinaan menguatkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang mulai terlupakan secara khusus oleh generasi muda.

Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah nilai-nilai dasar yang perlu dipahami oleh seluruh masyarakat indonesia untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hadirnya Undang-Undang BPIP yang rencananya akan menggantikan RUU Haluan Ideologi pancasila yang ditolak banyak kelompok masyarakat itu diharapkan dapat membuat Badan Penanaman Ideologi Pancasila itu dapat menjalankan tugasnya untuk menamkan nilai-nilai pancasila kepada seluruh masyarakat Indonesia, secara khusus para generasi muda yang tidak lagi dapat menghafal lima sila dari Pancasila, apalag memahami sila-sila itu secara tepat.

 

Kita tentu setuju bahwa Pancasila adalah anugerah untuk Indonesia agar dapat memeilihara kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang sangat beragam. Namun, Pancasila harus terus digali untuk menguatkan nilai-nilai moral Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pnacasila tidak boleh diabaikan kesaktiannya sebagai pemersatu bangsa Indonesia.  

 

Absennya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah menjadikan Pancasila hanya sebagai slogan kosong. Pancasila dibicarakan tetapi hanya dimulut saja, menjadi lips sevice semata. Maraknya konflik yang mengatas namakan kelompok dan agama di negeri ini merupakan bukti miskinnya implementasi dari nilai-nilai Pancasila yang anti diskriminasi.

 

Kondisi ini sebenarnya jauh-jauh hari telah diingatkan oleh Eka Darmaputera, “Dalam praktik kita bangun memang bukan masyarakat Pancasila. Masing-masing kelompok sibuk membangun masyarakatnya sendiri. Alhasil, yang terbangun bukanlah masyarakat Pancasila, melainkan satu masyarakat (Pancasila) yang merupakan kumpulan atau penjumlahan dari masyarakat-masyarakat tadi. Satu masyarakat yang merupakan kumpulan umat-umat. Bagaikan sebuah kepulauan yang terdiri dari ratusan pulau, yang satu sama lain tersekat-sekat oleh ribuan selat.”

 

Karena itu tepatlah, solusi untuk menyelesaikan persoalan yang kini dihadapai bangsa Indonesia adalah revitalisasi dan aktualisasi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, tanpa harus menjadikan Pancasila sebagai dogma kaku yang dikeramatkan, atau menjadikannya ideologi tertutup. Pancasila adalah ideologi terbuka yang mampu mengatasi dan melintasi dimensi ruang dan waktu.

 

Dr. Binsar Antoni Hutabarat 

https://www.binsarhutabarat.com/2020/07/payung-hukum-badan-pembinaan-ideologi.html

 

 


No comments:

Post a Comment