Tantangan dan Peluang Komnas Ham 2022-2027

Jalan Menuju Profesionalisme Guru

 PERLU VIDEO PENDIDIKAN,KLIK DISINI!
 


Jalan Menuju Profesionalisme Guru



Berbagai kalangan masih meragukan, apakah windows open opportunity (jendela peluang) saat bonus demografi pada 2020- 2035 dapat diraih, atau malah justru bisa menghadirkan bencana. Keraguan tersebut wajar saja jika kita melihat kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang ada saat ini. Peluang bonus demografi bisa menjadi sebuah anugerah tapi sekaligus sebuah dilema. Di satu pihak bonus demografi merupakan sebuah momentum yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan Indonesia. Namun, pada sisi lain, bonus demografi dapat mengakibatkan bencana bila jumlah manusia produktif itu berubah menjadi ledakan pengangguran karena kualifikasi SDM-nya yang rendah atau ketaktersediaan lapangan kerja yang mencukupi. Satu-satunya jalan meraih bonus demografi ini seluas- luasnya adalah dengan mamacu peningkatan mutu SDM yang memadai. Pada 2015 – 2020, penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) Indonesia diproyeksikan mencapai 180 juta jiwa. Jika saat ini angka kelahiran (TFR ) 2,3 dengan jumlah penduduk 231 juta, dan setiap tahun bertambah 3,9 juta, itu berarti dalam periode 2015-2020 penduduk Indonesia mencapai 250,5 juta, maka penduduk usia produktif pada saat itu 71,85 %. Sebagian besar dari jumlah tersebut adalah pemuda usia 18-35 tahun. Persentase penduduk produktif ini akan terus naik sampai pada 2050, dan kemudian mengalami pertumbuhan flat, dan terus menurun. Windows open opportunity adalah kesempatan yang tidak mungkin terulang kembali. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada fase itu merupakan kesempatan besar untuk Indonesia agar dapat tampil sebagai negara yang disegani baik di Asia maupun di dunia.[ Binsar Hutabarat, Membangun Kompetensi Manusia Indonesia (Investor daily Indonesia, 4/8/2013)]

Kompetensi suatu bangsa dapat diukur dari tingkat produktivitasnya. Meningkatnya kompetensi nasional otomatis akan mengangkat produktivitas nasional. Apabila usia produktif yang amat besar di Indonesia pada 2020-2035 itu memiliki tingkat kompetensi yang tinggi, maka hal itu akan meningkatkan produktivitas nasional. Tapi, sebaliknya, apabila Indonesia ketika itu memiliki usia produktif yang tinggi tapi tanpa kompetensi yang tinggi, maka produktivitas nasional takkan berubah secara signifikan. Karena itu, meningkatkan kompetensi manusia Indonesia adalah kunci penting untuk meraih momentum bonus demografi tersebut. Sektor penting untuk meningkatkan kompetensi nasional adalah pendidikan. Dengan mengembangkan pendidikan yang berkualitas, setiap orang dapat meningkatkan produktivitas dalam dirinya, baik pada saat ia bekerja di pabrik, maupun saat tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin, seiring dengan arus globalisasi yang melanda dunia. Pemerintah harus fokus pada pembangunan pendidikan bermutu yang sangat berkaitan erat dalam meningkatkan kompetensi nasional Indonesia. Karena itu, pembangunan gedung-gedung sekolah, dan perbaikan gedung- gedung sekolah yang tidak memadai harus segera dilakukan,  dan khususnya pengadaan tenaga-tenaga guru yang handal tidak boleh ditunda-tunda lagi. 

Tulisan ini akan fokus pada bagaimana seharusnya pemerintah meningkatkan profesionalisme guru yang adalah bagian paling strategis untuk memajukan pendidikan di Indonesia untuk mencerdasakan kehidupan bangsa dalam menyongsong persaingan antar bangsa yang makin ketat. Peningkatan proses belajar mengajar berada ditangan guru. Apabila profesionalisme guru di negeri ini cukup memadai maka Indonesia dapat mengejar ketertinggalannya dari Negara-negara tetangga seperti ,Malaysia dan Singapura misalnya. 


II.Guru, Pendidik professional


Guru sebagai jabatan profesional bukan hal yang baru, di negara-negara maju, seperti AS dan Jerman, yang menjadikan sekolah sebagai lembaga untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dan mengarahkannya sesuai dengan kemampuan dasar; bakat, dan minatnya, telah lama menjadikan jabatan guru sebagai jabatan profesional yang pendidikannya setara dengan pendidikan jabatan profesional lainnya, yaitu dokter dan pengacara.[ Lihat, Soedijarto, Landasan Dan Arah Pendidikan Nasional Kita (Jakarta: Kompas, 2008), h.190.]

Hubungan yang kuat antara guru dan peserta didik merupakan pusat proses pengajaran. Pengetahuan bisa diperoleh dalam berbagai cara, apalagi dengan penggunaan teknologi baru di dalam kelas yang telah terbukti efektif. Namun, untuk sebagian besar peserta didik, terutama mereka yang belum menguasai keterampilan berpikir dan belajar, guru tetap menjadi katalis penting. Demikian juga hal nya dalam kapasitas penelitian independen, kapasitas ini hanya mungkin setelah terjadi interaksi dengan guru atau mentor intelektual.[ Jacques Delors, Learning The Treasure Within (Report to Unesco of Internasional Commision on Education for Twenty-first Century), h. 145.] 

Peran guru dalam keberhasilan proses pendidikan sesungguhnya amat krusial, apalagi pada tahap awal pendidikan dimana citra diri pelajar terbentuk. Tuntutan terhadap guru semakin tinggi pada  pelaksanaan pendidikan di daerah-daerah tertinggal, kemampuan guru untuk memotivasi pelajar untuk hadir di sekolah amat penting untuk pelaksanaan wajib belajar yang dicanangkan pemerintah. 

Mengenai pentingnya peranan guru dalam pendidikan di abad ke-21, UNESCO menegaskan demikian: 

The importance of the role of the teacher as an agent of change, promoting understanding and tolerance, has never been more obvious than today. It is likely become ever more critical in twenty-first century. The need for change, from nationalism to universalism, from ethnic and cultural prejudice to tolerance understanding and pluralism, from autocracy to democracy in its various manifestations, and from technologically divided world where high technology is privilege of the few to a technologically united world places enormous responsibilities on teacher who participate in the moulding of character and minds of the young generation.[ Ibid.]

 

Untuk Indonesia, jabatan guru sebagai tenaga profesional ditetapkan melalui Undang- Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Mengenai hal ini Prof. Soedijarto mengungkapkan demikian: 

Lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen, khususnya bagian tentang Guru adalah suatu pembaharuan pendidikan guru yang revolusioner. Karena melalui UU ini jabatan guru secara resmi didudukkan sebagai jabatan professional.  Mungkin ada yang bertanya, “Apakah jabatan guru selama ini belum berstatus jabatan professional? Dalam pengertian, “Profesi sebagai pekerjaan/jabatan yang memerlukan “Advance Education and Special Training,” selama ini pekerjaan guru sesungguhnya belum berstatus sebagai jabatan professional.[ Soedijarto, Profesionalisme Guru dan tenaga Kependidikan dalam era Globalisasi Dan Implikasinya Terhadap Kurikulum LPTK( Disajikan dalam Lokakarya Pengembangan Akreditasi LPTK, yang diselenggarakan oleh BAN PT, Yogyakarta, 20 November 2012)] 


 

Pernyataan Prof. Soedijarto  di atas sebenarnya dapat dipahami jika melihat sejarah pendidikan di negeri ini, kualifikasi guru yang dinyatakan dalam UU No. 14 tahun 2005 telah mengalami peningkatan jauh dibandingkan sebelumnya, namun pada sisi lain harus juga diakui bahwa tantangan guru pada masa kini jauh lebih kompleks dibandingkan pada masa lalu. Kualifikasi guru yang mengajar di SD, SLTP dan SLTA pada jaman penjajahan, dan jaman Indonesia merdeka sampai dengan tahun terakhir dekade 1950-an dan permulaan dekade 1960-an jauh dibawah kualifikasi guru pada saat ini.

Pada jaman penjajahan Belanda pendidikan guru SD 3 tahun (Sekolah Desa) adalah CVO (2 tahun setelah lulus SD), pendidikan guru SD Nomor dua (SD 5 tahun) adalah Normal School (4 tahun setelah lulus SD), untuk HIS (Sekolah Dasar Belanda untuk orang Indonesia dengan Bahasa pengantar Bahasa belanda yang lamanya 7 tahun) adalah HIK (6 tahun setelah lulus HIS) dan untuk SMP (MULO) adalah HooftAkte (Kursus seperti PGSLP). Praktek ini berlanjut setelah Indonesia merdeka. Sampai dengan tahun 1957 pendidikan guru SD adalah Sekolah Guru B (SGB-4 tahun setelah tamat SD), pendidikan guru SLTP adalah sekolah guru A (SGA) 3 tahun setelah SMP, guru SLTA adalah B I (2 tahun setelah tamat SMA). Setelah tahun 1957 guru SD haruslah lulusan SGA. Pada saat itu Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) belum menghasilkan lulusan. Sejak tahun 1989 kualifikasi minimum untuk mengisi jabatan untuk guru SD adalah diploma II Kependidikan (2 Tahun pasca SLTA), untuk guru SLTP adalah D3 Kependidikan (3 tahun pasca SLTA), dan untuk guru SLTA adalah S1 kependidikan dan S1 dengan Akta mengajar (Akta IV).

Harus diakui bahwa pendidikan pada masa lalu telah berhasil menghasilkan lulusan yang bermutu, terbukti para pemimpin yang sekarang menjabat tampuk pimpinan di negeri ini adalah tamatan bermutu yang dihasilkan oleh pendidikan masa lalu. Namun, membandingkan pendidikan masa lalu dengan pendidikan masa kini harus dilakukan secara hati-hati, karena tantangan pendidikan masa lalu dan masa kini tentu saja berbeda.

Selama pemerintahan orde lama, pembangunan nasional Indonesia, termasuk bidang pendidikan tidak mengalami kemajuan berarti, hal ini terjadi karena selama itu Indonesia bukan saja harus berjuang mempertahankan kemerdekaan dari serbuan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, tetapi juga pemerintah Indonesia disibukkan menghadapi pemberontakan-pemberontakan yang tersebar di beberapa daerah, dan juga mengalami tiga belas kali pergantian kabinet yang tentu saja menghambat lajunya pembangunan nasional. 

Pada era orde baru penyelenggaraan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi sekadar memperluas kesempatan belajar tanpa memperhatikan persyaratan minimal yang harus dipenuhi bagi penyelenggaraan pendidikan yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional. Sekolah-sekolah Inpres yang tersebar diberbagai pelosok negeri ini adalah potret pendidikan yang mengutamakan kesempatan belajar dengan minim fasilitas dan kualitas. Pemandangan perihal kondisi sekolah yang minim, mulai dari kualitas guru yang tidak memadai, sampai pada fasilitas pendidikan yang amat minim sangat mudah dijumpai, khususnya dipelosok-pelosok negeri ini. 

Pada era orde baru, target kuantitas memang tercapai, namun target kualitas belum tercapai. Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Korea selatan, Malaysia dan Singapura. Isu-isu kritis yang belum selesai yang menghambat lajunya pendidikan Indonesia terjadi hampir menyeluruh, baik dalam persoalan managemen pendidikan, kurikulum dan sistem evaluasi pendidikan.

Dengan demikian jelaslah, meskipun kualitas guru terus ditingkatkan, namun tantangan yang makin kompleks ternyata telah membuat pendidikan pada masa kini terus mengalami kemerosotan, karena peningkatan kualitas guru tidak seimbang dengan makin kompleksnya tantangan yang ada, karena itu penetapan guru sebagai jabatan professional adalah tepat dan perlu didukung oleh kehadiran pendidikan guru yang berderajat professional, sebagaimana dikatakan prof. Soedijarto:

Heterogenitas peserta didik dalam berbagai dimensi (intelktual, cultural, dan ekonomi), terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sumber obyek belajar, terus berubahnya masyarakat dengan tuntutannya meruapakan factor yang menjadikan guru harus professional. Karena itu peranan guru tidak lagi hanya memberikan pelajaran dengan ceramah dan mendikte tanpa memperhatikan perbedaan kemampuan, bakat dan minat peserta didik. Guru juga tidak dapat lagi menggunakan bahan pelajaran yang sudah ketinggalan jaman. Guru juga tidak dapat lagi hanya membantu peserta didik untuk dapat menjawab pertanyaan yang sifatnya hafalan. Guru dalam era globalisasi perlu mampu merancang, memilih bahan pelajaran dan strategi pembelajaran (dalam Bahasa KBK Sylabus) yang sesuai dengan anak dan latar belakang yang berbeda, serta mengelola proses pembelajaran secara taktis dan menyenangkan, mampu memilih media belajar dan merancang program evaluasi yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada penguasaan kompetensi. Untuk itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan pendidikan guru yang berderajat professional. Dikatakan berderajat karena dalam setiap jabatan professional dikenal hierarki profgesional yaitu: professional, semi professional, teknisi, juru, dan tukang. Kalau dalam dunia kedokteran kita mengenal: tenaga dokter (professional), para medik, yang lulusan akademi semi professional, yang lulusan SLTA sebagai teknisi (perawat) dan juru rawat.[ Ibid., h. 9-10.]


Guru sebagai pendidik professional tentu saja membutuhkan pendidikan bermutu yang dapat mengantarkan para guru itu pada kompetensi professional. Untuk dapat melahirkan guru yang memiliki kemampuan professional penuh, perlu diadakan pendidikan S1 plus atau berpendidikan S2 seperti tertulis dalam UU No. 14 tahun 2005, tetapi bukan S2 akademik seperti yang sekarang kita kenal, melainkan S2 profesional yang mengutamakan kemampuan merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, menilai, mendiagnosi, mengorganisasi, dan memperbaharui program belajar mengajar. Guru dengan tingkat professional yang demikian akan selalu mampu mengembangkan dirinya untuk memenuhi tuntutan baru pembaharuan pendidikan seperti penerapan KBK dan KTSP.[ Ibid.]



III.Jalan Menuju Profesionalisme Guru


1. Pendidikan calon guru

Salah satu profesi yang tertua di dalam kehidupan sosial masyarakat sesungguhnya adalah profesi guru yang juga kerap disapa sebagai seorang (Begawan). Profesi guru telah dikenal sejak zaman yunani Romawi di dalam kebudayaan Barat dan juga kebudayaan Timur. Bahkan istilah guru ini juga  mulai dikenal dan diuniversalkan  di dalam berbagai lapangan pekerjaan modern yang sangat dihormati. Kedudukan guru merupakan kedudukan yang dihormati sebagai pembimbing di dalam bidang-bidang pekerjaan tertentu misalnya sebagai panutan di dalam bidang ekonomi (Begawan ekonomi), dalam bidang manajemen (Guru manajemen) di samping panggilan guru di dalam bidang-bidang tradisional seperti sebutan guru di dalam kehidupan agama.

 Sayang sekali pergeseran nilai-nilai moral di dalam masyarakat kemudian menunjukkan adanya pergeseran di dalam penghargaan masyarakat terhadap profesi guru. Profesi guru tetap dihormati tetapi tidak dihargai oleh masyarakat sendiri. Itulah sebabnya profesi guru kini menempati tangga pilihan paling rendah  di dalam masyarakat Indonesia. Gaji yang rendah, status sosial yang rendah, semuanya menyebabkan pilihan untuk menjadi guru merupakan pilihan terakhir. Pertanyaannya kemudian,  “Bagaimana mungkin suatu masyarakat ingin menuntut kualitas pendidikan yang baik tetapi dipihak lain masyarakat tidak memberikan penghargaan yang sewajarnya terhadap profesi guru?” Dilema yang merupakan suatu lingkaran setan ini harus diputus apabila Indonesia ingin menempatkan Masyarakat Indonesia di tempat terhormat dalam dunia global dewasa ini yang penuh persaingan. Akibatnya kemudian, Apakah artinya jika seleksi untuk memasuki program pendidikan guru diperketat? LPTK berarti akan menjadi suatu program yang sangat selektif yang mempunyai konsekuensi kehilangan mahasiswa apabila tidak diikuti dengan penghargaan setimpal di dalam masyarakat terhadap profesi guru. Kalau hal ini terjadi maka kenyataan harus dihadapi yaitu program-program LPTK hanya dapat dibuka apabila ada demand dari masyarakat atau apabila masyarakat sendiri telah memberikan komitmennya terhadap pendidikan calon-calon guru. [ H.A.R. Tilaar, Manifesto Pendidikan nasional (Jakarta: Kompas, 2005) h. 191.]

Menurunnya penghargaan masyarakat terhadap profesi guru mengakibatkan peminat sekolah guru makin menurun, dengan demikian, seleksi yang amat ketat terhadap mereka yang ingin masuk sekolah guru hanya berdampak buruk yakni makin sedikitnya peminat pendidikan guru. Peningkatan kualitas guru harus dimulai dengan meningkatkan penghargaan terhadap guru, dan ini menjadi tugas utama pemerintah Indonesia yang diperintahkan oleh konstitusi untuk memberikan pendidikan bermutu kepada setiap rakyat Indonesia.

Profesionalisme guru di Indonesia terhambat karena pendidikan calon guru yang ada belum memadai. Rekrutmen calon guru yang terlalu mudah tentu saja mengindikasikan bahwa pendidikan guru belum sepenuhnya berkualitas. Bagaimana mungkin calon-calon guru yang kemampuannya rendah tersebut dapat menyelesaikan tuntutan pendidikan yang tinggi. Dalam hal ini terlihat bahwa pastilah tuntutan pendidikan calon guru juga rendah. Akibatnya profesionalisme guru sulit untuk tercapai.


2. Peningkatan keterampilan guru

 Sebagai pendidik professional guru berkewajiban untuk terus menerus meningkatkan kemampuannya, apalagi dengan perubahan kurikulum yang mau tidak mau harus terjadi karena tantangan yang terus berubah.  Kemajuan jaman menuntut guru harus terus belajar, pemerintah dalam hal ini juga harus memiliki program peningkatan kualitas guru yang terstruktur. Untuk itu pemberian supervisi terhadap guru menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Supervisi dalam hal ini merupakan aktivitas untuk meningkatkan kemampuan professional guru, dalam jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan kemajuan belajar anak. Sasaran program supervisi ditujukan langsung kepada guru yang melayani kegiatan  belajar. Supevisi pendidikan dalam hal ini diartikan sebagai bimbingan professional bagi guru-guru.[ Deni Koswara dan Cepti Triatna, “Manajemen Peningkatan Mutu pendidikan”, dalam Manajemen Pendidikan, ed. Tim dosen administrasi pendidikan UPI (Bandung: Alfabeta, 2013), h.287.]

Peningkatan ketrampilan guru mestinya juga menjadi alat untuk mengevaluasi kualitas guru yang ada. Peningkatan kualitas guru ini harus juga terkait dengan karier guru sebagai pendidik, sehingga guru akan terus belajar untuk meningkatkan kemampuannya. Dalam hal ini perlu di bangun kemitraan dengan pendidikan tinggi, khususnya pendidikan guru. Penemuan-penemuan terkait dengan pengembangan pendidikan harus segera diinformasikan pada sekolah-sekolah, untuk kemudian diadakan seminar, atau pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan guru. Guru juga harus didorong untuk belajar pada pendidikan yang lebih tinggi. 


3. Minimnya sarana dan prasarana

Kompetensi guru juga terhambat karena sarana dan prasarana sekolah yang belum berkualitas. Berdasarkan standar nasional pendidikan 65 % pendidikan di Indonesia masih berada dibawah standar, hanya 35 persen yang memenuhi standar tersebut. Sekretaris jendral Depdiknas mengestimasi, untuk menggratiskan pendidikan dasar tahun 2009, termasuk BOS, dibutuhkan dana sebesar Rp. 157.221.278 triliun jumlah yang teramat besar dan mustahil dipenuhi dalam waktu singkat. 

Untuk meningkatkan 65 % sekolah di Indonesia yang masih berada dibawah standar nasional, pemerintah membutuhkan dana yang besar, dan itu mustahil dipenuhi dengan 20 % anggaran pendidikan sesuai yang ditetapkan dalam UU Sisdiknas. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) serta kesepakatan antara DPR dan pemerintah menetapkan gaji pendidik tidak termasuk dalam lingkup anggaran pendidikan sebesar 20% APBN. Apalagi, dengan alokasi pendidikan saat ini yang memasukan gaji guru dalam lingkup anggaran pendidikan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Pendidikan Indonesia pasti tak  akan mengalami perubahan berarti.

Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia juga terlihat dari masih buruknya fasilitas perpustakaan sekolah. Dari sekitar 250.000 sekolah, mulai tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dan sederajat, hanya sekitar 16.000 sekolah atau tak sampai 7 % yang memiliki perpustakaan sekolah. Sekolah yang memiliki perpustakaan itu sebagian besar sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama. Itulah sebabnya minat baca pelajar Indonesia masih rendah, dan itu berdampak sampai pada perguruan tinggi.

Jaminan kesejahteraan seorang guru agar dapat berkonsentrasi melakukan fungsinya sebagai pengajar dan pendidik amat rendah. Dalam hal fasilitas gedung sekolah pada umumnya gedung sekolah kita hanya berupa ruang kelas tanpa halaman, tanpa lapangan olah raga, tanpa ruang perpustakaan, serta tanpa ruang kerja guru. Dalam hal sumber belajar, buku pelajaran sangat terbatas, laboratorium baik IPA maupun Bahasa umumnya tidak ada atau tidak difungsikan, kebun botani tidak ada. Dalam hal metode pembelajaran, kondisinya sangat tradisional karena tidak ada penunjang. Kurikulum sangat sarat materi yang tidal mengutamakan esenssial, fungsional, dan relevan.

Sering orang memaknai amanat “mencerdaskan kehidupan bangsa” sama dengan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan apapun mutu pendidikannya. Karena itu kesempatan memperoleh pendidikan diperluas. Tetapi kenyataannya walaupun kesempatan memperoleh pendidikan pada tingkatan SD sudah berada di atas 96 persen dan SMP hamper 70 persen serta Perguruan Tinggi di atas 10 persen, tetapi kehidupan bangsa yang cerdas belum atau masih jauh dari terwujud. Hal ini disebabkan karena lembaga pendidikan kita dari SD sampai Perguruan Tinggi hanyalah berupa gedung sekolah, tanpa peralatan, tanpa buku, tanpa lapangan oleh raga dengan guru yang kurang terjamin kesejahteraannya. Penelitian UNESCO pada tahun 1996 menemukan bahwa mutu pendidikan semacam ini, yang umumnya terdapat di Negara berkembang bukan hanya tidak bermakna bagi pencerdasan kehidupan bangsa tetapi sebaliknya akan melahirkan masalah baru bagi bangsa tersebut.[ Soedijarto, Pancasila Sebagai Filsafat Dasar dan Ideologi Negara kebangsaan Indonesia dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Sistem Pendidikan nasional (makalah ni disajikan dalam Seminar nasional dengan tema Pancasila dan system pendidikan nasional” yang diselenggarakan oleh PPA GMNI di Jakarta, 24 Juni 2011)]


V. Implikasinya Terhadap Pembangunan Manusia Indonesia

Sejarah dunia membuktikan bahwa Negara-negara kebangsaan di dunia, yang kemudian menjadi Negara maju seperti AS, Britania Raya, jerman, Perancis, Belanda, dan jepang adalah Negara-negara yang telah mendudukkan pendidikan sebagai bagian terpadau dari pembangunan bangsanya. Untuk itu mereka sejak awal pembangunan bangsa telah mengalokasikan sekurang-kurangnya 5 persen dari GDP untuk pendidikan. Pada tahun 2013 menurut catatan “Economics” alokasi dana oleh Amerika serikat untuk pendidikan mencapai 6,5 persen PDB.


Negara-negara demokrasi di dunia ini, terutama di Amerika Utara, Eropa, dan Negara Asia seperti Malaysia, Singapura, korea selatan, jepang, dan Taiwan, melaksanakan kewajiban belajar tanpa membebani orangtua murid/pelajar untuk membayar pendidikan anaknya. Latar belakang filosofinya adalah bahwa dalam Negara demokrasi pemerintah merupakan representasi masyarakat yang berkewajiban membantu warga negaranya menggunakan hak memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak azasi manusia, hanya dengan pendidikan bermutu manusia bisa menjadi manusia bermutu yang menghargai martabat dirinya dan sesamanya, itulah sebabnya deklarasi HAM menetapkan bahwa pelaksanaan wajib belajar tidak dipungut biaya. Sebelum lahirnya deklarasi HAM, Indonesia sudah menetapkan dalam konstitusinya bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, sebagaimana tertulis dalam pasal 31 ayat (1) UUD 1945: Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Namun, sejak orde baru, dengan diberlakukannya SPP (sumbangan pembangunan pendidikan) apa yang ditetapkan oleh konstitusi itu tidak lagi bermakna.

Negara-negara demokrasi di dunia ini menganut kebijakan dasar untuk bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pendidikan dasar yang wajib bagi seluruh rakyat. Karena hanya negara yang warganegaranya memperoleh pendidikan yang baik dan bermutu yang dapat melaksanakan demokrasi, jadi pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi suatu bangsa. Budaya demokrasi utamanya dapat dilestarikan dan terus ditumbuhkembangkan melalui pendidikan.

Menyadari belum berfungsinya secara efektif penyelenggaraan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional MPR RI pada 2002 menambahkan ayat (4) pada pasal 31 dalam amandemen UUD 1945: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” Selanjutnya, Ayat (2) menetapkan, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional.”Prof Soedijarto menyimpulkan, pemerintahlah yang bertanggung jawab membiayai penyelenggaraan pendidikan nasional.[ Soedijarto, Memahami makna Yang Tersurat dan Tersirat Dari pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 Tentang Anggaran Pendidikan (Jakarta: ISPI, 2006), h.25-26]

Sayangnya, hingga kini, pemerintah belum juga mentaati isi konstitusi tersebut. Untuk tidak dikatakan melawan undang-undang pemerintah yang kini ada bersiasat, yakni dengan memasukan gaji guru dalam anggaran pendidikan, sehingga jumlah dua puluh persen anggaran pendidikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara nampaknya terpenuhi, padahal sesungguhnya masih jauh dari apa yang ditetapkan MPR. Penolakan pemerintah terhadap tuntutan UUD yaitu sebesar 20 persen dari APBN untuk pengembangan pendidikan menunjukkan ketiadaan komitmen pemerintah mengenai pentingnya pendidikan nasional sebgai sarana untuk membangun Indonesia Indonesia yang dicita-citakan.[ H.A.R. Tilaar, Standarisasi PendidikanNasional (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 15.]

Hanya melalui pendidikan nasional yang bermutu, yaitu yang memungkinkan sekolah menjadi pusat kebudayaan dan segala kemampuan, nilai, dan sikap yang diperlukan bagi peserta didik untuk dapat menjadi warga Negara yang bermoral, beretos kerja, berdisiplin, produktif, demokratis dan bertanggung jawab.[ Soedijarto, Mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan Kebudayaan nasional Adalah Misi yang harus Dilaksanakan Melalui diselenggarakannya Satu Sistem Pendidikan Nasional (Tulisan ini disajikan dalam diskusi Arah pendidikan Indonesia yang diselenggarakan oleh Kompas dan PB PGRI, 16 Juni 2014)]

Indonesia di Milleniun ketiga ini berada dalam era globalisasi, dan itu tidak dapat dielakkan, secara bersamaan itu juga berarti berlakunya berbagai ukuran dan aturan internasional dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, social budaya, IPTEK, komunikasi/transportasi bahkan kehidupan keagamaan. Dalam era semacam ini hanya bangsa yang berkualitas sumber daya manusianya yang dalam bidang ekonomi ditunjukkan dengan kemampuannya  mengolah dan mengelola sumber daya alam,  pengembangan teknologi, menghasilkan komoditas yang bermutu dan dapat bersaing di pasar dunia, serta  mampu mengelola perdagangan yang dapat bertahan dan secara berkesinambungan. Demikian juga daalam dunia politik,  bangsa yang sistem politik demokrasinya mantap  yang mampu bertahan dan terus maju. Sedang dalam bidang IPTEK, hanya bangsa yang memiliki infrastruktur teknologi unggul yang dapat bertahan, bersaing dan terus maju. Manusia Indonesia yang berkualitas adalah syarat mutlak untuk menghadirkan Indonesia sebagai negara maju dengan memanfaatkan jendela terbuka (windows open opportunity). Apabila pemerintah mampu memfasilitasi penduduk produktif itu dengan pendidikan berkualitas, bonus demografi akan menjadi peluang untuk membawa Idonesia menjadi lebih sejahtera. Keberhasilan Indonesia memanfaatkan jendela terbuka dengan peningkatan sumber daya manusia Indonesia bukan mustahil akan mengangkat Indonesia sejajar dengan Negara-negara maju lainnya di dunia ini. 


IV. Catatan Penutup


1.Berdasarkan paparan di atas jelaslah bahwa profesionalisme guru masih menjadi isu kritis di negeri ini. Peningkatan kualitas guru di Indonesia tidak sebanding dengan makin kompleksnya tantangan yang harus dihadapi guru, akibatnya pendidikan di Indonesia terus mengalami kemerosotan. Peningkatan kualitas guru di Indonesia mengalami hambatan dengan makin kurang dihargainya jabatan guru di Indonesia. Guru tetap dihormati, namun kurang dihormati, sehingga profesi guru menjadi pilihan terakhir setelah pilihan-pilihan lain tidak tercapai.

2.Penetapan pemerintah guru sebagai jabatan professional sesungguhnya sebuah revolusi penting yang perlu mendapat dukungan semua elemen bangsa, namun menghadirkan guru-guru professional sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang perlu usaha keras. Komitmen pemerintah untuk mentaati konstitusi dengan menempatkan anggaran pendidikan 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara harus segera dilaksanakan, profesionalisme guru juga bergantung pada saran dan parasana pendidikan, dan juga peningkatan gaji guru, guru tidak perlu lagi harus mencari tambahan untuk menutupi kebutuhan hidupnya. 

3.Pendididkan sekolah guru menjadi amat startegis dalam meningkatkan kualitas guru, pemerintah harus memberikan alokasi dana khusus untuk peningkatan kualitas pendidikan guru, dan seiring dengan meningkatnya penghargaan terhadap guru yang kemudian berdampak pada meningkatnya komitmen masyarakat untuk menajdi guru, pendidikan guru harus melakukan seleksi yang ketat untuk menyaring calon-calon guru. 

4.Apabila peningkatan kualitas guru dikerjakan dengan sungguh-sungguh maka hal tersebut akan berdampaklangsung pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, dan secara bersamaan itu akan meningkatkan kompetensi manusia Indonesia. Kompetensi yang tinggi dari manusia-manusia Indonesia, khususnya usia produktif akan memampukan Indonesia memanfaatkan jendela peluang, untuk kemudian meningkatkan derajat manusia Indonesia, dan mendudukkan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju di dunia ini.



https://www.binsarhutabarat.com/2021/10/jalan-menuju-profesionalisme-guru.html

Pendidikan Tinggi Teologi di Indonesia

 






Pendidikan Tinggi Teologi di Indonesia


Salah satu persoalan yang membuat pendidikan tinggi teologi di Indonesia kurang menghasilkan karya-karya teologi bermutu menurut saya adalah karena lemahnya kemampuan meneliti dosen-dosen teologi, yang kemudian berpengaruh terhadap kemampuan meneliti lulusan pendidikan tinggi teologi.

 


Menurut pengamatan saya, pendidikan tinggi teologi di indonesia abai untuk memperlengkapi lulusannya dengan kemampuan meneliti yang memadai, itu bisa dilihat dengan pengajar metode penelitian yang umumnya tidak kompeten dibidangnya, dan juga minimnya mata kuliah metode penelitian yang diberikan baik pada program Sarjana, Magister, maupun Doktoral.


 


Lebih parah lagi, pada beberapa pendidikan tinggi yang penulis temui, tidak ada mata kuliah metode penelitian, yang ada hanya metode penulisan itupun pada program magister. Mata kuliah metode penulisan ini pun kerap di ajar oleh mereka yang bukan berasal dari bidang penelitian.


 


Persoalan yang penulis temui pada pendidikan tinggi teologi di indonesia, bukan hanya lemahnya kemampuan riset, tapi juga terkait dengan menulis karya ilmiah.


 


Melemahnya penguasaan konsep teologi


Keanehan lain yang penulis temui dalam karya-karya mahasiswa di pendidikan tinggi teologi adalah, lemahnya penguasaan teori atau konsep-konsep teologi. Tidak jarang, pada karya akhir mahasiswa yang menggunakan penelitian kuantitatif, variabel laten atau konstruk yang di ukur tidak terkait dengan bidang teologi. Mereka memilih variabel secara “sembrono” yang penting bisa menyelesaikan Tesis.


 


Berdasarkan sejumlah masalah terkait kemampuan meneliti dosen dan mahasiswa, pantaslah jika pendidikan tinggi teologi di Indonesia seakan tidak percaya diri berhadapan dengan prodi-prodi non teologi.


 


Tragisnya lagi, tidak jarang mahasiswa teologi dianggap tidak berminat dengan pencapaian akademik, yang penting memiliki hidup saleh, meskipun ukuran kesalehannya juga tidak jelas.


 


 


Penelitian konseptual, Kuantitatif, dan Kualitatif


Pendidikan teologi di Indonesia mulanya hanya mengembangkan penelitian konseptual, dan asing dengan penelitian kualitatif untuk menemukan teori baru yang dibangun berdasarkan temuan data lapangan, serta asing dengan penelitian kuantitatif yang biasa dipergunakan untuk menguji teori.


 


Para tokoh teologi, baik di pendidikan tinggi teologi maupun yang melayani di gereja sudah terbiasa mengembangkan penelitian konseptual, baik secara induktif maupun secara deduktif. Persoalannya, mereka sering abai untuk menguji pemikiran teologi mereka. Bahkan ada perasaan tabu dikalangan jemaat untuk menguji pemikiran teologi tokoh tertentu, apalagi tokoh gereja.


 


Bahkan tidak jarang, pendidikan tinggi teologi dilarang memiliki pemikiran teologi yang berseberangan dengan pemikiran tokoh pendiri pendidikan tinggi teologi, atau tokoh-tokoh gereja yang menjadi penyandang dana pendidikan tinggi teologi. 


Akibatnya, pendidikan tinggi teologi tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai laboratorium untuk menguji ajaran-ajaran gereja atau tokoh-tokoh gereja. Sebaliknya, pendidikan tinggi teologi kerap jadi “serdadu pelestari” doktrin gereja semata.


 


Pendidikan teologi sebagai laboratorium


Saya bersyukur telah belajar banyak mengenai penelitian konseptual saat mengerjakan karya ilmiah untuk mendapatkan gelar Sarjana Teologi dan Magister Teologi.


 


Sebagai seorang peneliti, saya juga terbiasa untuk melakukan penelitian lapangan, dan menuliskan hasil-hasil penelitian tersebut pada jurnal-jurnal akademik, serta menerbitkannya di koran-koran ibu kota.


 


Kemudian saya juga bersyukur dapat menyelesaikan program studi (prodi) Doktor Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Karena konsentrasi prodi doktor saya adalah penelitian dan pengukuran, maka bukan hanya persoalan metode penelitian kualitatif, kuantitatif, evaluasi program, tapi juga kami mempelajari pengukuran mental (psikometrika), sehingga kami diperlengkapi dengan pengetahuan kiat-kiat menyusun instrumen penelitian, baik test dan non-test.


 


Karena penelitian kuantitatif menggunakan analisis statistik, kami juga belajar statistik terapan, sampai kepada statistik multivariat, demikian juga program-program seperti SPSS, dan E-Views.


 


Pengalaman belajar penelitian konseptual, kuantitatif, kualitatif mengajarkan saya bahwa ketiga pendekatan penelitian itu perlu dipelajari secara bersama, dan dikuasai dengan baik.


 


Mereka yang hanya bergulat dengan penelitian konseptual, bisa jadi asing dengan lingkungan dimana mereka berada. Itulah sebabnya teologi kontekstual di indonesia seakan berjalan di tempat.


 


Sedangkan mereka yang ingin terlihat ilmiah dengan mewajibkan penelitian kuantitatif jadi menampakkan keanehan, karena karya akhir mereka jauh dari bidang bahasan yag mereka dapatkan di pendidikan teologi.


 


Mereka yang berusaha memadukan penelitian kualitatif dan kuantitatif juga kerap mengalami kebingungan. Penulis kerap menjumpai sebuah deskripsi teori ditetapkan sebagai penelitian kualitatif, padahal tidak ada pengumpulan data, reduksi data, dan kemudian menjadikan informasi sebagai temuan teori dengan membandingkannya pada fokus penelitian atau kajian fokus, atau kajian teori.Deskripsi teori baik secara induktif maupun deduktif sebenarnya lebih dekat pada kajian konseptual.


 


Pemahaman yang baik tentang konsep atau deskripsi konsep ini sangat penting untuk membuat alat ukur untuk sebuah variabel laten. Jadi penelitian konseptual,kuantitatif, dan kualitatif jika dilakukan secara tepat dapat menghasil temuan-temuan baru.


 


Sebaliknya, ketidakmampuan dosen dan lulusan teologi menguasai ketiga pendekatan penelitian tersebut telah membuat pendidikan teologi tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai laboratorium pengujian doktrin-doktrin yang berseliweran secara bebas melalui berbagai media informasi.


 


Karena lemahnya kemampuan meneliti itu lulusan pendidikan tinggi teologi tidak diperlengkapi dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk menganalisis, mengevaluasi dan menghadirkan temuan-temuan baru dengan kemampuan sintesis yang diterapkan dalam penyusunan karya ilmiah baik Skripsi, Tesis, dan Disertasi.


Dr. Binsar Antoni Hutabarat


https://www.binsarhutabarat.com/2021/10/pendidikan-tinggi-teologi-di-indonesia.html



Menulis Artikel Argumentasi

 


Menulis Artikel Argumentasi
 

https://rajabacklink.com/refferal.php?q=916cb4b04f32e307ee2a5c32c8d4f7b76c5093a3d4e71ab64b

Artikel koran adalah karya tulis populer argumentatif yang berisi ulasan peristiwa, kebijakan atau pendapat yang aktual. Karena itu untuk dapat menulis artikel di koran dengan baik setidaknya ada dua hal penting yang harus dimiliki oleh seorang penulis: pengetahuan tentang penalaran dan pengetahuan bahasa tulis.

 

Kita tentu setuju bahwa bahasa mempengaruhi pikiran, dan demikian juga pikiran mempengaruhi bahasa. Maka, untuk menghasilkan karya tulis di koran yang baik, tidak bisa tidak kita harus meningkatkan kemampuan bernalar kita, dan juga kemampuan berbahasa kita, dalam hal ini bahasa tulis.

 

Untuk meningkatkan kemampuan penalaran dan pengetahuan bahasa tak ada jalan lain kecuali dengan membaca. Dengan membaca kita  mendapatkan ide atau hal-hal yang akan kita tuliskan, karena menulis adalah merekam, menyimpan dan mendokumentasikan apa yang kita baca, mengonstruksinya, menata kembali, kemudian memproduksi sesuatu yang bermanfaat.

 

 

II. Peta Ide

 

Untuk membuat peta ide ada beberapa hal yang perlu kita lakukan.

 

Langkah pertama

 

- Menuliskan Ide penulisan. Ide penulisan ini   utamanya didapat melalui membaca. Untuk mendapatkan ide tulisan  yang harus kita lakukan adalah menuliskan apa yang kita baca. Inilah langkah pertama yang amat penting.

Penulisan apa yang kita baca tersebut usahakan menggunakan bahasa kita sendiri, tentu saja kita boleh mengutif kata-kata penting dari sumber bacaan kita, namun tetap harus diusahakan menggunakan bahasa yang bersifat pribadi. Tujuannya adalah agar tulisan yang akan kita tulis nantinya bersifat pribadi.

Menuliskan apa yang kita baca tersebut sebaiknya dilakukan secara bebas, artinya apa saja yang ingin kita tulis, kita bisa menuliskannya, tanpa perlu melakukan perbaikan. Abaikanlah sistematika penulisan pada fase ini, dan tuliskan apa saja ide yang kita dapatkan melalui bacaan kita. Bahkan, jika ada ide-ide lain diluar apa yang kita baca, kita boleh menuliskan ide-ide tersebut. Singkatnya, segala hal yang ada di benak kita boleh dituliskan.

Setelah selesai menulis, tinggalkan tulisan tersebut, dan kembalilah pada esok harinya. Namun, jika ide-ide yang kita tulis itu tidak terlalu banyak, bisa saja kita kembali melihat tulisan tersebut setelah beberapa jam.

 

Langkah kedua

Ide-ide yang telah kita tuliskan pada langkah pertama, sekarang kita susun secara sistematis. Kategorikanlah dari ide-ide tersebut yang memiliki hubungan. Setelah itu tetapkanlah mana yang merupakan ide utama dan ide pendukung. Atau mana yang dapat menjadi controlling idea, dan mana yang merupakan supporting idea.

 

III. Menyusun Struktur Argumen

 

Untuk menuangkan pikiran kita dalam bahasa tulisan, kita memerlukan pola penalaran yang baik, agar tulisan kita nantinya dapat dimengerti pembaca. Mengenai pola penalaran ini Toulmin membaginya dalam 6 bagian, yakni :

 

1. Pendirian

2. Data/dasar

3. Dasar Kebenaran

4. Dukungan

5. Modalitas

6. Sanggahan

 

 

Contoh.

 

Banyak Individu mengalami frustasi pada masa Orde Baru karena ketatnya larangan berekspresi politik.

 

Dengan mengikuti logika formal entimen tersebut berasal dari silogisme berikut.

 

Premis mayor: Individu yang dilarang berekspresi mengalami frustasi

Premis minor : banyak individu dilarang berekspresi politik pada masa Orde Baru

Kesimpulan: Banyak individu mengalami frustasi pada masa Orde Baru.

 

 

Banyak Individu mengalami frustasi pada masa Orde Baru. (Claim)

 

Banyak individu dilarang berekspresi politik pada masa Orde Baru (Stated Reason)

 

Data penelitian atau kasus-kasus pembredelan, pembubaran aksi unjuk rasa, dll. (Grounds, Data/dasar) Ini adalah data milik penulis yang diproleh melalui penelitiannya. Penulis bisa membayangkan pembaca yang bertanya apa yang ia maksud dengan larangan berekspresi.

 

Individu yang dilarang berekspresi akan memperlihatkan gejala frustasi (Warrant, Dasar kebenaran) Berfungsi menghubungkan Data dengan claim yang diajukan penulis. Ini adalah suatu pernyataan umum.

 

Hasil-hasil penelitian tentang hubungan antara ekspresi dan kondisi individu. (backing, dukungan) Penulis membayangkan pembaca yang mempertanyakan warrant-nya. Penulis bisa mendukung warrant dari hasil penelitian sendiri maupun pustaka.

 

Qualifier, Modalitas.  Dengan digunakannya kata “banyak”. Artinya penulis tidak ingin membuat pernyataan tentang semua individu.

 

Kecuali bagi individu yang mempunyai sarana dan kemampuan untuk mengalihkan ekspresi politik mereka kedalam ekspresi lain. (Condition for Rebuttal, sanggahan) penulis membayangkan pembaca yang bertanya: Apakah tidak mungkin ada pengecualian? Bila ada, apa dasar pengecualian itu?


Pendirian, Data/dasar, dan Dasar kebenaran merupakan unsur utama penalaran, sedangkan tiga unsur lainnya merupakan unsur pelengkap. Karena itu buatlah struktur tulisan kita tersebut memenuhi pola penalaran Toulmin, yakni setelah kita menetapkan pendirian kita, tesis, atau hipotesa, tunjukkanlah bukti-bukti yang mendukung, atau yang meneguhkan, kemudian baru kita membuat kesimpulan.


https://www.binsarhutabarat.com/2021/10/menulis-artikel-argumentasi.html

Publikasi Jurnal Bereputasi

 

Struktur Argumen Karya Ilmiah perlu dipahami oleh setiap penulis yang ingin naskahnya dipublikasikan pada jurnal bereputasi. 


Apa sajakah struktur argumen karya ilmiah yang perlu dipahami dan dikusai dengan baik?

1. Struktur Ide utama dan ide pendukung.

2. Struktur induktif

3. Struktur Deduktif

4. Struktur gabungan Induktif dan deduktif.


Struktur argumen yang direkomendasikan:

1. Klaim (pernyataan posisi)

2. Data/Bukti-bukti.

3. Jaminan (Klaim di dukung bukti/data)

4. Klarifikasi ( sanggahan, dukungan, batasan).

Struktur Argumen Karya Ilmiah

 







https://www.binsarhutabarat.com/2021/10/struktur-argumen-karya-ilmiah.html

Menulis Artikel Imiah












Cara Menulis Bebas Plagiarisme

 KARYA TULIS ILMIAH KLIK DISINI!








Bagaimanakah Cara Menulis Bebas Plagiarisme?

Temukan jawabannya pada acara 

"Menulis Bebas Plagiarisme."

Acara ini akan membahas:
Bagaimanakah menyusun paragraf induktif hasil penelitian?
Bagaimanakah menyusun paragaraf deduktif?
Bagaimanakah menyusun paragraf gabungan induktif dan deduktif?
Bagaimanakan struktur argumen bagian pembahasan artikel ilmiah yang baik?


Tanggal Penyelenggaraan"

Tanggal 22 dan 29 Oktober 2021
 Jam 19.00-20.30 WIB
Kontribusi  Peserta untuk dua Sesi Rp.100.000,-
Peserta juga dapat mengikuti per sesi dengan kontribusi tiap sesi Rp. 50.000

Persyaratan  Peserta

1. Membayar kontribusi peserta  sebelum pelatihan ke. Rekening. BCA 7400166760, atas Nama Binsar Antoni Hutabarat, atau Go Pay 0818829934
 
2. Peserta yang telah mentransfer biaya pendaftaran dapat bergabung dalam link telegram untuk mendapatkan informasi lebih lanjut untuk 


Pelatihan Menulis Karya Ilmiah Akademik Online
 

Penulisan artikel ilmiah merupakan kewajiban bagi dosen perguruan tinggi, itu dinyatakan secara tegas dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tanpa menghasilkan karya ilmiah pada jurnal akademik, seorang calon dosen tidak dapat diangkat menjadi dosen tetap dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli.

 

Sedang untuk mahasiswa Program Sarjana  dan Pascasarjana baru bisa dinyatakan lulus, kemudian diwisuda, jika artikel ilmiah yang mengacu pada hasil penelitian karya akhir mahasiswa itu dimuat di jurnal akademik.

 

Pada sisi lain, publikasi hasil penelitian dosen dan tamatan pendidikan tinggi masih sangat rendah. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum berkembangnya budaya menulis di masyarakat pada umumnya, dan juga perguruan tinggi khususnya.

 

Berbekal pengalaman menjadi peneliti dan penulis artikel ilmiah populer dan penulis artikel ilmiah akademik, Dr. Binsar A. Hutabarat, seorang tamatan Doktor pada Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta terbeban untuk menyemaikan budaya menulis pada dosen dan mahasiswa perguruan tinggi dengan melakukan seminar, pelatihan riset dan penulisan karya ilmiah akademik.


Nara Sumber:

Dr. Binsar. A. Hutabarat

Kontak: antonihutabarat@gmail.com

Pemerintahan Manusia Durhaka

 







Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga! Sebab sebelum Hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di Bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah.

2 Tesalonika 1: 3-4)

 

Sejarah berada dalam Tangan Tuhan. Rencana Allah berlaku dalam setiap perjalanan sejarah. Karena itu, drama kehadiran manusia durhaka juga berada dalam kendali Allah. 

Gereja perlu mengusahakan keadilan dan perdamaian di dunia, sampai waktunya dunia tidak bisa menerima kehadiran gereja, dan pada saat itulah Allah akan mengangkat gereja, menyelamatkan gereja dari aniaya pemerintahan manusia durhaka yang menganiaya gereja.

Manusia durhaka dan antikristus

Paulus tidak menggunakan istilah Antikristus dalam surat Tesalonika. Istilah Antikristus hanya digunakan oleh Yohanes. Namun, kata antikristus dalam surat Yohanes menunjuk pada manusia durhaka dalam surat Tesalonika.

 

“Anak-anakku, waktu itu adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus.Itulah tandanya, bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir (I Yohanes 2: 18).

 

Siapakah Pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak.(I Yohanes 2:22).

 

Dan setiap roh, yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. (I Yohanes 4:3).

 

Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku, bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah penyesat dan antikristus. (2 Yohanes 7).

Antikristus dalam surat-surat Yohanes itu jelas menunjuk pada apa yang Paulus sebut manusia durhaka. (2 Teslonika 2:3,8). Kehadiran manusia durhaka itu atau antikristus mendahului kedatangan Yesus yang kedua kali.

 

Manusia durhaka ingin disembah dan dilayani seperti Allah

 

Iblis telah berperang dengan Allah dan mencoba mengambil mahkota Allah, tapi, Iblis dikalahkan. Mengenai kejatuhan Iblis ini kitab Yesaya menjelaskan demikian, “Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai Bintang Timur, putera Fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang menglahkan bangsa-bangsa! Engkau tadinya berkata dalam hatimu; Aku hendak naik kelangit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh disebelh utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai Yang Maha Tinggi! Sebaliknya, kedalam dunia orang mati engkau diturunkan , ketempat yang paling dalam di liang kubur.” (Yesaya 14: 12-15).

 

Iblis yang telah jatuh itu, dibuang ke bumi, kemudian mencobai Adam dan Hawa, mengakibatkan Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Kemudian Allah menyatakan perang melawan Iblis dan pengikutnya. Dan pada akhir zaman, Iblis dan pengikut-pengikutnya akan ditaklukkan oleh Allah dan masuk dalam hukuman kekal.

 

Demikian juga dengan manusia durhaka yang dijelaskan Paulus. Manusia durhaka yang dikendalikan Iblis itu adalah orang yang melawan Allah, dan menempatkan dirinya seperti Allah, ingin disembah dan dilayani seperti Allah.

 

Sebagaimana Iblis ingin disembah dan dilayani seperti Allah, maka demikian juga dengan manusia durhaka atau antikristus. Manusia durhaka itu bukan hanya melawan Allah, tetapi juga menempatkan dirinya sebagai Allah dan ingin disembah dan dilayani seperti Allah.

 

Kemudian, manusia durhaka yang dikendalikan Iblis itu akan  membawa dunia untuk menyembah Iblis, serta percaya terhadap kebohongan Iblis. Karena Iblis adalah Bapa segala dusta. Disini jelas, antikristus bisa merupakan pribadi, tokoh tersohor, pemimpin pemerintahan yang menempatkan diri pada singgasana Allah. Ingin disembah dan dilayani seperti Allah.

 

Mewaspadai kehadiran manusia durhaka

 

Orang percaya yang sudah menerima pengampunan dosa melalui kematian Kristus di kayu salib, menyadari bahwa hidupnya adalah milik Allah. Segala sesuatu yang dilakukan oleh orang percaya adalah untuk memuliakan Allah, dengan hidup dalam keadilan dan kebenaran.

 

Manusia dapat hidup adil, benar dan memuliakan Allah hanya karena anugerah Allah. Karena itu hidup orang percaya harus dikuasai Roh Kudus dan tiap-tiap hari bersandar kepada Kuasa Roh Kudus untuk mengerjakan tugas misi Allah.

 

Gereja yang hidup dalam Allah, dipenuhi Roh Kudus inilah yang menahan kejahatan, baik melalui kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat maupun partisipasi gereja dalam pemerintahan, yakni membawa pemerintahan yang menjalankan keadilan Allah.

 

Sedang mereka yang menolak kebenaran, menyerahkan hidup mereka pada kejahatan, atau mengikuti manusia durhaka. Mereka akan menyombongkan dusta dan kejahatan.

 

Ketika waktunya genap, manusia durhaka itu menyatakan diri bersama-sama dengan pengikutnya, dan pada waktu itulah Tuhan akan mengangkat gereja dari dunia yang jahat untuk berjumpa dengan Tuhan, masuk dalam Kota Allah yang kudus, dan pada waktu yang sama, menghukum manusia durhaka dan pengikutnya, beserta Iblis untuk menerima hukuman kekal dari Allah yang maha kuas.

 

 

Dr. Binsar Antoni Hutabarat  

https://www.binsarhutabarat.com/2020/09/drama-pemerintahan-manusia-durhaka.html