Tantangan dan Peluang Komnas Ham 2022-2027

Pluralisme Agama Dan Finalitas Kristus


 

Kondisi seragam adalah sesuatu yang absurd, apalagi dalam dunia modern yang sarat perubahan. 


Derasnya arus globalisasi yang melanda dunia seiring dengan kemajuan teknologi informasi membuat tak ada lagi tempat seragam di planet bumi ini. 

Demikian juga dalam kehidupan agama-agama, fakta pluralitas agama-agama adalah sebuah realitas yang tak dapat disangkali. Karena itu, sudah saatnya agama-agama yang beragam dan berbeda itu  merespon keragaman tersebut secara positif, bukannya hanya merespon secara negatif, apalagi meratapinya, atau menganggap keragaman tersebut semata-mata sebagai ancaman. 

Dalam konteks tersebut, setiap orang Kristen terpanggil dan bertanggung jawab untuk menginterpretasikan fakta kemajemukan yang ada. 

Kekristenan harus mampu menjelaskan relasinya dengan agama-agama lain. Tugas ini penting bukan hanya dalam mengusahakan terciptanya hubungan yang harmonis dengan agama-agama lain, tapi juga untuk memampukan umat Kristen memosisikan kehadirannya secara tepat dalam dunia yang majemuk tanpa melacurkan kebenaran finalitas Kristus yang adalah inti dari kekristenan.

Melacurkan kebenaran Kristen demi terciptanya sebuah kerukunan adalah sebuah kesalahan fatal, membelenggu kebebasan demi kerukunan hanya akan menghadirkan kerukunan  semu yang tak berfaedah sama sekali. Namun, membentengi diri untuk tidak berinteraksi dengan persoalan-persoalan bersama dalam dunia juga sama salahnya. Kristus yang adalah teladan umat Kristen sesungguhnya telah mengajarkan bahwa Allah yang kudus dengan kerendahan hati rela menyapa manusia berdosa, dan memberi jawab terhadap persoalan-persoalan manusia, tentu saja tanpa membiarkan diri tercemari kejahatan dunia. Itu berarti, umat Kristen harus meneladani apa yang dilakukan Yesus, yakni memberi jawab terhadap persoalan-persoalan yang ada dalam dunia dimana orang Kristen juga ada disana.

Tepatlah apa yang dikatakan Harvie Conn, “Menyatakan finalitas Kristus tidak mengurangi tanggung jawab Kristen untuk menjelaskan relasi kekristenan dengan agama –agama lain.” Harus diakui, untuk menjelaskan  hubungan kekristenan dengan agama-agama lain merupakan hal yang tidak mudah, dan untuk menunaikan tugas penting tersebut diperlukan ketekunan dan usaha keras yang tak pernah mengenal lelah, baik dalam hal pendalaman doktrin Kristen itu sendiri maupun pengenalan akan kehadiran agama-agama yang berbeda dan beragam itu. Kasih dan kesabaran Kristus dalam hal ini harus menjadi dasar dalam menginterpretasikan realitas kemajemukan tersebut. 

 

Menegaskan sebuah keyakinan kebenaran agama adalah hak setiap umat beragama. Memiliki sebuah keyakinan, meski berbeda dengan kebanyakan orang bukanlah sesuatu yang terlarang. Agama Kristen memiliki hak untuk menegaskan keyakinan kebenaran keunikan agamanya. Namun, dalam masyarakat yang majemuk tentu saja memaksakan kebenaran agama tertentu untuk semua adalah mustahil. Kebenaran Kristen, seperti juga kebenaran agama-agama yang lain hanyalah mewakili satu pendapat dari beribu-ribu pendapat yang ada. Konsolidasi agama-agama untuk kemudian mencari nilai-nilai bersama sebagai konsensus bersama merupakan upaya yang harus terus dilakukan bagi hadirnya sebuah nilai-nilai moral bersama dalam sebuah komunitas plural.

Persoalan kemudian timbul ketika ada pemaksaan pemahaman bahwa demi terciptanya kerukunan antar umat beragama, agama-agama dipaksa melepaskan klaim keunikan agamanya, demikian juga hal nya dengan finalitas Kristus dalam kekristenan. Buku kumpulan esai yang berjudul Mitos Keunikan Agama-agama yang disunting oleh John Hick dan Paul knitter salah satunya.  Paul Knitter dalam pengantar buku itu menggambarkan bahwa kebanyakan sejarah Kristen di dominasi  oleh dua pendekatan mendasar: pendekatan eksklusivisme konservatif, yang menemukan keselamatan hanya di dalam Kristus dan yang hanya melihat sedikit, kalaupun ada, nilai di tempat lainnya, dan sikap inklusivis “liberal” yang mengakui kekayaan  yang menyelamatkan dalam iman lain, tetapi kemudian memandang kekayaan ini sebagai hasil penebusan Kristus dan sebagai sesuatu yang telah dipenuhi dalam Kristus. Kemudian dalam buku tersebut, Knitter mengusulkan perubahan paradigma yang didukung sebelas rekan penulisnya, yang disebutnya sebagai posisi pluralis. Yang didefinisikan, upaya meninggalkan penekanan pada superioritas atau finalitas Kristus dan agama Kristen menuju pengakuan akan validitas mandiri dalam jalan-jalan lain.’

Argumen Knitter tersebut telah dipegang orang sedemikian luas, sehingga paham tersebut meminjam istilah Leslie Newbigin telah menjadi “ortodoksi kontemporer,” siapapun yang menolak pandangan tersebut dianggap telah mengambil jalan yang “sesat,” karena tidak sesuai dengan kebenaran kontemporer. ”Ortodoksi kontemporer” itu kemudian membenarkan anggapan bahwa tidak ada lagi tempat bagi klaim-klaim untuk kebenaran yang absolud dalam agama.Semua agama-agama dipaksa untuk melepaskan klaim-klaim eksklusivisme, dan jika tidak, agama-agama tersebut dianggap menyimpang dari “ortodoksi kontemporer.”

Argumen Knitter itu tentu saja menimbulkan reaksi dari banyak pemikir agama-agama yang masih berpegang pada pengakuan keunikan agama-agama. Dalam kekristenan argumen Knitter ditentang pemikir-pemikir Kristen yang masih memegang finalitas Kristus dan keunikan agama Kristen. Buku Mempertimbangkan Kembali keunikan Agama Kristen, Mitos Teologi Pluralistis Agama-agama merupakan salah satu buku yang memberi respon penolakan terhadap pandangan tersebut.

Tulisan ini akan membahas mengenai Pluralisme Agama Dan Finalitas Kristus, dari sudut pandang pluralisme agama dalam paradigma baru, yaitu sebuah paradigma yang berbeda dengan paradigma Pluralisme agama John Hick dan  Paul Knitter. Tulisan ini secara khusus akan menampilkan konsep pemikiran hubungan agama Kristen dengan agama-agama lain, dan kemudian memaparkan bahwa pluralisme agama mestinya adalah sebuah keniscayaan yang jauh dari pemaksaan untuk menyamakan agama-agama (pluralisme non-indifferentisme).

 

Pluralisme Agama: Paradigma Lama

Pluralisme agama paradigma lama sebagaimana dipropagandakan Hick dan Knitter  sesungguhnya tak layak disebut pluralisme, dan itu lebih tepat disebut relativisme. Hal tersebut dapat dipahami karena pandangan John Hick tentang pluralisme agama sesungguhnya merupakan perluasan dari relativisme Ernst Troeltsch’s yang menegaskan bahwa, “agama Kristen itu mutlak bagi orang Kristen dan kepercayaan-kepercayaan dunia lainnya pun sama-sama “mutlak”bagi para pemeluknya masing-masing (kemutlakan relatif).” Namun, jika Troeltsch’s, berpendapat, “bahwa tidak ada agama yang superior atau inferior satu dengan yang lainnya, dan yang ada hanyalah perbedaan.Hick bergerak lebih jauh bahwa agama-agama yang berbeda-beda itu memiliki sumber yang sama.  Bagi Hick “semua agama berpusat pada Allah, dan bukan pada agama Kristen atau pada salah satu agama yang lain. Dia adalah matahari sumber asali dari bahaya dan kehidupan, yang digambarkan oleh semua agama dengan cara mereka masing-masing.” Lebih jauh Hick mengungkapkan bahwa  Allah agama- agama teisme dan Allah agama-agama non-teisme adalah Allah yang sama. Hal itu sejalan dengan apa yang dikatakan Wilfred Cantwel Smith, “tak seorangpun pernah menyembah berhala. Sebagian orang menyembah Allah dalam bentuk berhala, itulah yang dimaksud dengan berhala.” 

Ajakan Gordon Kaufman bahwa agama-agama termasuk kekristenan harus melepaskan klaim-klaim eksklusif dalam berdialog dengan agama-agama lain juga didasarkan pada pemahaman tersebut: “

“Namun, bila kita harus  secara simpatik menghampiri dan memasuki dialog dengan orang-orang lain yang memiliki komitmen dan keyakinan-keyakinan berbeda, kita harus menemukan cara-cara untuk merelatifkan dan membuka sistem simbol kita. Berbagai kecenderungan ke arah kemutlakan dan eksklusivitas dalam iman Kristen tradisional membawa kita kepada semacam pemberhalaan. Pemberhalaan ini mempersulit kita menanggapai secara serius kepercayaa-kepercayaan lain dalam pengertian mereka sendiri.

Adalah benar bahwa persatuan memberikan janji perdamaian. Namun pengertian tentang persatuan bisa berbeda-beda. Kesalahan mengartikan hal tersebut mengakibatkan perdamaian tak akan pernah hadir, sebaliknya akan melatenkan konflik. Kaum relativisme mengartikan bahwa persatuan agama-agama hanya mungkin (mutlak) jika agama-agama itu merelatifkan diri. Kaum pluralisme mengeksklusi kaum eksklusivisme demi menciptakan dunia yang damai, padahal mengeksklusi kaum eksklusivisme sama saja memosisikan diri sebagai eksklusivisme. Akibatnya, kaum relativisme yang memerangi segala klaim-klaim absolud keagamaan bukannya menciptakan perdamaian diantara agama-agama, sebaliknya telah menjadi persoalan baru. Dalam hal ini tampak jelas bahwa kaum relativisme terjebak pada semangat imperialisme yang dituduhkan pada kaum eksklusivisme. Mereka mengabsoludkan yang relatif, dan menyatakan pandangan mereka yang mutlak benar. Kaum relativisme ternyata juga eksklusivisme, karena menolak segala yang absolud.

Apabila pada awalnya kaum relativisme mencela kaum eksklusivisme yang   menganggap bahwa kebenaran tidak ada pada agama-agama lain, merasa diri maha tahu, dan kemudian menjadi absolutis, serta memosisikan diri sebagai hakim terhadap agama-agama. Bahkan menuduh kaum eksklusivisme memosisikan diri sebagai Tuhan,”atau sebagai “imperialisme”yag memaksakan pemahamannya. Pada akhirnya kaum relativisme juga melakukan kesalahan yang sama. Yakni, menempatkan diri sebagai Tuhan, karena menganggap diri tahu segalanya, dan menganggap pandangan mereka yang mutlak benar.

Pemahaman konsep pluralisme agama yang merelatifkan agama-agama itu kemudian melahirkan teologi pluralistis agama.-agama. Sebuah teologi universal yang memasukan agama-agama lain dalam orbit kekristenan. Suatu agama sinkretis yang ditakuti agama-agama yang meyakini universalitas agamanya.

 

Bagi kekristenan, pluralisme agama paradigma lama ini bukan hanya mengancam keunikan agama Kristen, tetapi secara langsung menghantam keunikan Kristus, dan otomatis merelatifkan penyataan Allah tentang finalitas Kristus yang adalah satu-satunya jalan keselamatan.  

 

 

Eksklusivisme dan Inklusivisme

Hadirnya klaim-klaim eksklusivisme agama-agama termasuk dalam kekristenan sebenarnya adalah sebuah relitas. Agama-agama itu pada realitasnya beragam dan berbeda. Th. Kobong menjelaskan bahwa, “Eksklusivisme agama ditentukan oleh pusat orientasinya yang transendental. Pusat orientasi yang transendental itulah yang menentukan, mewarnai dan mengarahkan seluruh sistem nilai-nilai yang membentuk suatu agama.” 

 

Jadi mengatakan eksklusivisme agama adalah kesombongan, sangat tidak berdasar, karena sesungguhnya agama yang menentukan kasih Allah, bukan teologi menjadi antropologi. Desakan  menghilangkan klaim-klaim eksklusivisme agama sebagai syarat utama bagi hadirnya keharmonisan antaragama jelas tidak memiliki pijakan yang kuat. Itu sama absurdnya dengan menyamakan agama-agama yang pada faktanya beragam dan berbeda. Klaim-klaim eksklusivisme agama itu juga tidak boleh diartikan sebagai sebuah kesombongan karena klaim-klaim itu diterima berdasarkan iman agama-agama itu kepada yang transenden, sebaliknya itu justru menunjukkan sebuah penaklukkan diri kepada yang absolud.

 

Misalkan saja mengenai klaim finalitas Kristus, klaim kekristenan bahwa Yesus adalah jalan, Kebenaran dan Hidup secara jelas dituliskan dalam Yoh 14:6. “ ...Akulah Jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada  Bapa, kalau tidak melalui Aku”. Kisah Para rasul 4:12. Selanjutnya Alkitab juga menegaskan, “Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia  yang olehnya kita dapat diselamatkan.”

 

Keyakinan finalitas Kristus itu diterima oleh orang Kristen karena iman. Karena iman kepada Alkitab yang adalah firman Allah, orang Kristen percaya bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu benar. Sama hal nya ketika orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya, karena itu dikatakan dalam Alkitab, dan Yesus sendiri dalam Alkitab mengatakan hal itu. Jadi, ketika orang Kristen menyaksikan keyakinan imannya, itu bukanlah kesombongan, itu adalah penundukkan kepada yang absolud. Menyaksikan keyakinan iman seseorang adalah hak yang harus dihormati. Maka, jelaslah bahwa klaim eksklusivisme Kristen itu bukan sesuatu yang harus dipaksakan pada orang lain, klaim itu hanya mungkin diterima berdasarkan iman, bukan dengan paksaan ataupun tipu daya kotor. Umat Kristen percaya bahwa seseorang bisa percaya kepada Kristus hanya karena anugerah Allah.  Meski keyakinan terhadap finalitas Kristus itu adalah hal yang subyektif, itu  tidak berarti bahwa finalitas Kristus bukan sesuatu yang mutlak benar, dan karena itu bisa ditanggalkan.

 

Dengan demikian jelaslah, menyatakan finalitas Kristus bukanlah memosisikan diri sebagai yang maha tahu. Tak ada manusia yang maha tahu. Karena ada nisbah antara pencipta dan ciptaan. Ciptaan yang bergantung pada pencipta tak mungkin menjadi maha tahu sebagaimana layaknya Pencipta yang absolud.  Orang Kristen percaya bahwa tidak semua kebenaran Allah disingkapkan kepada manusia, otak manusia yang terbatas tidak mungkin menampung pengetahuan Allah yang tak terbatas. Meyakini bahwa apa yang dikatakan Allah itu  mutlak benar adalah tanda kebergantungan yang terbatas kepada Pencipta yang tak terbatas. Dan itu sama sekali jauh dari usaha mengabaikan kehadiran agama-agama lain.

 

Disamping nilai-nilai eksklusif, dalam Alkitab juga banyak ditemukan nilai-nilai yang inklusif. Nilai-nilai ini ada juga pada agama-agama lain. Alkitab melaporkan bahwa Allah mengasihi baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya, dan Allah menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik (Matius 5: 45). Kasih Allah itu jelas bersifat inklusif. Demikian juga hal nya dengan perintah Allah untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, itu merupakan perintah yang inklusif. Bahkan lebih jauh Alkitab melaporkan dalam Lukas 10:25-37, dalam cerita tentang orang Samaria yang murah hati, Alkitab mengajarkan bahwa umat Kristen bisa belajar mengasihi dari orang yang tidak percaya (orang Samaria pada waktu itu dikelompokkan bukan sebagai umat pilihan Allah). Perintah Allah yang mengatakan“ Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik; usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam.”(Yesaya 1:17) tampak sejajar dengan amar maruf nahi mungkar dalam agama Islam, ajaran tersebut juga ada pada agama-agama lain.

 

Alkitab jelas mengajarkan bahwa memegang klaim-klaim eksklusif tidak berarti boleh mengabaikan klaim-klaim inklusif yang mengajarkan bahwa umat Kristen harus belajar dari orang tidak percaya dalam mengasihi. Kasih adalah anugerah umum, karena Allah memberikan kasih-Nya pada semua orang. Menemukan kebenaran-kebenaran umum melalui non Kristen sesungguhnya akan memperdalam pengetahuan Kristen tentang kebenaran Kristen yang eksklusif. Namun, kesamaan-kesamaan yang ada tersebut juga tidak boleh menghapuskan klaim-klaim eksklusif kekristenan.

 

Nilai-nilai eksklusif dan inklusif yang terdapat dalam Alkitab sesungguhnya ingin  menjelaskan bahwa dalam hubungan kekristenan dengan agama-agama lain ada diskontinuitas, dan juga ada kontinuitas. Pemeliharaan Allah yang terus berlangsung untuk semua manusia yang adalah gambar dan rupa Allah memiliki kontinuitas dengan kekristenan, karena itu adalah anugerah umum. Namun karya keselamatan Kristus yang dinyatakan dalam Alkitab harus diakui memiliki diskontinuitas dengan agama-agama lain, karena itu adalah anugerah khusus. Umat Kristen dapat hidup bersama secara damai dengan mereka yang non-Kristen. Dan itu mungkin terjadi karena Sang Pencipta bukan hanya menempatkan orang Kristen dan non-kristen dalam dunia yang sama, tetapi juga Allah yang adalah pencipta itu juga memelihara semua ciptaan-Nya.

 

Nilai-nilai inklusif dalam kekristenan menunjukkan bahwa Agama Kristen dan agama-agama lain memiliki nilai-nilai bersama, yakni nilai-nilai kasih, keadilan,  kemanusiaan, kebenaran dan lain-lain. Nilai-nilai ini sesungguhnya dapat mempertemukan agama Kristen dengan agama-agama lain untuk dapat hidup bersama dengan damai. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam menjelaskan hubungan orang Kristen dengan agama-agama lain, interpretasi itu harus didasarkan pada doktrin Kristen yang utuh, baik yang bersifat eksklusif maupun yang bersifat inklusif. Maka teologi agama-agama yang harus dikembangkan umat Kristen seharusnya adalah teologi Kristen tentang agama-agama lain, dan bukan teologi universal yang memasukkan kepercayaan lain pada orbit agama Kristen.

 

Pluralisme Agama: Paradigma Baru

Pada bagian ini penulis akan menggali kembali makna pluralisme agama, konsep dan perkembangan pemikiran tersebut, dan kemudian menetapkan apa yang dimaksud dengan Pluralisme agama dalam paradigma baru.

Istilah pluralisme sering kali disamakan dengan pluralitas, karena memang kedua kata itu berasal dari kata dasar yang sama.  Th. Kobong menjelaskan seperti berikut:

 

 Pluralitas dan Pluralisme berasal dari kata dasar yang sama, yaitu pluralis (bah. Latin =jamak; bah. Inggris = plural). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah pluralitas tidak ada; yang ada hanya pluralisme yang dijelaskan sebagai “hal yang mengatakan jamak atau tidak satu”, sedangkan pluralis diartikan: “bersifat jamak (banyak)”

 

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami, mengapa sering kali penggunaan kata pluralitas dan pluralisme digunakan secara sama atau saling menggantikan. Padahal, pluralitas dan pluralisme adalah sesuatu yang berbeda. Di Indonesia hal itu biasa terjadi karena dalam KBBI istilah pluralisme diartikan sebagai pluralitas yang mengatakan jamak atau tidak satu. Sekilas dalam KBBI istilah pluralisme dan pluralitas itu saling menggantikan, padahal tidak demikian.

Pluralitas dengan pluralisme sebenarnya sesuatu yang berbeda. Pluralisme merupakan diskusi yang menanyakan darimanakah asal kejamakan atau kemajemukan tersebut. Sedang dalam diskusi mengenai pluralisme agama yang ingin ditanyakan adalah, sebab dan akibat kejamakan dari agama-agama. 

Kalangan pluralisme paradigma lama sebagaimana hal nya dengan Hick menganggap pluralitas adalah penampakan dari yang absolud, yang menurutnya satu. Jadi yang menyebabkan keragaman agama-agama menurut Hick adalah cara agama-agama itu merespon yang absolud. Harold Coward menjelaskan: “Pluralisme keagamaan dapat dipahami sebagai paling baik dalam kaitan dengan logika yang melihat satu yang berwujud banyak. Realitas transenden yang menggejala dalam bermacam-macam keagamaan”.

 

Pluralisme paradigma lama jelas berpijak pada konteks bukan pada teks, akibatnya bagi mereka teks menjadi relatif, dan yang mutlak adalah konteks. Cara berteologi tersebut membuat mereka jatuh pada sinkretisme (menyamakan agama-agama). itulah sebabnya pluralisme agama mengakui bahwa agama-agama berasal dari realitas transenden yang sama, sehingga semua agama dianggap memiliki kebenaran yang sama dan dapat membawa keselamatan dengan caranya masing-masing. Pengakuan bahwa tidak ada agama yang bersifat universal, dan agama itu hanya unik dalam dirinya sendiri karena semua agama itu berasal dari sumber yang sama, membawa pada sebuah kesimpulan bahwa tidak ada agama superior yang menjadi agen keselamatan.

Berdasarkan keyakinan tersebut kemudian kaum pluralisme paradigma lama menganggap pastilah ada jalan kembali untuk mempertemukan agama-agama yang beragam itu. Maka kaum pluralisme paradigma lama mengambil jalan sinkretisme dalam menginterpretasikan kemajemukan agama-agama yang ada. Mereka kemudian mengkampanyekan bahwa semua jalan menuju ke Roma, semua jalan menuju ke Allah yang satu. Namun, logika pluralisme agama paradigma lama ini jelas bertentangan dengan realitas, karena pada kenyataannya semua agama-agama itu bukan hanya beragam, tetapi juga berbeda.

Mengenai pluralisme dalam bidang politik dan sosial kamus The Oxford English Dictionary memberikan definisi demikian :

1.Suatu teori yang menentang kekuasaan negara monolitis; dan sebaliknya, mendukung desentralisasi dan otonomi untuk organisasi-oraganisasi utama yang mewakili keterlibatan individu dalam masyarakat. Juga suatu keyakinan bahwa kekuasaan itu harus dibagi bersama-sama di antara sejumlah partai politik.2. Keberadaan atau toleransi keragaman etnik atau kelompok-kelompok kultural dalam suatu masyarakat atau negara, serta keragaman kepercayaan atau sikap dalam suatu badan, kelembagaan dan sebagainya.

 

Pengertian pluralisme sebagaimana dijelaskan dalam kamus Oxford di atas seharusnya terjadi dalam pemerintahan, demikian juga dalam kehidupan sosial masyarakat. Apabila pola berpikir pluralisme ini ada dalam kehidupan kelompok, suku, budaya dan agama maka tidak ada kelompok, suku, budaya, dan agama yang akan berusaha menciptakan pemerintahan yang monolitik,  baik oleh pengaruh suku, agama maupun budaya, karena semua individu mempunyai hak yang sama dalam pemerintahan.

 

Pemerintahan yang menerima pluralisme akan memperlakukan agama-agama secara sama, karena agama-agama yang berbeda dan beragam itu memiliki kedudukan yang sama didalam hukum dan pemerintahan. Agama-agama dapat berperan dalam pemerintahan tanpa perlu mendominasi negara dari agama-agama lainnya. Memaksakan pandangan agama tertentu kepada negara berarti penguasaan agama tertentu atas negara, yang kemudian akan melahirkan sebuah pemerintahan yang absolutis

 

Usaha untuk menjaga eksistensi komunitas agama-agama  adalah tanggung jawab komunitas agama tersebut, karena komunitas itu dibangun atas kerelaan pribadi, sehingga keluarnya individu dari komunitasnya karena pengaruh dari komunitas di luarnya tetap merupakan pilihan individu. Keputusan tersebut didasarkan pada hak yang melekat pada dirinya, dan komunitas agama harus menghargainya, karena hak individu tersebut tidak boleh dirampas oleh komunitas di mana individu itu berada.

 

Berdasarkan pengertian pluralisme dalam bidang sosial dan politik jelaslah bahwa pendapat yang mengatakan klaim-klaim eksklusif agama telah menghalangi terciptanya kerukunan beragama sangat tidak berdasar. Tidak ada hal spesifik dari perbedaan antar agama yang bisa membuat agama memiliki kecenderungan untuk memicu konflik. Karena agama-agama yang beragam dan berbeda itu dapat hidup bersama dalam sebuah negara, asalkan hak-hak setiap umat beragama itu terlindungi. Pembatasan kebebasan beragama berdasarkan hukum bisa saja  terjadi, dan itu hanya boleh dilakukan untuk kemerdekaan semua agama,  dan bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. 

 

Selanjutnya untuk memahami pluralisme paradigma baru dengan lebih baik  penting untuk menyimak apa yang dikatakan Profesor Diana L Eck  dari Harvard Divinity School. Selaras dengan Th. Kobong, bagi Eck pluralisme berbeda dengan pluralitas. Pluralitas adalah hal yang alami, sedang pluralisme adalah sebuah proses pergumulan yang bertujuan menciptakan sebuah masyarakat bersama (common society) yang dibangun atas dasar pluralitas. Pluralisme bukanlah sesuatu yang diberikan (given), melainkan suatu pencapaian (achievment), dari suatu keterlibatan (engagement) yang ada. Pluralisme merupakan interpretasi atas kemajemukan. Pluralisme bagi Eck juga bukan sekadar toleransi, melainkan proses pencarian pemahaman secara aktif menembus batas-batas perbedaan. Pluralisme bukan relativisme. Dalam paradigma baru menerima pluralisme agama bukan berarti seseorang harus menanggalkan identitas keagamaan dan komitmennya terhadap agamanya demi membangun hubungan yang sinergis satu dengan yang lain. Seorang pluralis sebaliknya harus mengakui perbedaan agama, karena perbedaan agama itu natural, intrinsik, dan tak dapat dihindari. Sebaliknya, relativisme itu minus komitmen, hanya sebatas keterbukaan sementara. Pluralisme juga bukan sinkretisme yang adalah sebuah kreasi agama baru yang mencampurkan aneka elemen dari berbagai tradisi agama yang berbeda seperti New Age. Pluralisme agama harus didasarkan pada dialog, bahasa pluralisme adalah bahasa dialog, dialog dalam hal ini berarti saling memberi dan menerima. Dalam dialog ada kesediaan untuk mendengar dan berbicara, baik dalam hal mengungkapkan kebenaran inklusif maupun kebenaran eksklusif. 

 

Berdasarkan pemikiran Eck diatas dapat dipahami bahwa Pluralisme bukanlah satu pemikiran, tetapi lebih tepat disebut sebagai rumah bagi berbagai pemikiran, dan tidak boleh ada pemikiran yang memproklamasikan dirinya sebagai pemikiran paripurna.

 

Dengan demikian jelaslah pluralisme agama dalam paradigma baru tidak menafikan keunikan agama-agama, seperti hal nya dengan finalitas Kristus. Menolak adanya nilai-nilai absolud dalam agama-agama sama saja dengan mengabsoludkan yang relatif, yang  sebenarnya menunjukkan adanya kesalahan berpikir. Karena mengabsoludkan yang relatif sama saja mengakui adanya yang absolud, yang disangkali itu.

 

Jalan sinkretisme sesungguhnya bukanlah jalan tunggal untuk mencari titik temu antara yang plural dan yang berbeda itu. Keyakinan akan adanya nilai-nilai yang dimiliki bersama, dan nilai-nilai bersama itulah yang dapat mempertemukan agama-agama yang berbeda itu untuk dapat hidup bersama, merupakan jalan yang lebih tepat dibandingkan jalan sinkretisme, dan jalan ini sama sekali jauh dari usaha melacurkan kebenaran agama-agama, atau merelatifkan kebenaran agama-agama. Dengan demikian jelaslah mempertentang keunikan agama-agama dan pluralisme dalam jalan ini tidak memiliki dasar sama sekali.

 

Interpretasi kehadiran agama-agama lain bukan hanya membutuhkan pemahaman doktrin Kristen yang baik, namun secara bersamaan juga pengenalan yang baik akan kehadiran agama-agama lain. Karena itu teologi agama-agama dapat berkembang dalam jalan yang benar jika terjadi perkembangan pemahaman teologi Kristen yang baik, dan juga hubungan yang makin erat dengan agama-agama lain.

 

 

Pluralisme agama dan kerukunan beragama

 

Pluralisme agama dalam paradigma baru bukanlah ancaman bagi agama-agama yang beragam dan berbeda. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pluralisme agama adalah rumah bagi berbagai pemikiran agama, dimana berbagai pemikiran agama itu mendapat tempatnya. Pluralisme agama dalam paradigma baru adalah sebuah pemikiran bagaimana agama yang beragam dan berbeda itu dapat hidup bersama dengan saling menghormati keunikan agama-agama. Pluralisme agama dalam paradigma baru ini terlindungi dalam sebuah negara yang menerima pluralisme. Itu adalah perwujudan dari negara yang mengakui kebebasan hati nurani. Syarat bagi terciptanya kerukunan umat beragama.

 

Pluralisme adalah sebuah keniscayaan karena setiap individu berhak memilih siapa yang ingin ia sembah, atau siapa yang ia tidak ingin sembah. Dalam hati nuraninya manusia adalah raja. Ketidaktaatan pada Sang Pencipta menjadi kedaulatan Pencipta bukan Negara, atau komunitas agama-agama.

 

Penerimaan negara terhadap pluralisme bukan berarti menyamakan agama-agama, karena pada hakikatnya agama-agama memang berbeda. Dan karena negara tidak berteologi, maka negara tidak berhak menentukan mana agama yang benar, dan mana agama yang tidak benar. Adalah keharusan bagi negara untuk memberikan kesempatan yang sama bagi agama-agama yang beragam dan berbeda dalam pemerintahan. Pluralisme adalah sebuah keniscayaan dalam negara demokrasi.

 

Keyakinan bahwa agama yang dianutnya adalah universal tidak boleh menjadi alat pengesahan untuk menindas agama-agama yang berbeda. Agama-agama tidak perlu mengklaim diri sebagai agen tunggal kebenaran, atau menampilkan hegemoninya terhadap agama-agama lain. Hak penghakiman terhadap agama-agama tidak diberikan Tuhan kepada manusia. Hak ini juga tidak diberikan kepada negara. Hak penghakiman atas agama yang benar ada pada Tuhan. Negara sebagai wakil Allah (Roma 13:1-7) hanya menjaga kedaulatan hati nurani dalam individu atau kelompok yang diberikan Tuhan. Kedaulatan hati nurani yang menjadikan manusia raja bagi dirinya mewajibkan negara menghargai hak individu dan kelompok. Dan hal itu hanya mungkin dengan menerima pluralisme bagi pelaksanaan tugas negara dalam proteksi hak kebebasan beragama. 

 

Pluralisme agama juga menjadi keniscayaan dalam menghadirkan kerukunan beragama, karena sesungguhnya kerukunan beragama hanya mungkin terjadi jika agama-agama itu mau belajar menerima agama-agama yang beragam dan berbeda itu dalam jalan pluralisme. Untuk Indonesia, kerukunan beragama itu sendiri sebenarnya  merupakan realitas yang telah ada sejak lama. Indonesia adalah tempat persemaian yang subur bagi agama-agama. Agama-agama lokal yang telah ada di Indonesia bersikap toleran dengan kehadiran agama-agama yang datang kemudian. Dan itu terjadi karena pluralisme telah bersemayam lama di bumi Indonesia.

 

Kerukunan  beragama bukanlah sesuatu yang harus dipaksakan. Kerukunan beragama merupakan panggilan agama-agama dan  mestinya agama-agama tak mengenal lelah untuk memperjuangkannya. Pemaksaan kaum pluralisme agama paradigma lama agar agama-agama melepaskan klaim-klaim eksklusif agama demi menciptakan kerukunan adalah pemahaman yang salah. Kerukunan beragama tak perlu dipaksakan, karena keinginan untuk hidup rukun ada pada sanubari setiap umat beragama. Hidup  rukun merupakan semangat agama-agama, dan itu adalah nilai-nilai inklusif yang ada dalam agama-agama.

 

Untuk meningkatkan kerukunan antarumat beragama perlu adanya upaya agama-agama untuk  terus menerus membangun  komunikasi satu dengan yang lainnya. Bukannya malah menutup diri, apalagi menganggap dirinya paling benar, dan kemudian menafikkan interdepedensi agama-agama. Komunikasi antar agama bisa terjalin baik jika antaragama itu mengakui interdepedensi agama-agama. Apabila agama-agama terus berusaha untuk membangun komunikasi, maka akan ditemukan nilai-nilai bersama yang akan menjadi dasar bersama bagi agama-agama yang berbeda-beda. Selanjutnya, jalan musyawarah untuk menemukan kesepakatan bersama menjadi hal yang amat penting untuk tidak saling menegasikan.

 

Terciptanya komunikasi agama-agama yang menjadi jalan bagi mewujudnya kerukunan beragama tentu saja membutuhkan kebebasan beragama. Kebebasan yang dimaksud disini bukanlah kebebasan tanpa standar, karena kebebasan mempunyai standar untuk dapat beroperasi. Untuk mengoperasikan kebebasan beragama setiap orang mesti menjaga kebebasan orang lain. Apabila kita ingin orang lain menghormati kebebasan kita maka kita harus lebih dulu menghormati kebebasan orang lain. Prinsip “golden rule”dalam mengoperasikan kebebasan beragama itu ada pada setiap agama.

 

Kebebasan menyembah Tuhan baik secara pribadi maupun secara berkelompok adalah hak yang paling asasi, dan mengabaikan hak itu sama saja dengan menyangkali martabat kemanusiaan. Kebebasan hati nurani (freedom of conscience) merupakan hal yang amat penting dalam setiap masyarakat. Kebebasan hati nurani sesungguhnya merupakan dasar bagi  kebebasan berbicara (freedom of speech), dan kebebasan berkumpul (freedom of assembly). Dan kebebasan hati nurani itu juga sekaligus menjadi dasar bagi kerukunan beragama, tanpa kebebasan beragama, kerukunan yang hadir adalah kerukunan semu. Kebebasan beragama adalah syarat mutlak bagi hadirnya kerukunan beragama, dan kebebasan beragama itu hanya mungkin hadir dalam negara yang menerima pluralisme agama.


Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa pluralisme agama paradigma lama bukanlah jalan tunggal untuk mencari titik temu diantara agama-agama yang beragam dan berbeda.  Pluralisme paradigma lama berpijak pada konteks bukan pada teks dalam mencari titik tema diantara agama-agama yang beragam dan berbeda. Akibatnya, teks menjadi relatif, dan yang mutlak adalah konteks. Cara berteologi tersebut membuat mereka jatuh pada sinkretisme (menyamakan agama-agama). Karena itu pluralisme agama paradigma lama lebih layak disebut relativisme. Logika pluralisme agama paradigma lama ini jelas bertentangan dengan realitas, karena pada kenyataannya semua agama-agama itu bukan hanya beragam, tetapi juga berbeda.

 

Pluralitas adalah hal yang alami, sedang pluralisme adalah sebuah proses pergumulan yang bertujuan menciptakan sebuah masyarakat bersama (common society) yang dibangun atas dasar pluralitas. Maka pluralisme agama tidak boleh menafikan keunikan agama-agama. Karena itu Pluralisme agama dalam paradigma baru tidak menafikan keunikan agama-agama, seperti hal nya dengan finalitas Kristus. Menolak adanya nilai-nilai absolud dalam agama-agama sama saja dengan mengabsoludkan yang relatif, yang  sebenarnya menunjukkan adanya kesalahan berpikir. Karena mengabsoludkan yang relatif sama saja mengakui adanya yang absolud, yang disangkali itu.

 

Pluralisme adalah sebuah keniscayaan dalam negara demokrasi yang mengakui kebebasan hati nurani dan kebebasan beragama, syarat mutlak bagi hadirnya kerukunan beragama. Untuk meningkatkan kerukunan antarumat beragama perlu adanya upaya agama-agama untuk  terus menerus membangun  komunikasi satu dengan yang lainnya, mengakui interdepedensi agama-agama, dan itu bisa terjaga dalam negara yang menerima pluralisme.

 

 

Dr. Binsar A. Hutabarat, M.Th.

https://www.binsarhutabarat.com/2020/09/pluralisme-agama-dan-finalitas-kristus.html

Soal Pelabelan Teroris




   

Baru-baru ini saya membaca surat dengan kop surat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) terkait pelabelan teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)) sebagai kelompok teroris. 

Status pelabelan teroris terhadap KKB Papuan tersebut diumumlan oleh Menko Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia pada 29 April 2021.

 

Dalam surat yang berisi siaran pers PGI itu tertulis kekuatiran PGI bahwa Pelabelan itu berdampak psikososial pada msyarakat Papua. Menurut PGI menyikapi rentetan peristiwa kekerasan yang terjadi di pegunungan tengah Papua pemerintah sebaiknya mengutamakan pendekatan humanis dan kultural.

 

Saya setuju dengan imbauan PGI kepada pemerintah agar menggunakan cara-cara damai untuk menyelesaikan masalah-masalah di Papua. Pemerintah sebaiknya mempelajari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan untuk Papua.

 

Pada era informasi saat ini, dimana informasi begitu cepat menyebar, maka kemampuan mengolah informasi secara benar menjadi kebutuhan yang amat penting. Kemampuan berpikir tingkat tinggi diperlukan untuk membandingkan kejadian-kejadian yang memiliki relasi, tapi pada setiap kejadian-kejadian tersebut tentu saja ada teori yang mendasarinya.

Pada kondisi itu kemampuan pakar peneliti sangat dibutuhkan untuk menganalisis sebuah kejadian, mengevaluasi, membandingkan, bahkan mencari metode-metode atau terapan-terapan baru dalam penyelesaian masalah di Papua.

 

Sebagai seorang peneliti saya perihatin, kejadian yang sama terus berulang pada penanganan kasus-kasus di Papua. Padahal masyarakat Papua kerap memproklamirkan diri Papua sebagai tanah damai, itulah sebabnya penyelesaian kasus-kasus di Papua perlu mengedepankan cara-cara damai sebagaimana komitmen masyarakat Papua yang menyatakan diri sebagai tanah damai?

 

Kiranya kasus-kasus di Papua dapat diselesaikan dengan damai, Papua adalah indonesia, maka persoalan Papua adalah persoalan semua masyarakat Indonesia, PGI, dan kita semua.

 

 Dr. Binsar Antoni Hutabarat

 

Siaran Pers

Pelabelan Teroris : PGI Meminta Pemerintah Berhati-hati

 

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) meminta Pemerintah berhati-hati terhadap keputusan yang dikeluarkan yang menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai kelompok teroris. Status itu diumumkan oleh Menko Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia pada pada 29 April 2021 lalu. Pelabelan itu pula dikhawatirkan akan berdampak psiko- sosial pada masyarakat Papua. Juga bagi warga Papua yang berada di daerah perantauan.

 

Menyikapi Rentetan peristiwa kekerasan yang terjadi di Pegunungan Tengah Papua, PGI berpendapat;

 

1. Meminta negara lebih hati-hati mengenai keputusan tersebut. Pendekatan kekerasan dan security approach yang digunakan selama ini terbukti tidak menyelesaikan masalah Papua, selain hanya makin menimbulkan kebencian di kalangan rakyat.

2. Pemerintah agar fokus kepada akar masalah Papua dengan pendekatan humanis dan kultural menuju Papua Tanah Damai. Sudah banyak hasil kajian yang menunjukkan upaya menuju ini, semisal “Road Map Papua”, yang dikeluarkan oleh LIPI, sebagai hasil studi dan kajian secara komprehensif bertahun-tahun.

3. Menyelesaikan masalah Papua dengan solusi damai adalah jauh lebih bijaksana daripada menambah rumit upaya damai yang terus disuarakan oleh Gereja-gereja di Indonesia. Pemerintah harus tetap optimis bahwa jalan damai bagi Papua itu langkah yang benar dan tepat seperti pengalaman yang sukses di Aceh.

4. Meningkatnya eskalasi kekerasan di Pegunungan Tengah Papua akhir akhir ini perlu dievaluasi Pemerintah secara menyeluruh. Peran Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan di daerah perlu ditingkatkan secara signifikan utk memediasi danmengakhirikekerasan di Pegunungan Tengah Papua. Hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar untukmembuat keputusan baru yang lebih manusiawi bagi masyarakat Papua, dan wibawa negara dihormati karena bijak menyikapi situasi Papua.

5. Pemerintah perlu memberikan perhatian penuh terhadap ribuan warga di pengungsian yang terpaksa mengungsi dan meninggalkan kampung halaman mereka sebagai akibat dari operasi militer di Nduga, Intan Jaya dan Puncak Papua.


Jakarta, 1 Mei 2021 Humas PGI,

Philip Situmorang




https://www.binsarhutabarat.com/2021/05/soal-pelabelan-teroris.html

Kiat Menyusun Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Perguruan Tinggi


 

>Untuk teman-teman yang sedang mengurus akreditasi perguruan tinggi atau program studi, penjelasan tentang tata cara pengisian Laporan Evaluasi Diri (LED) dalam artikel dibawah ini bisa menolong untuk memastikan apakah LED yang disusun telah sesuai dengan pedoman yang diberikan atau tidak.




KIAT MENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) UNTUK AKREDITASI PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM STUDI

Oleh SUWITO



Terhitung mulai 1 Oktober 2018 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN- PT) memberlakukan instrumen akreditasi versi IAPT 3.0 untuk akreditasi Perguruan Tinggi dan terhitung mulai 1 April 2019 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) memberlakukan instrumen akreditasi versi IAPS 4.0 untuk akreditasi Program Studi. Baik Instrumen akreditasi perguruan tinggi maupun instrumen akreditasi Program Studi menggunakan 9 Kriteria. Kesembilan Kriteria dimaksud – baik instrumen akreditasi Perguruan Tinggi maupun Program Studi - meliputi Kriteria 1: Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi; Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama; Kriteria 3: Mahasiswa; Kriteria 4: Sumber Daya Manusia; Kriteria 5: Keuangan, Sarana dan Prasarana; Kriteria 6: Pendidikan; Kriteria 7: Penelitian; Kriteria 8: Pengabdian kepada Masyarakat; Kriteria 9: Luaran dan Capaian Tridharma. Sebelum instrumen Kriteria didahului oleh instrumen Kondisi Eksternal dan Profil Institusi, dan setelah Kriteria 9 masih ada penambahan instrumen yaitu Analisis dan penetapan program pengembangan Institusi yang terdiri atas 1) Analisis Capaian Kinerja, 2) Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan, 3) Strategi pengembangan, dan 4) Program Keberlanjutan.

Pada Kriteria 1, terdapat instrumen yang terdiri atas 1) Latar Belakang, 2) Kebijakan, 3) Strategi Pencapaian VMTS, 4) Indikator Kinerja Utama, 5) Indikator Kinerja Tambahan, 6) Evaluasi Capaian Kinerja, dan 7) Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian VMTS dan Tindak Lanjut. Akan tetapi pada Kriteria 2 sampai dengan Kriteria 8, terdapat 9 instrumen yang terdiri atas 1) Latar Belakang, 2) Kebijakan, 3) Standar dan Strategi Pencapaian Standar, 4) Indikator Kinerja Utama, 5) Indikator Kinerja Tambahan, 6) Evaluasi Capaian Kinerja, 7) Penjaminan Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, 8) Kepuasan Pengguna, 9) Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar serta Tindak Lanjut. Adapun Kriteria 9 instrumen bakunya berbeda dengan Kriteria sebelumnya, yaitu 1) Indikator Kinerja Utama, 2) Indikator Kinerja Tambahan, 3) Evaluasi Capaian Kinerja, 4) Penjaminan Mutu Luaran, 5) Kepuasan Pengguna, 6) Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Luaran dan Capaian Tridharma serta Tindak Lanjut.

BAN-PT telah menerbitkan banyak lampiran SK baik untuk akreditasi Perguruan Tinggi maupun akreditasi Program Studi. Lampiran SK dimaksud meliputi Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) dan Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Perguruan Tinggi (LED PT). Demikian pula BAN-PT telah menerbitkan Panduan Penyusunan LKPS dan LED PS untuk Program Studi. Masing-masing terdiri atas kisi-kisi untuk menjawab instrumen. Selain Panduan tersebut, BANPT juga telah menerbitkan Matriks


1Artikel ini awalnya ditulis di Hotel Meotel Purwokerto dalam rangka Sabbatical Leave Dalam Negeri Kementerian Agama RI 2019 di IAIN Purwokerto kemudian dilanjutkan penulisannya di rumah Gang Bacang.

2Profesor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Peserta Sabbatical Leave Dalam Negeri Kemenag RI Tahun 2019, Asesor Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi BAN-PT.


Penilaian untuk IAPT dan IAPS. Berbagai ketentuan lain juga telah diterbitkan BAN-PT yaitu Naskah Akademik, Kriteria dan Prosedur, Pedoman Penilaian IAPT, Matriks Penilaian untuk Perguruan Tinggi Akademik Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTA PTN Satker), Perguruan Tinggi Akademik Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTA PTN BLU), Perguruan Tinggi Akademik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTA PTN BH), Perguruan Tinggi Akademik Perguruan Tinggi Swasta (PTA PTS), Perguruan Tinggi Vokasi Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTV PTN Satker), Perguruan Tinggi Vokasi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTV PTN BLU), Perguruan Tinggi Vokasi Perguruan Tinggi Swasta (PTV PTS), dan Pedoman Asesmen Lapangan untuk akreditasi Perguruan Tinggi.

BAN-PT juga sudah menerbitkan Naskah Akademik, Kriteria dan Prosedur, Panduan Penyusunan LED PS, Panduan Penyusunan LKPS, Pedoman Penilaian, Matriks Penilaian Sarjana, Magister, Doktor, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Magister Terapan, Doktor Terapan, dan Pedoman Asesmen Lapangan untuk akreditasi Program Studi.

Semua file lampiran untuk kepentingan akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi tersebut dapat diperoleh dan diunduh secara mudah melalui laman BAN-PT yaitu di www.banpt.or.id. Setelah berhasil akses laman ini maka tahap selanjutnya adalah akses “Peraturan”. Setelah “Peraturan” ini diklik, kemudian pilihlah “Peraturan BAN-PT”. Untuk mempermudah perolehan, setelah itu pada “Search” ketiklah 2019 kemudian enter. Setelah itu pilihlah file yang berkait dengan akreditasi Perguruan Tinggi atau akreditasi Program Studi. Dalam folder tersebut banyak file yang telah dituliskan di atas.

Terkait dengan penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk akreditasi Perguruan Tinggi  dan Program Studi, berikut ini disampaikan beberapa saran yang dibagi ke dalam 3 tahap yaitu 1) tahap persiapan, 2) tahap pelaksanaan, 3) tahap evaluasi dan simulasi.


A)PERSIAPAN

Banyak kegiatan yang perlu dilakukan dalam tahap persiapan, antara lain sebagai berikut:

1.Sediakan dokumen dan bukti kegiatan sebanyak mungkin yang diperlukan dalam penyusunan instrumen akreditasi baik untuk akreditasi Perguruan Tinggi maupun akreditasi Program Studi.

2.Manfaatkan database yang dimiliki Perguruan Tinggi dan Fakultas atau Pascasarjana karena dalam database tersebut dapat ditemukan berbagai data kuantitatif berkait dengan data mahasiswa, alumni/lulusan, dosen, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya. Selain itu ditemukan juga data keuangan, inventaris, sarana dan prasarana, tracer study, kerjasama, kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah dosen, publikasi ilmiah mahasiswa, berbagai sertifikat, berbagai penghargaan, layanan teknik informatika, dan lain sebagainya.

3.Selain dari database, informasi dokumen yang diperlukan dipastikan banyak ditemukan di dalam “agenda surat keluar masuk” Perguruan Tinggi, Fakultas atau Pascasarjana, dan Program Studi. Hal ini dikarenakan dalam agenda surat keluar masuk tersebut terdapat informasi berbagai dokumen. Di antaranya adalah dokumen Surat Keputusan, Surat


Tugas, Surat Undangan, MoU, Notulasi semua kegiatan, Penerbitan berbagai buku pedoman, Penerbitan berbagai peraturan, Laporan keuangan, Laporan Rektor, Laporan Dekan, Laporan masing-masing unit, Laporan berbagai kegiatan, Pelaksanaan berbagai kegiatan, Pelaksanaan berbagai monitoring dan evaluasi, dan lain sebagainya.

Akan sangat membantu apabila agenda surat keluar masuk tersebut telah diinput dalam database sehingga dapat diakses secara online. Apabila suatu Perguruan Tinggi, Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi belum memiliki agenda surat keluar masuk online, maka sebaiknya hal ini segera dilakukan karena semua data yang tercantum dalam jawaban LED dan LKPT atasu LKPS nantinya harus dapat diakses secara online atau link.

4.Pelajari secara baik Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED), LKPT atau LKPS, Matriks Penilaian, dan Pedoman Penilaian. Upayakan keempat hal ini dapat secara mudah diakses atau dilihat ketika penyusun menulis LED agar arah tulisan tertuju kepada rambu-rambu yang ditetapkan BAN-PT. Penyusunan LED PS dan LKPT serta LKPS hendaknya berpedoman kepada semua rambu-rambu yang ditetapkan BAN-PT baik yang ada dalam Panduan Penyusunan LED PT, LED PS, LK PT, dan LKPS, Matriks Penilaian PT atau PS yang sesuai agar isian LED PT, LED PS, LK PT, dan LKPS tersebut sesuai kehendak Matriks.

5.Para penyusun LED PT dan LED PS hendaknya menghindari untuk melihat contoh LED pihak lain karena selain belum tentu benar, penyusun dapat juga tergoda untuk melakukan copy paste walaupun tadinya hanya bermaksud sekedar memperbandingkan.

6.Para penyusun LED PT atau LED PS hendaknya memahami secara baik kata-kata kunci yang terdapat dalam Panduan Penyusunan LED. Misalnya kata “kebijakan”. Kata “kebijakan” ini harus dipahami dengan “Surat Keputusan atau Peraturan” terkait dengan pokok bahasan. Jika untuk kepentingan akreditasi Perguruan Tinggi maka kata “kebijakan” tersebut setidaknya berupa SK atau Peraturan Rektor. Jika yang digunakan bukan SK atau Peraturan Rektor maka ada kesan bahwa Rektor tidak mengurusi kampusnya. Di dalam SK atau Peraturan Rektor dipastikan sudah ada pertimbangan dari SK atau Peraturan di atasnya seperti Peraturan atau SK Dirjen, Peraturan atau SK Menteri, Peraturan atau SK Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Undang-undang. Adapun untuk kepentingan akreditasi Program Studi maka “kebijakan” yang dimaksudkan adalah SK atau Peraturan Dekan atau Direktur. Jika yang digunakan bukan SK atau Peraturan Dekan/Direktur maka ada kesan bahwa Deka/Direktur tidak mengurusi kampus yang menjadi tanggung jawabnya. Di dalam SK atau Peraturan Dekan/Direktur pasti ada pertimbangan dari SK Rektor dan pejabat di atasnya sampai kepada Keputusan atau Peraturan Dirjen, Peraturan atau SK Menteri, Peraturan atau SK Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Undang-undang.

Banyak kata kunci lain yang perlu dipahami dalam Panduan Penyusunan LED. Ada kata kunci misalnya: dokumen resmi, dokumen yang sahih, bukti yang sahih, ketersediaan, dan lainnya. Semua ini harus dibuktikan dengan cara menuliskan SK atau Peraturan, atau bukti kegiatan dan dokumen lain yang sesuai dan benar.

7.Sebelum menuliskan LED, sebaiknya LKPT atau LKPS telah diisi semua karena data atau dokumen banyak didapat dalam LKPT atau LKPS ini. Isi LPKT atau LKPS hendaknya dapat diakses secara online atau link.


8.Penyusun LED harus pula memahami ketentuan penulisan LED yang ditetapkan oleh BAN-PT, yaitu tentang ukuran kertas (yaitu A4), jenis huruf (yaitu Arial), ukuran font (yaitu 11), spasi (yaitu 1.15), dan jumlah maksimum halaman untuk akreditasi Perguruan Tinggi (yaitu maksimal 300 halaman) dan untuk akreditasi Program Studi (yaitu maksimal 150 halaman). Ketentuan ini dapat dibaca di Panduan Penyusunan LED Perguruan Tinggi atau Program Studi pada Lampiran 2.

B)PELAKSANAAN

Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika penyusun menuliskan isi Laporan Evaluasi Diri.

1.. Mulailah penyusunan LED dengan mengisi halaman muka dan halaman identitas Perguruan Tinggi atau Program Studi secara lengkap sesuai yang ditentukan BAN-PT. Selain itu terdapat halaman-halaman lain yang perlu diisi.

2.Ringkasan Ekskutif

Tulislah Ringkasan Eksekutif berdasarkan LED PT atau LED PS yang sudah diisi. Disarankan agar ringkasan eksekutif berisi alasan-alasan layaknya suatu Perguruan Tinggi atau Program Studi diakreditasi berdasarkan data yang tercantum dalam LED dimaksud. Jumlah halaman Ringkasan Eksekutif ini maksimal 10 halaman untuk akreditasi Perguruan Tinggi sedangkan untuk akreditasi Program Studi maksimal 5 halaman.

Contoh Intro Ringkasan Eksekutif:

Perguruan Tinggi (nama Perguruan Tinggi) atau Program Studi (nama Program Studi, Fakultas atau Pascasarjana dan nama Perguruan Tinggi) ini layak diakreditasi karena alasan-alasan sebagai berikut: …tuliskan aspek eligibilitas atau pemenuhan syarat penyelenggaran Perguruan Tinggi (PT) atau Program Studi (PS) berupa SK Dirjen, SK Menteri, atau SK Presiden, termasuk SK BAN-PT jika sudah pernah memperoleh akreditasi, kemudian pendukung yang lain misalnya jumlah dan kualifikasi dosen tetap yang dimiliki, jumlah mahasiswa yang dimiliki, jumlah lulusan yang dimiliki, sarana dan prasarana yang dimiliki, dan seterusnya dan seterusnya yang intinya meyakinkan kepada diri sendiri dan pembaca bahwa PT atau PS yang diajukan untuk diakreditasi layak dilakukan karena telah memiliki persyaratan yang ada dalam ketentuan standar akreditasi minimal atau bahkan telah melebihinya.


3.PENDAHULUAN

Pada Pendahuluan ini terdapat 3 hal yang harus diisi dan jumlah halamannya maksimal 20 untuk akreditasi Perguruan Tinggi tetapi untuk akreditasi Program Studi maksimal hanya 5 halaman. Tiga hal yang harus diisi dimaksud adalah sebagai berikut:

A.Dasar Penyusunan.

Isian yang harus ada pada Dasar Penyusunan ini adalah kebijakan formal yang ada dalam SK atau Peraturan Rektor/Dekan/Direktur tentang penyusunan LED dan kaitannya dengan rencana pengembangan Perguruan Tinggi atau Fakultas atau Pascasarjana. SK atau Peraturan dimaksud hendaknya berisi seluk beluk LED yang diberlakukan di Institusi yang bersangkutan secara rinci dan komplit.


Contoh:

Penyusunan Evaluasi Diri … (nama Perguruan Tinggi atau nama Fakultas atau Pascasarjana dan Program Studi yang diakreditasi) ini didasarkan kepada SK Rektor atau Dekan atau Direktur nomor … dan seterusnya sampai kepada uraian singkat tentang ketentuan adanya Laporan Evaluasi Diri di Lembaga tersebut. Harus diingat bahwa isi SK yang ada haruslah sangat sesuai dengan rencana pengembangan Unit Pengelola dan Program Studi yang diakreditasi. SK yang ditulis di sini harus dapat diakses secara online atau link.


B.Tim Penyusun dan Tanggung Jawabnya.

Isian yang diperlukan untuk hal ini adalah dokumen berupa SK penetapan tim penyusun LED berupa nama, jabatan, rincian tugas dan tanggung jawabnya serta bukti keterlibatan masing-masing. Bukti keterlibatan ini hendaknya data yang dapat diakses secara online atau link.

Contoh:

Berdasarkan SK …. Tim Penyusun LED … dan rincian tanggung jawab dan bukti keterlibatannya adalah sebagai berikut:


No. Nama Jabatan Tugas dan

Tanggung Jawab Bukti keterlibatan


C.Mekanisme Kerja Penyusunan LED.

Isian yang diperlukan dalam mekanisme kerja ini adalah jadual rinci terkait pengumpulan data dan informasi, verifikasi dan validasi data, pengecekan konsistensi data, analisis data, identifikasi akar masalah dan penetapan strategi pengembangan yang mengacu pada rencana pengembangan. Oleh sebab itu, tampilan mekanisme ini dapat dibuat kolom yang berisi nomor, jenis kegiatan, pelaksana, dan jadual pelaksanaan.

Contoh:

Sesuai dengan SK … skedul penyusunan LED ….adalah sebagai berikut:



No. Jenis Kegiatan Penanggung Jawab

/Pelaksana Jadual Pelaksanaan

1. Pengumpulan data dan

informasi tentang …

2. Pengumpulan data dan

informasi tentang …

3. Verifikasi dan validasi

data tantang …

4. Verifikasi dan validasi

data tentang …


5. Pengecekan konsistensi data

tentang …

6. Pengecekan konsistensi data

tentang …

7. Analisis data tentang

8. Analisis data tentang

9 … Dan seterusnya

4.KONDISI EKSTERNAL

Kisi-kisi materi kondisi eksternal ini sudah sangat rinci disajikan oleh BAN-PT dalan Panduan Penyusunan LED PT dan LED PS. Uraiakan selengkap mungkin tetapi secara singkat, jelas, dan sangat banyak dukungan data yang dapat diakses secara online atau link. Jumlah halaman untuk isian Kondisi Eksternal Perguruan Tinggi maksimal 15 halaman sedangkan untuk akreditasi Program Studi maksimal hanya 10 halaman.

Uraian dalam kondisi eksternal meliputi lingkungan makro dan lingkungan mikro. Lingkungan makro mencakup:

1)Aspek politik

Contoh: Berdasarkan hasil tracer study … yang dilaksanakan pada tanggal … sampai dengan … diketahui bahwa sampai dengan bulan …tahun… terdapat … alumni ….menjadi anggota DPR tingkat II Daerah/Kabupaten/Provinsi ….dan … alumni ….tercatat menjadi anggota DPR tingkat Pusat dari ….orang dari Partai …,

…orang dari Partai … dst. Selain tingkat lokal dan nasional, ada …alumni yang aktif menjadi narasumber di bidang politik, yaitu … Selama tahun ….sampai dengan

…telah terjadi ….kali seminar tentang politik yang yang dilaksanakan pada tanggal

…dan tanggal…bertempat di …. Seminar tersebut menghadirkan pembicara …. Alumni ….juga menjadi pembicara internasional di bidang politik. Sehubungan data di atas, Perguruan Tinggi atau Program Studi ini akan lebih berperan dan berkontribusi lagi di aspek politik ini dengan menyediakan mata kuliah berupa …., mengikutsertakan pada mahasiswa untuk menghadiri seminar internasional dalam setiap tahun minimal…kali. Dan seterusnya dan seterusnya. (Semua data yang disajikan harus dapat diakses secara online atau link).

2)Ekonomi

Contoh: Berdasarkan hasil tracer study … yang dilaksanakan pada tanggal … sampai dengan … diketahui bahwa sampai dengan bulan …tahun… terdapat … alumni ….menjadi pelaku ekonomi yaitu dalam bidang ….dan … alumni ….tercatat menjadi ….di bidang per-bank-kan, Sebanyak….mahasiswa menjadi ….orang dari Partai …, …orang dari Partai … dst. Selain tingkat lokal dan nasional, ada …alumni yang aktif di bidang ekspor impor yaitu … Selama tahun ….sampai dengan …telah terjadi ….kali seminar tentang ekonomi yang yang dilaksanakan pada tanggal …dan tanggal…bertempat di …. Seminar tersebut menghadirkan pembicara …. Alumni


….juga menjadi pembicara internasional di bidang ekonomi. Sehubungan data di atas, Perguruan Tinggi atau Program Studi ini akan lebih berperan dan berkontribusi lagi di aspek ekonomi ini dengan menyediakan mata kuliah berupa …., mengikutsertakan pada mahasiswa untuk menghadiri seminar internasional dalam setiap tahun minimal…kali. Dan seterusnya dan seterusnya. (Semua data yang disajikan harus dapat diakses secara online atau link).

3)Kebijakan

Contoh: Sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendidikan nomor …tentang… Indonesia memberikan kesempatan kepada Perguruan Tinggi untuk bekerjasama dengan  lembaga  pendidikan  internasional.  Sampai  dengan  ….tahun…sebanyak

….alumni telah melanjutkan studi Magister ke ….sedang …alumni telah melanjutkan studi jenjang Doktor ke… Para alumni tersebut sekarang menjadi dosen di ….ini dan banyak memiliki jejaring untuk pengembangan Perguruan Tinggi dan Program Studi. Oleh karena itu, …ini akan segera melakukan kerjasama di bidang

… Aspek lain selain ini dapat juga dijadikan bahan pertimbangan. (Semua data yang disajikan harus dapat diakses secara online atau link).

4)Sosial

Contoh: Sehubungan dengan hasil Tracer Study yang dilaksanakan pada ….terhadap

…alumni,  diketahui  bahwa  …alumni  dan  mahasiswa  serta  dosen  aktif  aktif  di

…organisasi sosial, yaitu…. Bahkan ada …alumni dan mahasiswa serta dosen yang aktif di organisisasi sosial tingkat internasional yaitu… Berbagai kegiatan sosial telah dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi/Fakultas/Pascasarjana/Program Studi di antaranya …bertempat di …pada tanggal… Sehubungan dengan itu maka Perguruan Tinggi/Fakultas/Pascasarjana/Program Studi pada tahun …akan menawarkan mata kuliah … atau membuka Program Studi ….dan kerjasama di bidang …tingkat internasional untuk meningkatkan … (Semua data yang disajikan harus dapat diakses secara online atau link).

5)Budaya

Contoh: Berdasarkan hasil Tracer Study yang dilaksanakan pada ….terhadap

…alumni, diketahui bahwa …alumni dan mahasiswa serta dosen aktif di …kegiatan budaya dan seni, yaitu…. Bahkan ada …alumni mahasiswa serta dosen yang aktif di organisisasi budaya dan seni tingkat internasional yaitu… Berbagai kegiatan budaya dan seni telah dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi/Fakultas/Pascasarjana/Program Studi di antaranya …bertempat di …pada tanggal… Sehubungan dengan itu maka Perguruan Tinggi/Fakultas/Pascasarjana/Program Studi pada tahun …akan menawarkan mata kuliah … dan kerjasama di bidang …tingkat internasional untuk meningkatkan … (Semua data yang disajikan harus dapat diakses secara online atau link).

6)Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Contoh: Berdasarkan informasi dalam …diketahui bahwa kajian integrase Islam dan ilmu lain semakin diminati masyarakat dunia. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa …Akan tetapi Perguruan Tinggi/Fakultas/Pascasarjana/Program Studi masih perlu meningkatkan keilmuannya di bidang …karena …dst. Sehubungan dengan itu maka Perguruan Tinggi/Fakultas/Pascasarjana/Program Studi pada tahun …akan


pembukaan Program Studi …,menawarkan mata kuliah … dan kerjasama di bidang

…tingkat internasional untuk meningkatkan … (Semua data yang disajikan harus dapat diakses secara online atau link).

Berdasarkan analisis lingkungan makro di atas, Perguruan Tinggi/Fakultas/ Pascasarjana/Program Studi akan mengembangkan bidang ….berupa … , bidang … berupa …, bidang …berupa…dst tingkat internasional. Hal ini dikarenakan …

Setelah dilakukan uraian tentang Lingkungan makro, pembahasan berikutnya adalah Lingkungan mikro yang paling tidak meliputi 13 aspek.


Lingkungan mikro

1)Aspek pesaing

Contoh: (Perguruan Tinggi/Fakultas/Pascasarjana/Program Studi) ini termasuk … Perguruan Tinggi/Fakultas/Pascasarjana/Program Studi dari yang ada di Kabupaten/Provinsi/Indonesia. Akan tetapi termasuk … Perguruan Tinggi/Fakultas/ Pascasarjana/Program Studi yang ada di dunia. Sampai dengan tahun … Perguruan Tinggi/Fakultas/Pascasarjana/Program Studi ini memiliki jumlah mahasiswa

…tingkat nasional dan …tingkat internasional. Mahasiswa tingkat internasional memasuki Fakultas/Program Studi …sebanyak …Dst. Sehubungan dengan ini maka Perguruan Tinggi/Fakultas/ Pascasarjana/Program Studi sudah menjadi memiliki daya tarik tersendiri dari mahasiswa internasional. Pada tahun … Perguruan Tinggi/Fakultas/ Pascasarjana/Program Studi ini akan meningkatkannya menjadi berdaya saing internasional dengan memperkuat .. (Semua data yang disajikan harus dapat diakses secara online atau link).

2)Aspek Pengguna lulusan

Contoh: Berdasarkan Tracer Study yang dilaksanakan tanggal …. (Perguruan Tinggi/Fakultas/Pascasarjana/Program Studi) diperoleh hasil bahwa para pengguna lulusan Perguruan Tinggi/Fakultas/Pascasarjana/Program Studi ini sudah mencapai

….yang meliputi: …bidang…., ….bidang …, …bidang …, ….bidang …. Adapun pengguna lulusan yang tingkat internasional meliputi bidang …sebanyak …orang, bidang …sebanyak …orang, dan bidang …sebanyak …orang. Sehubungan dengan ini maka Perguruan Tinggi/Fakultas/Pascasarjana/Program Studi perlu meningkatkan

…bidang…. Bidang …menjadi prioritas karena Perguruan Tinggi/Fakultas/Pascasarjana/Program Studi ini sudah memiliki …..tingkat internasional. (Semua data yang disajikan harus dapat diakses secara online atau link).

3)Aspek Sumber calon mahasiswa

Contoh: Berdasarkan informasi yang diperoleh dari database Perguruan Tinggi, diketahui bahwa sumber calon mahasiswa selama tahun…sampai dengan tahun…calon mahasiswa. Mahasiswa yang berlatar belakang Pendidikan Agama mencapai …, yang berlatar belakang Pendidikan Teknik mencapai …, yang berlatar belakang Pendidikan Sosial/Humaniora mencapai …mahasiswa, dst. Mahasiswa yang beragama Islam …persen, yang beragama Kristen …persen, yang beragama Katolik…persen, yang beragama Buddha …persen, yang Bergama Hindu …persen, dan beragama Konghucu …persen. Adapun jumlah provinsi asal mahasiswa


sebanyak …provinsi yaitu ….,sedangkan yang berasal dari luar Indonesia sebanyak

…, yaitu berasal dari negara … dst. Sehubungan dengan ini maka Perguruan Tinggi/Fakultas/Pascasarjana/Program Studi akan meningkatkan aspek …bidang…. Bidang … ini menjadi prioritas karena Perguruan Tinggi/Fakultas/Pascasarjana/ Program Studi ini sudah memiliki …..tingkat internasional. (Semua data yang disajikan harus dapat diakses secara online atau link).

4)Aspek Sumber calon dosen

Contoh: Berdasarkan informasi yang diperoleh dari database Simpeg Perguruan Tinggi, diketahui bahwa sumber calon dosen selama tahun…sampai dengan tahun…calon dosen. Dosen yang berlatar belakang Pendidikan Agama mencapai …, yang berlatar belakang Pendidikan Teknik mencapai …, yang berlatar belakang Pendidikan Sosial/Humaniora mencapai …mahasiswa, dst. Dosen yang beragama Islam …persen, yang beragama Kristen …persen, yang beragama Katolik…persen, yang beragama Buddha …persen, yang Bergama Hindu …persen, dan beragama Konghucu …persen. Keahlian dosen yang ada sekarang dapat dikelompokkan ke dalam …kelompok. Jika dilihat dari sisi jenis Program Studi yang ada maka masih diperlukan lagi keahlian dosen di bidang …dan berlualifikasi internasioanl. Adapun jumlah provinsi asal dosen sebanyak …provinsi yaitu ….,sedangkan yang berasal dari luar Indonesia sebanyak …, yaitu berasal dari negara …, negara …negara …dst. Sehubungan dengan ini maka Perguruan Tinggi/Fakultas/ Pascasarjana/Program Studi akan meningkatkan aspek …bidang…. Bidang … ini menjadi prioritas karena Perguruan Tinggi/Fakultas/Pascasarjana/ Program Studi ini sudah memiliki

…..tingkat internasional. (Semua data yang disajikan harus dapat diakses secara online atau link).

5)Aspek Sumber tenaga kependidikan

Contoh: Berdasarkan informasi yang diperoleh dari database Simpeg Perguruan Tinggi, diketahui bahwa sumber tenaga kependidikan selama tahun…sampai dengan tahun…calon tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan yang berlatar belakang Pendidikan Agama mencapai …, yang berlatar belakang Pendidikan Teknik mencapai   …,   yang   berlatar   belakang   Pendidikan   Sosial/Humaniora  mencapai

…mahasiswa, dst. Tenaga kependidikan yang beragama Islam …persen, yang beragama Kristen …persen, yang beragama Katolik…persen, yang  beragama Buddha   …persen,   yang   Bergama   Hindu   …persen,   dan   beragama  Konghucu

…persen. Adapun jumlah provinsi asal dosen sebanyak …provinsi yaitu

….,sedangkan yang berasal dari luar Indonesia sebanyak …, yaitu berasal dari negara

…  dst.  Keahlian  para  tenaga  kependidikan  meliputi  …sebanyak,  …sebanyak,

…sebanyak… dst. Sehubungan dengan ini maka Perguruan Tinggi/Fakultas/Pascasarjana/Program Studi akan meningkatkan aspek …bidang…. Bidang … ini menjadi prioritas karena Perguruan Tinggi/Fakultas/Pascasarjana/ Program Studi ini sudah memiliki …..tingkat internasional. (Semua data yang disajikan harus dapat diakses secara online atau link).

6)Aspek E-learning

E-learning merupakan suatu sistem proses belajar mengajar dalam pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi.


Contoh: Perkuliahan dengan cara e-learning yang dilaksanakan oleh para dosen di Perguruan Tinggi/Fakultas/Pascasarjana/Program Studi sampai dengan tahun

…sudah mencapai …. Kegiatan ini dipersiapkan oleh …dosen yaitu …, Jumlah seluruh dosen di …ini sebanyak... Dengan demikian masih terdapat …yang diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk mengadakan perkuliahan melalui e- learning. Pada tahun …terdapat .… calon mahasiswa internasional yang mengajukan menjadi mahasiswa dengan perkuliahan melalui e-learning. Mulai tahun … Perguruan Tinggi/Fakultas/Pascasarjana/Program Studi ini akan membuka perkuliahan untuk mahasiswa tingkat lokal, nasional, dan internasional melalui perkuliahan dengan cara e-larning. (Semua data yang disajikan harus dapat diakses secara online atau link).

7)Aspek Pendidikan jarak jauh

Pendidikan jarak jauh atau distance learning adalah kegiatan pembelajaran formal yang peserta didik dan istrukturnya di lokasi yang terpisah. Untuk menghubungkan diperlukan fasilitas telekomunikasi berupa e-learning atau pembelajaran dalam jaringan (daring) secara online atau melalui radio, televisi, satelit, dan internet. Sistem Pendidikan yang demikian sangat membantu para peminat untuk belajar kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Contoh: Sehubungan dengan perkembangan teknologi pembelajaran maka Pendidikan jarak jauh bidang …menjadi salah satu program yang dapat diandalkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sampai dengan tahun … Perguruan Tinggi/Fakultas/Pascasarjana/Program Studi ini belum melakukan perkuliahan jarak jauh tingkat lokal, nasional, dan internasional. Atas dasar pengajuan dari calon mahasiswa dari berbagai tempat di dalam dan luar negeri sebanyak …maka Perguruan Tinggi/Fakultas/Pascasarjana/Program Studi ini akan membuka Pendidikan jarak jauh setelah memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang. (Semua data yang disajikan harus dapat diakses secara online atau link).

8)Aspek Open Course Ware

Open course ware merupakan penyedia kursus yang biasanya diadakan secara gratis yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi melalui internet. Materi kursus disajikan dalam bentuk video dan sajian artikel. Materi perkuliahan ini dapat diunduh secara daring kapan saja dan di mana saja.

Contoh: Sampai dengan tahun … Perguruan Tinggi/Fakultas/Pascasarjana/Program Studi ini belum memiliki Open Course Ware. Sementara Universitas …telah memiliki dengan ….model perkuliahan atau keahlian yang disajikan dengan alamat laman di ….. Perguruan Tinggi … telah memiliki dengan ….model perkuliahan atau keahlian yang disajikan dengan alamat laman di …. Terhitung mulai tahun… Perguruan Tinggi/Fakultas/Pascasarjana/Program Studi ini menyediakan Open Course Ware dalam bidang …yang dapat diakses tingkat lokal, nasional, dan internasional. (Semua data yang disajikan harus dapat diakses secara online atau link).

9)Aspek Kebutuhan dunia usaha

Contoh: Berdasarkan hasil tracer study … yang dilaksanakan pada tanggal … sampai dengan … dan jumlah kerjasama yang dimiliki … maka diketahui bahwa dunia usaha


yang bekerjasama memerlukan bidang …sebanyak …, bidang…sebanyak …., dan bidang …sebanyak…. Selain itu, Perguruan Tinggi ini memerlukan …bidang yang perlu disalurkan untuk bidang usaha yaitu …orang bidang …, ---orang bidang …,

…orang  bidang…  Oleh  sebab  itu  Perguruan  Tinggi  ini  akan  menyelenggarakan

….untuk hal tersebut tingkat lokal, nasional, dan internasional. (Semua data yang disajikan harus dapat diakses secara online atau link).

10)Aspek Kebutuhan duia industri

Contoh: Sampai dengan tahun…Perguruan Tinggi ini telah memiliki … daftar Perjanjian Kerjasama dalam dan luar negeri di bidang industri. Kerjasama di bidang

…telah  dilakukan  terhadap  …perusahaan  yaitu  …Perguruan  Tinggi  ini memiliki

…Program Studi yang alumninya dapat memenuhi kebutuhan …industri karena … Sehubungan data ini maka Perguruan Tinggi ini pada tahun …telah mampu menyediakan …orang alumni yang memiliki keahlian bidang …dst tingkat local, nasional, dan internasional. (Semua data yang disajikan harus dapat diakses secara online atau link).

10)Aspek Kebutuhan masyarakat

Contoh: Sampai dengan tahun…Perguruan Tinggi ini telah memiliki … Program Studi yang mampu menghasilkan …keahlian. Masyarakat yang memerlukan keahlian suatu bidang dapat dipenuhi oleh alumni. Berdasarkan hasil tracer study yang dilaksanakan pada …sampai dengan …diketahui bahwa alumni dan mahasiswa yang aktif di masyarakat tercatat …orang. Kelemahan utama alumni diketahui dalam bidang … Oleh karena itu, Perguruan Tinggi ini memiliki prioritas program untuk meningkatkan di bidang ….baik lokal, nasional, maupun internasional… dst. (Semua data yang disajikan harus dapat diakses secara online atau link).

11)Aspek Kebutuhan mitra

Contoh: Sampai dengan tahun…Perguruan Tinggi ini memiliki …mitra dalam bidang kerjasama …. Jumlah mitra yang telah melakukan kerjasama dengan Perguruan ini berjumlah … di bidang …, bidang …, dan bidang … Atas dasar ini maka Perguruan Tinggi mulai tahun…memprioritaskan program bidang …, bidang …, dan bidang

…tingkat lokal, nasional, dan internasional. (Semua data yang disajikan harus dapat diakses secara online atau link).

13. Aspek Kebutuhan Aliansi

Contoh: Sampai dengan tahun…Perguruan Tinggi ini memiliki kerjasama dengan

…aliansi dalam bidang ..….Jumlah aliansi yang telah melakukan kerjasama dengan Perguruan ini memerlukan bidang …, bidang …, dan bidang … Atas dasar ini maka Perguruan Tinggi mulai tahun…memprioritaskan program bidang …, bidang …, dan bidang … tingkat lokal, nasional, dan internasional. (Semua data yang disajikan harus dapat diakses secara online atau link).


Setelah Lingkungan makro dan mikro dengan berbagai aspek diisi secara baik lengkap dukungan data dan sumber data yang dapat diakses secara online atau link, langkah berikutnya adalah Perguran Tinggi atau Institusi melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan.


Berdasarkan analisis SWOT atau analisis lain tersebut, Perguruan Tinggi atau Institusi merumuskan rencana pengembangan program dan strategi pencapaiannya yang dijabarkan lebih rinci lagi pada Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Bagian Kedua huruf D .


5.PROFIL INSTITUSI.

Isian untuk Profil Institusi ini meliputi 1) Sejarah Institusi atau Unit Pengelola Program Studi, 2) Visi, misi, tujuan, strategi, dan tata nilai, 3) Organisasi dan tata kerja, 4) Mahasiswa dan lulusan, 5) Dosen dan tenaga kependidikan, 6) Keuangan, sarana, dan prasarana, 7) Sistem penjaminan mutu, 8) Kinerja Institusi atau Kinerja Unit Pengelola Program Studi. Jumlah halaman untuk penulisan Profil Institusi dalam akreditasi Perguruan Tinggi maksimal 20 halaman sedangkan untuk akreditasi Program Studi maksimal 10 halaman.

Profil Institusi ini dapat dikerjakan setelah seluruh Kriteria selesai dikerjakan karena pada dasarnya Profil Institusi ini adalah ringkasan dari semua Kriteria. Selain itu, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya ketidak-konsistenan data yang tertulis dalam Profil dan yang ada dalam Kriteria. (Semua data yang disajikan harus dapat diakses secara online atau link)


6.KRITERIA

Jumlah halaman untuk isi setiap Kriteria dan Analisis dan Penetapan Program Pengembangan dibatasi oleh jumlah halaman maksimum masing-masing untuk akreditasi Perguruan Tinggi (maksimal seluruh LED PT adalah 300 halaman) dan akreditasi Program Studi (maksimal seluruh LE PS adalah 150 halaman).

Kecuali Kriteria 1 dan 9, pada Kriteria 2 sampai dengan Kriteria 8, strukturnya adalah sama yaitu berisi:


1)Latar Belakang

Latar Belakang yang ada pada setiap Kriteria dapat dikerjakan setelah butir 2 (Kebijakan) sampai dengan (Kesimpulan) selesai dikerjakan karena Latar Belakang ini merupakan ringkasan dari seluruh isi nomor uraian sesudahnya. Tuliskan ringkasan dari uraian yang ada secara ringkas tetapi jelas. (Semua data yang disajikan harus dapat diakses secara online atau link).


2)Kebijakan

Isi kebijakan pada setiap Kriteria (1 sampai 8) sebaiknya minimal berupa standar yang terdapat dalam Matriks Penilaian masing-masing Kriteria. Standar yang demikian ini hendaknya tercantum dalam kebijakan berupa SK Rektor untuk Perguruan Tinggi dan SK Dekan/Pascasarjana untuk Fakultas atau Pascasarjana.

Contoh: Kebijakan … (tuliskan judul suatu Kriteria) ini tercantum dalam SK atau Peraturan …nomor ….tahun…yang secara singkat berisi …(tuliskan pokok-pokok isi kebijakan yang berkait dengan Kritera. SK atau Peraturan tentang suatu kebijakan dapat lebih dari 1 (satu) SK atau Peraturan, bergantung kondisi Perguruan Tinggi/Fakultas/Pascasarjana. Isi kebijakan ini hendaknya juga sama dengan isi


standar nomor-nomor sesudah Kebijakan di Kriteria ini). (Semua data yang disajikan harus dapat diakses secara online atau link).


3)Standar dan Strategi Pencapaian Standar

Isi Standar yang ada di sini pada dasarnya adalah standar yang ada pada Kebijakan (butir 2 di atas). Sesuai standar tersebut, perlu ditetapkan strategi pencapaian, sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai standar, dan mekanisme control ketercapaiannya. Sumber data untuk ini dapat berupa SK tentang Renstra. Dalam hal ini dapat dibuatkan kolom yang berisi nomor, isi standar, strategi pencapaian standar, sumber daya, dan mekanisme kontrol. (Semua data yang disajikan harus dapat diakses secara online atau link).


No. Standar Strategi Pencapaian

Standar Sumber Daya Mekanisme Kontrol


4)Indikator Kinerja Utama.

Isi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap Kriteria berbeda-beda. Oleh karena itu, penyusun LED wajib memahami Indikator Kinerja Utama masing-masing Kriteria dengan cara mencermati kisi-kisi yang ada pada setiap Kriteria. Ada Indikator Utama yang rinciannya sudah tersedia tetapi ada juga yang belum tersedia. Cara pengisian Indikator Utama (IKU) adalah sama dengan isi kebijakan atau standar yang ada di butir 2 (Kebijakan) dan 3 (Standar) di atas, sebelum ini. IKU adalah berbagai standar yang sekarang dimiliki oleh Perguruan Tinggi, Fakultas, Pascasarjana, atau Program Studi sesuai dengan bukti-bukti formal yang sahih. IKU ini dapat berupa dokumen SK atau Peraturan, atau dokumen berupa berbagai kegiatan, atau angka-angka seperti jumlah dosen, jumlah mahasiswa, dll. Penyajian data hendaknya dapat diakses secara online atau link.


5)Indikator Kinerja Tambahan

Isi Indikator Kinerja Tambahan ini adalah penambahan nilai lebih terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) disertai alasan antara lain dari aspek kemampuan dan kerealistikannya. Usahakan indikator tambahan yang ditetapkan melebihi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Dokumen IKT ini dapat ditemukan dalam SK Rektor, atau Dekan, atau Direktur berupa Renstra. Penyajian Indikator Kinerja Tambahan (IKT) ini dapat dibuatkan tabel yang berisi sebagai berikut: nomor, IKU, IKT, dan alasan. (Semua data yang disajikan harus dapat diakses secara online atau link).

Contoh:



No. IKU IKT Alasan


6)Evaluasi Capaian Kinerja

Isi Evaluasi Capaian Kinerja ini adalah analisis keberhasilan atau ketidak berhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam uraian di atas. Analisis ini hendaknya ditemukan akar masalah keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian standar serta dilengkapi dengan deskripsi tindak lanjut yang akan dilakukan. Untuk pengisian Evaluasi ini antara lain dapat digunakan tabel yang berisi nomor, IKU, IKT, Analisis Keberhasilan/Ketidakberhasilan, Akar Masalah, Tindak Lanjut. (Semua data yang disajikan harus dapat diakses secara online atau link).


No. IKU IKT Analisis

Kerberhasilan/Ketidakbrhasilan Akar

Masalah Tindak

Lanjut


7)Penjaminan Mutu

Uraian pada Penjaminan Mutu ini meliputi:

Contoh: Sejak tahun…sampai dengan tahun …, Penjaminan Mutu ….telah dilaksanakan di Perguruan Tinggi, Fakultas, atau Pascasarjana dengan berbagai kegiatan sebagai berikut:


1.Penetapan standar/kebijakan

Penetapan Standar ….dilakukan Perguruan Tinggi, Fakultas, atau Pascasarjana sejak tanggal …sampai dengan tanggal … dengan berbagai kegiatan sebagai berikut:

a.Pada tanggal …. Perguruan Tinggi, Fakultas, atau Pascasarjana menyelenggarakan …. Dst (Sumber data hars dapat diakses secara online atau link).

b.Pada tanggal …. Perguruan Tinggi, Fakultas, atau Pascasarjana menyelenggarakan …. Dst (Sumber data hars dapat diakses secara online atau link).

c.Pada tanggal …. Perguruan Tinggi, Fakultas, atau Pascasarjana menyelenggarakan …. Dst (Sumber data hars dapat diakses secara online atau link).

d.Dst. Redaksi Bahasa agar dibuat yang lebih sesuai.


2.Pelaksanaan standar/kebijakan


Pelaksanaan Standar ….pada Perguruan Tinggi, Fakultas, atau Pascasarjana dilakukan sejak tanggal …sampai dengan tanggal … dengan berbagai kegiatan sebagai berikut:

a.Pada tanggal …. Perguruan Tinggi, Fakultas, atau Pascasarjana menyelenggarakan …. Dst (Sumber data hars dapat diakses secara online atau link).

b.Pada tanggal …. Perguruan Tinggi, Fakultas, atau Pascasarjana menyelenggarakan …. Dst (Sumber data hars dapat diakses secara online atau link).

c.Pada tanggal …. Perguruan Tinggi, Fakultas, atau Pascasarjana menyelenggarakan …. Dst (Sumber data hars dapat diakses secara online atau link).

d.Dst. Redaksi Bahasa agar dibuat yang lebih sesuai.


3.Evaluasi pelaksanaan standar/kebijakan

Evaluasi Pelaksanaan Standar ….dilakukan Perguruan Tinggi, Fakultas, atau Pascasarjana sejak tanggal …sampai dengan tanggal … dengan berbagai kegiatan sebagai berikut:

a.Pada tanggal …. Perguruan Tinggi, Fakultas, atau Pascasarjana menyelenggarakan …. Dst (Sumber data hars dapat diakses secara online atau link).

b.Pada tanggal …. Perguruan Tinggi, Fakultas, atau Pascasarjana menyelenggarakan …. Dst (Sumber data hars dapat diakses secara online atau link).

c.Pada tanggal …. Perguruan Tinggi, Fakultas, atau Pascasarjana menyelenggarakan …. Dst (Sumber data hars dapat diakses secara online atau link).

d.Dst. Redaksi Bahasa agar dibuat yang lebih sesuai.



4.Pengendalian

Pengendalian pelaksanaan Standar ….dilakukan Perguruan Tinggi, Fakultas, atau Pascasarjana sejak tanggal …sampai dengan tanggal … dengan berbagai kegiatan sebagai berikut:

a.Pada tanggal …. Perguruan Tinggi, Fakultas, atau Pascasarjana menyelenggarakan …. Dst (Sumber data hars dapat diakses secara online atau link).

b.Pada tanggal …. Perguruan Tinggi, Fakultas, atau Pascasarjana menyelenggarakan …. Dst (Sumber data hars dapat diakses secara online atau link).

c.Pada tanggal …. Perguruan Tinggi, Fakultas, atau Pascasarjana menyelenggarakan …. Dst (Sumber data hars dapat diakses secara online atau link).

d.Dst. Redaksi Bahasa agar dibuat yang lebih sesuai.


5.Peningkatan standar

Peningkatan Standar ….dilakukan Perguruan Tinggi, Fakultas, atau Pascasarjana sejak tanggal …sampai dengan tanggal … dengan berbagai kegiatan sebagai berikut:

a.Pada tanggal …. Perguruan Tinggi, Fakultas, atau Pascasarjana menyelenggarakan …. Dst (Sumber data hars dapat diakses secara online atau link).

b.Pada tanggal …. Perguruan Tinggi, Fakultas, atau Pascasarjana menyelenggarakan …. Dst (Sumber data hars dapat diakses secara online atau link).

c.Pada tanggal …. Perguruan Tinggi, Fakultas, atau Pascasarjana menyelenggarakan …. Dst (Sumber data hars dapat diakses secara online atau link).

d.Dst. Redaksi Bahasa agar dibuat yang lebih sesuai.


8)Kepuasan Pengguna

Kepuasan Pengguna ini berisi penjelasan mengenai pengukuran kepuasan para pengguna terkait dengan kebijakan sampai dengan peningkatan standar pada setiap Kriteria di atas. Agar tidak salah langkah maka penyusun LED wajib mencermati kisi-kisi yang diberikan BAN-PT dalam Panduan Penyusunan LED PT atau LED PS. Contoh: Survey kepuasan pengguna … Perguruan Tinggi, Fakultas, atau Pascasarjana dilaksanakan pada tanggal …..dan pada tanggal ….tahun… , serta pada tanggal …..dan pada tanggal ….tahun …dengan berbagai kegiatan sebagai berikut:

a.Penjelasan tetang instrumen yang digunakan dari aspek kesahihan dan kemudahan digunakan. Bukti harus dapat diakses secara online atau link.

b.Pelaksanaan secara berkala. Bukti untuk ini adalah berbagai dokumen tentang pelaksanaan lengkap dengan tanggal, bulan, tahun peserta, dst. Bukti harus dapat diakses secara online atau link.

c.Perekaman data secara komprehensif. Bukti harus dapat diakses secara online atau link.

d.Ketepatan penggunaan metode, Bukti harus dapat diakses secaa online atau link.

e.Review terhadap pelaksanaan survey. Bukti untuk ini adalah berbagai dokumen tentang pelaksanaan lengkap dengan tanggal, bulan, tahun peserta, dst. Bukti harus dapat diakses secara online atau link.

f.Tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan mutu. Bukti untuk ini adalah berbagai dokumen tentang pelaksanaan lengkap dengan tanggal, bulan, tahun peserta, dst. Bukti harus dapat diakses secara online atau link.


9)Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar dan Tindak Lanjut Contoh:

Berdasarkan evaluasi diri tentang ….di atas, sejak tahun …sampai dengan tahun …, Perguruan Tinggi, Fakultas, atau Pascasarjana secara ringkas telah melakukan hal-hal sebagai berikut:


a.Program yang telah dilaksanakan di bidang…. adalah …

b.Program yang belum berhasil dilaksanakan di bidang…. adalah ….

c.Masalah utama yang menjadi penghambat pelaksanaan program di bidang…. adalah …

d.Rencana perbaikan dan pengembangan yang dilakukan di bidang…. meliputi …


7.ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN INSTITUSI


1)Analisis Capaian Kinerja

Uraian yang harus ada dalam Analisis Capaian Kinerja ini adalah:

a.Aspek kelengkapan

Lakukan analisis terhadap semua Kriteria dari 1 sampai dengan 9 dari sisi kelengkapan dokumen. Tuliskan dokumen yang telah dimiliki sejak Kriteria 1 sampai dengan 9. Lakukan analisis apakah semua dokumen yang ada dimaksud telah sangat lengkap atau tidak dengan bukti-bukti yang berkait dengan peraturan yang ada. Bukti-bukti agar dapat diakses secara online atau link.

b.Aspek keluasan

Lakukan analisis terhadap semua Kriteria dari 1 sampai dengan 9 dari sisi keluasan isi dokumen. Tuliskan dokumen yang telah dimiliki sejak Kriteria 1 sampai dengan 9. Lakukan analisis apakah semua isi dokumen yang ada dimaksud telah sangat luas jangkauannya ataukah tidak dengan bukti-bukti yang berkait dengan peraturan yang ada. Bukti-bukti agar dapat diakses secara online atau link.

c.Aspek kedalaman

Lakukan analisis terhadap semua Kriteria dari 1 sampai dengan 9 dari sisi kedalaman analisis. Tuliskan dokumen yang telah dimiliki sejak Kriteria 1 sampai dengan 9. Lakukan analisis apakah semua jenis dan isi dokumen yang ada dimaksud telah dianalisis secara mendalam ataukah tidak dengan bukti-bukti yang berkait dengan peraturan yang ada. Bukti-bukti agar dapat diakses secara online atau link.

d.Aspek Ketepatan

Lakukan analisis terhadap semua Kriteria dari 1 sampai dengan 9 dari sisi ketepatan isi dan penggunaan dokumen. Tuliskan dokumen yang telah dimiliki sejak Kriteria 1 sampai dengan 9. Lakukan analisis apakah isi dan penggunaan dokumen yang ada telah dianalisis secara tepat ataukah tidak dengan bukti-bukti yang berkait dengan peraturan yang ada. Bukti-bukti agar dapat diakses secara online atau link.

e.Aspek ketajaman analisis

Lakukan analisis terhadap semua Kriteria dari 1 sampai dengan 9 dari sisi ketajaman analisis. Tuliskan dokumen yang telah dimiliki sejak Kriteria 1 sampai dengan 9. Lakukan analisis apakah semua jenis dan isi dokumen yang ada telah dianalisis secara tajam ataukah tidak dengan bukti-bukti yang berkait dengan peraturan yang ada. Bukti-bukti agar dapat diakses secara online atau link.

f.Aspek konsistensi


Lakukan analisis terhadap semua Kriteria dari 1 sampai dengan 9 dari sisi kesesuaian analisis capaian dengan konsistensi setiap Kriteria. Tuliskan dokumen yang telah dimiliki sejak Kriteria 1 sampai dengan 9. Lakukan analisis apakah semua jenis dan isi dokumen yang ada telah dianalisis kesesuaian analisis capaian dengan konsistensi setiap Kriteria ataukah tidak dengan bukti-bukti yang berkait dengan peraturan yang ada. Bukti-bukti agar dapat diakses secara online atau link.


2)Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan

Setelah melakukan Analisis Capaian Kinerja, langkah berikutnya adalah melakukan analisis SWO atau analisis lain yang relevan. Jawaban yang diminta di sini adalah ketepatan mengidentifikasi kekuatan atau faktor pedorong kelemahan atau faktor penghambat, peluang, dan ancaman yang dihadapi dalam kaitannya dengan hasil analisis capaian kinerja. Bukti-bukti agar dapat diakses secara online atau link.


3)Strategi pengembangan

Jawaban yang perlu disajikan dalam strategi pengembangan di sini adalah kemampuan Perguruan Tinggi, Fakultas, atau Pascasarjana dalam menetapkan strategi dan program pengembangan berdasarkan prioritas sesuai dengan kapasitas, kebutuhan, dan Visi Misi serta Tujuan. Selain itu perlu ada aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal. Bukti-bukti agar dapat diakses secara online atau link.


4)Program Keberlanjutan

Jawaban yang perlu disajikan dalam program keberlanjutan ini adalah keberlangsungan program program dan good practices yang dihasilkan, serta  jaminan ketersediaan sumberdaya. Bukti-bukti agar dapat diakses secara online atau link.


8.PENUTUP

Berdasarkan evaluasi diri Perguruan Tinggi, Fakultas, atau Pascasarjana sejak tahun

…sampai dengan tahun …, Perguruan Tinggi, Fakultas, atau Pascasarjana secara ringkas telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

a.Program yang telah dilaksanakan adalah …

b.Program yang belum berhasil dilaksanakan adalah ….

c.Masalah utama yang menjadi penghambat pelaksanaan program adalah …

d.Rencana perbaikan dan pengembangan yang dilakukan meliputi …

Maksimal jumlah halaman untuk Penutup pada akreditasi Perguruan Tinggi adalah 5 halaman sedangkan pada akreditasi Program Studi adalah 2 halaman.


LAMPIRAN

Berbagai lampiran yang perlu disajikan adalah hal-hal yang sangat urgen saja. Lampiran dibuat terpisah dari LED dan LK PT atau LK PS.


C)EVALUASI DAN SIMULASI

Sebelum Draft LK PT dan LED PT atau LK PS dan LED PS serta Lampirannya didaftarkan ke Sapto, perlu dilakukan kajian ulang sedetil mungkin dan dilakukan simulasi penilaian.

Bandingkan draft penyusunan LK PT dan LED PT atau LK PS dan LED PS dengan dengan 1) Panduan Penyusunan LK PT atau LK PS), 2) Panduan Penyusunan LED PT atau LED PS, 3) Matriks Penilaian sesuai peruntukan, dan 4) Pedoman Penilaian. Apakah ketentuan yang ada dalam berbagai Panduan tersebut telah dijawab secara benar, lengkap, dan sangat banyak dokumen yang relevan.

Jika ada yang kurang agar segera diperbaiki dan dilegkapi. Hal ini dilakukan sambil melakukan simulasi penilaian. Usahakan hasil simulasi dapat memberikan keyakinan bahwa LK PT dan LED PT atau LK PS dan LED PS dapat diandalkan, syukur dapat diprediksi memperoleh peringkat Unggul.

Perlu dipahami bahwa penilaian dalam simulasi hendaknya jangan terlalu murah. Penilaian yang agak mahal dalam simulasi lebih baik daripada penilaian terlalu murah. Hal ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kekecewaan di akhir nanti. Jika penilaian kuantitatif maka hal itu sesuai kuantitatifnya tetapi dalam hal penilaian kualitatif maka disarankan memberi penilaian yang tidak maksimal, yaitu paling tinggi 3.


Demikian, artikel ini dibuat secara sederhana dimaksudkan agar mudah dipahami dan langsung dipraktikkan. Kritik dan saran demi perbaikan selanjutnya sangat dinantikan. Semoga bermanfaat.


Gang Bacang Cempaka Putih Ciputat Timur, 17 November 2019