} BINSAR HUTABARAT INSTITUTE: Etika Kepejabatan

Etika Kepejabatan

 


 Etika Kepejabatan


Kita tentu setuju perbedaan imbalan yang diterima orang harus berkaitan dengan perbedaan dalam usaha dan kemampuan. Namun, kita tidak boleh membiarkan kesenjangan sosial terus melebar tanpa berjuang untuk menopang mereka yang berada dibawah garis kemiskinan agar dapat menikmati hidup yang lebih baik, khususnya bagi mereka yang memangku jabatan publik, ini adalah etika kepejabatan yang harus menjadi pegangan siapapun yang ingin mengabdi pada bangsa dan negara.


Membiarkan prospek hidup dari kelompok yang tidak beruntung  tetap tidak diperbaiki atau tidak ditingkatkan adalah tidak etis.  Tanggung jawab itu utamanya ada pada pundak pejabat publik. 


Seorang pejabat seharusnya tak pantas bersenang-senang disaat jutaan rakyat mengiba sesuap nasi. Pada kondisi ini, mereka yang mampu, khususnya pejabat pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan kesetaraan kondisi, dengan mengusahakan terciptanya kesetaraan kesempatan, khususnya akses pendidikan yang membuat setiap orang memiliki peluang untuk mengembangkan bakat-bakatnya, dan juga pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan dan kesehatan.


Tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, karena itu disaat banyak masyarakat Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dikarenakan belum terciptanya kesamaan kesempatan, para pejabat publik tidak patut memamerkan kemewahan.


https://www.binsarhutabarat.com/2021/11/etika-kepejabatan.html



No comments:

Post a Comment