Absolutisme Dogma, Perlukah di perdebatkan?

Sekilas Lahirnya NKRI




  Sekilas Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hari lahirnya NKRI jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945, hari dimana proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan.

 Kemerdekaan yang di raih oleh bangsa Indonesia itu bukanlah hadiah dari bangsa Jepang, terlebih lagi Belanda yang tidak pernah ingin melepaskan cengkeramannya atas Indonesia. 

Jika mungkin, Belanda ingin terus menguasai Indonesia sebagai negara jajahan. Pasalnya, bagi Belanda, Indonesia mempunyai arti yang sangat penting. 

Setidaknya, selama berabad-abad Indonesia telah menjadi sumber penghasilan yang amat besar untuk Belanda. Terbukti, setelah kemenangan tentara sekutu atas Jepang, Belanda kembali ingin menancapkan taringnya di Indonesia. 

Pada akhirnya  Belanda mengakui kedaulatan NKRI, namun itu dilakukan setelah melewati peperangan-peperangan yang amat melelahkan dengan mengorbankan nyawa, harta yang tidak sedikit.  

Tekad dan perjuangan rakyat Indonesia lahir dari kesadaran bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pernyataan perjuangan kemerdekaan Indonesia tersebut dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945.   

Perjuangan kemerdekaan Indonesia diraih dengan susah payah dan dibayar dengan harga yang mahal, yaitu darah para pejuang di seluruh pelosok tanah air. Oleh karena itu, tidak boleh ada individu atau kelompok yang mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia tersebut semata-mata karena peran individu atau kelompok tertentu.

Lahirnya NKRI dapat pula disebut sebagai lahirnya Nusantara ketiga.  Hal ini didasari dengan pandangan bahwa NKRI yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 adalah “negara ketiga” yang ada di bumi Nusantara. 

Ada pun negara pertama yang pernah berjaya di Nusantara adalah Sriwijaya yang bertahan lebih kurang selama empat abad. Negara kedua adalah Majapahit yang berjaya selama hampir tiga abad. Dapat pula dikatakan bahwa wilayah Majapahit lebih-kurang sama dengan NKRI saat ini. 

Berdasarkan fakta-fakta sejarah tersebut, tidak salah jika dikatakan bahwa NKRI adalah Nusantara ketiga yang bersatu. Oleh sebab itu pula, maka seharusnya warga etnis Tionghoa dimasukkan sebagai salah satu suku di Indonesia, karena kehadirannya telah ada sejak tahun 1415. 

Pada waktu itu di Gunung Jati Cirebon telah ada pemukiman Tionghoa. Sehingga, warga etnis Tionghoa ini harus diperlakukan sama sebagaimana suku-suku pribumi lain di Indonesia, apalagi mereka juga ikut serta dalam perjuangan merebut kemerdekaan. 

 Bedanya, jika negara Nusantara pertama dan kedua disatukan dengan kekuatan senjata, maka negara Nusantara ketiga ini bersatu berdasarkan konsensus bersama. 

Dengan kata lain, persatuan tersebut tercipta tidak dengan kekuatan senjata, walaupun harus menghadapi perlawanan bersenjata dari pihak penjajah. 

Meski demikian, NKRI ini bukanlah kelanjutan dari Kerajaan Sriwijaya atau pun Majapahit. Pernyataan bahwa rakyat yang berdiam di wilayah Nusantara ketiga sebagai bangsa yang bersatu, telah dicetuskan jauh sebelum proklamasi kemerdekaan. 

Hal ini tertuang dalam pernyataan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yang mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah satu tumpah darah, satu bangsa, dan satu bahasa yakni Indonesia. 

Pengakuan tersebut lahir dari kesadaran bahwa rakyat Indonesia sejak dahulu memang telah hidup dalam kesatuan, baik pada jaman Sriwijaya maupun Majapahit.  

Pada masa penjajahan Belanda maupun Jepang, rakyat yang tinggal di bumi Nusantara sama-sama merasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang terjajah. 

Rasa senasib dan sependeritaan tersebutlah yang mendorong rakyat Nusantara membuat kesepakatan bersama untuk mendirikan suatu negara merdeka dan berdaulat penuh. 

Para pemimpin yang mewakili mereka pada waktu itu kemudian disebut sebagai “The founding fathers” Indonesia. Hanya dengan bersatu padu maka Indonesia dapat menjadi negara merdeka dan berdaulat penuh. 

Persatuan Indonesia  tersebut merupakan reaksi terhadap kolononialisme Barat yang melahirkan nasionalisme. Perjuangan rakyat Indonesia pada mulanya dilakukan secara tradisonal, secara kedaerahan. Sehingga selalu mengalami kegagalan. 

Dalam proses modernisasi Indonesia belajar dari Barat, sehingga nasionalisme yang terbentuk di Indonesia adalah sesuatu yang dihasilkan dari proses belajar dari Barat, dan secara bersamaan merupakan reaksi terhadap kolonialisme Barat.  

Kemudian rasa satu bangsa itu terus bertumbuh dalam perjuangan kemerdekaan, sehingga dapat dimengerti mengapa bangsa Indonesia yang sangat beragam tersebut akhirnya dapat menjadi bangsa yang bersatu. Dan tentunya untuk memelihara persatuan tersebut merupakan suatu usaha yang seharusnya di usahakan terus menerus. 

Mengenai tumbuhnya perasaan sebagai bangsa yang bersatu tersebut, T.B. Simatupang menjelaskan seperti berikut:

Negeri saya telah melalui perang kemerdekaan belum terlampau lama berselang. Dalam kehidupan bangsa-bangsa, perang semacam itu – bila berbentuk perang gerilya – merupakan pengalaman yang amat menentukan. Ia mendobrak banyak hal yang lama dan sekaligus memantapkan tali-temali baru, solidaritas-solidaritas baru. Ia membuka cakrawala-cakrawala baru, harapan-harapan baru. Negeri saya benar-benar lahir ditengah-tengah perang kemerdekaan tersebut. Sekiranya peperangan itu tidak ada, sekiranya kemerdekaan itu adalah hasil perundingan seperti misalnya terjadi dengan India, bangsa saya tak akan mungkin sebersatu seperti halnya sekarang ini. 


Nasionalisme Indonesia yang bertumbuh sebagai reaksi atas kolonialisme Barat terus bertumbuh dalam perjuangan revolusi, itulah yang menyebabkan Indonesia tidak terpecah-pecah seperti negara-negara lain yang beragam, seperti perpecahan yang terjadi di India. 

Jadi tidaklah mengherankan jika rakyat Indonesia tidak menyadari keberadaan dirinya yang sangat beragam tersebut, maka disintegrasi bangsa merupakan ancaman yang sangat serius, karena banyak daerah di Indonesia berusaha untuk memisahkan diri dari negara Republik Indonesia. 

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia membuktikan bahwa sejak permulaan revolusi hingga Indonesia mencapai kedaulatan penuh, setiap warga negara yang terdiri dari berbagai suku dan agama telah menjalankan kewajibannya untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan. 

Pengakuan bahwa bangsa Indonesia telah ada sejak lama tercermin dengan diakuinya pahlawan-pahlawan pejuang kemerdekaan dari berbagai pelosok tanah air. Mereka itu antara lain Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah, Sultan Hasanuddin dari Sulawesi Selatan, Pattimura dari Maluku, Raja Singamangaraja XII dari Tanah Batak, Teuku Umar dari Aceh, dan lain-lain. 

Pahlawan-pahlawan tersebut telah berjuang memimpin rakyat Indonesia di daerahnya masing-masing untuk mengusir penjajah sebelum proklamasi kemerdekaan dinyatakan. 

Pengakuan bahwa masyarakat Indonesia sebagai suatu kesatuan politik telah ada sejak lama, kemudian diwujudkan dengan menerima Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 

Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara, juga merupakan pencerminan bahwa rakyat Indonesia tetap sebagai satu kesatuan meskipun terdiri dari berbagai suku bangsa (bhinneka tunggal ika). 

https://www.binsarhutabarat.com/2022/03/sekilas-lahirnya-nkri.html


Masyarakat adil dan makmur

 



Masyarakat adil dan makmur


Konstitusi negeri ini menetapkan, demi keadilan sosial, fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara negara, dan tanggung jawab menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat yang menganggur ada pada negara. Karena itu, kuasa negara atas bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya harus diusahakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. 


Konstitusi juga menetapkan, pemerintah harus mewujudkan cita-cita kemerdekaan mensejahterakan rakyat Indonesia, dan membawa rakyat Indonesia pada kehidupan yang adil dan makmur. Maka,  pemerintah bisa dituduh bertindak tidak adil jika membiarkan rakyat Indonesia terus hidup dalam kemiskinan. 


Masyarakat adil dan makmur sebagaimana tertuang dalam UUD 45 merupakan cita-cita yang dilontarkan para pendiri Indonesia yang ingin menghapuskan kesusahan dan kesengsaraan masyarakat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Memang tak mudah untuk melukiskan, seperti apakah masyarakat yang adil dan makmur itu. Tapi,  itu adalah sebuah keinginan luhur yang patut dihargai. 


Kita tentu setuju dengan apa yang dikatakan Babari, Masyarakat adil dan makmur dapat dibandingkan  dengan masyarakat gemah ripah dalam cerita pewayangan. “Nagari kang luwih gedhe, obore padhang, jagadhe kondang kaonang-onang kajana priya. Nagara ingkang panjang-punjung, pasir wukir, gemah ripah loh jinawi, kerta tentrem tur raharja. Dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan: Negara yang besar ternama, dikaruniai kekayaan alam yang melimpah, baik di daratan maupun di lautan. Masyarakatnya sejahtera, tertib, dan damai. Rakyatnya mempunyai daya beli untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perindustrian, dan perdagangan maju.”(Ensiklopedi nasional Indonesia:2004


Keadilan sebagai sebuah “fairness,” meminjam istilah John Rawls, adalah sebuah gagasan kontrak. Selanjutnya ia menjelaskan, yang disebut adil adalah: 1. Setiap orang punya hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan mendasar dengan sistem kebebasan yang serupa. 2. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti ditata sedemikian rupa sehingga keduanya: (a) memberi manfaat terbesar bagi yang paling kurang diuntungkan (b) dikaitkan dengan posisi yang terbuka untuk semua orang di dalam.


https://www.binsarhutabarat.com/2022/03/masyarakat-adil-dan-makmur.html

Setia Memberitakan Kebenaran





Setia Memberitakan Kebenaran

 

Matius 28:1-20, Matius 27:64-65

 

Lebih mudah menyebarkan kabar bohong atau kabar yang menyesatkan dibandingkan menyebarkan kabar yang benar. Meski kabar bohong akan tetap ada dalam dunia ini, tetapi suara kebenaran yang disampaikan melalui hidup yang benar akan mampu membongkar segala kebohongan. Karena itu, tetaplah setia memberitakan kebenaran.

Umat Kristen mengakui kebangkitan Kristus adalah fakta, murid-murid Yesus menjadi saksi kebangkitan Kristus. Bukan itu saja, karena imam-imam kepala kuatir murid-murid Yesus akan mencuri mayat Yesus dan kemudian mengabarkan kabar bohong bahwa Yesus telah bangkit, maka mereka menyiapkan pengawalan ketat atas kubur Yesus. Ada sepasukan tentara yang menjaga kubur Yesus, dan ada batu besar yang menutupi kubur Yesus, sehingga dua perempuan yang ingin mengunjungi kubur Yesus tidak mungkin menggulingkan batu besar yang menutup kubur Yesus untuk mencuri mayat Yesus, demikian juga dengan murid-murid Yesus.

 

Ketika Maria Magdalena da  maria yang lain mengunjungi kubur Yesus menjelang menyingsingnya pajar pada hari perta minggu itu, “Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk  di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaianya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati.”  Peristiwa itu melaporkan bahwa dua orang perempuan dan para penjaga kubur Yesus merupakan saksi kebangkitan Yesus. Itulah sebabnya umat Kristen percaya bahwa kebangkitan Yesus adalah fakta atau berita yang benar.

 

Para imam kepala yang memimpin penyalipan Yesus sebaliknya menciptakan kabar bohong. Dengan memberi uang suap kepada tentara romawi yang menjaga kubur, imam kepala memerintahkan mereka untuk memberitakan kabar bohong, “Kamu harus mengatakan, bahwa murid-murid-Nya datang malam-malam dan mencuri-Nya ketika kami sedang Tidur” kabar bohong itu tersiar dengan cepat diantara orang Yahudi pada waktu itu, bahkan cerita itu menyebar ke seluruh penjuru dunia.

 

Kabar bohong tentang murid-murid yang mencuri mayat Yesus tersebar dengan cepat meski tanpa bukti, sebaliknya kabar benar mengenai kabangkitan Yesus masih berkutat disekitar murid-murid Yesus. Perintah untuk mengabarkan peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus masih menunggu sampai Tuhan sendiri memperlengkapi murid-murid dengan kuasa Roh Kudus untuk memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus.

 

Menariknya, Yesus menekankan murid-murid untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan bukan sekadar memberitakan kabar benar untuk melawan kabar bohong yang sudah lebih dulu tersebar. Memberitakan kabar benar tidak menjamin akan melenyapkan kabar bohong, karena kabar bohong akan tetap ada sampai akhir dunia ini. Tapi orang-orang yang hidup dalam kebenaran dapat membongkar topeng kebohongan dan memberikan kesempatan untuk setiap orang mengikuti kabar benar.

 

Paskah adalah peristiwa penting, umat Kristen mendapatkan kemampuan hidup benar dalam kebergantungan dengan kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus memampukan umat Kristen hidup benar dan memuliakan Tuhan.

 

Kabar bohong akan terus ada, tapi kuasa kebangkitan Kristus yang memampukan umat Kristen hidup benar mesti menjadi motivasi untuk terus memberitakan kebenaran. Bisa jadi kita akan mengalami seperti apa yang Yesus katakan, Apakah dengan memberitakan kebenaran aku menjadi musuhmu? 


https://www.binsarhutabarat.com/2022/03/setia-memberitakan-kebenaran.html

Makna Solidaritas sosial

 



Solidaritas sosial

Solidaritas  jamak diartikan sebagai semangat kepedulian seseorang, suatu kelompok atau masyarakat, atas nasib orang lain. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia semangat ini telah menumbuhkan sikap-sikap kepahlawanan, kerelaan berkorban, dan kesediaan untuk ikut merasakan dan membantu mengatasi kesulitan orang lain. Solidaritas, bagi bangsa Indonesia merupakan unsur penting yang memberi warna sejarah perjuangan kebangsaan. 

Kalau saja solidaritas sosial yang oleh Nurcholish Madjid dimaknai sebagai “sikap yang mengutamakan manfaat-manfaat bagi orang lain” ini terus dibumikan, maka jurang antara yang kaya dan yang miskin di negeri ini dapat makin menyempit, meski mustahil dihapuskan sama sekali, karena setiap orang tentu memiliki kompetensi yang berbeda-beda, sehingga kemampuan untuk meraup kekayaan pun jelas berbeda-beda.

Pembangunan yang berkeadilan sosial tidak akan meninggalkan mereka yang miskin begitu saja, tetapi mengajak mereka untuk menciptakan kondisi ekonomi dan sosial yang lebih baik. 

Bentuk solidaritas sosial menurut Hollenbach, akan memampukan mereka yang miskin untuk berpartisipasi menciptakan kesejahteraan bagi mereka. John Rawls menjelaskan melalui prinsip keadilannya, “ketidaksamaan-ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sehingga ketidaksamaan-ketidaksamaan itu: (a) untuk kebaikan terbesar bagi yang paling kurang beruntung. (b) diletakkan pada jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang terbuka bagi semua orang dengan syarat-syarat kesempatan yang sama dan adil. 

Memperlakukan mereka yang miskin sama dengan mereka yang kaya adalah tidak adil. Sebaliknya, adalah adil jika mereka yang kaya dan mereka yang miskin diperlakukan secara berbeda, tanpa mengabaikan prinsip kesamaan. Keberpihakan pada yang miskin yang didasarkan pada prinsip “kesamaa” adalah sebuah sikap yang adil. Ketidaksamaan di dalam distribusinya dibenarkan asalkan bisa memperbaiki posisi yang paling kurang beruntung di dalam masyarakat. Sehingga melalui ketidaksamaan-ketidaksamaan di dalam distribusinya ini, diharapkan orang-orang dengan keberuntungan yang tidak sama benar-benar akan menikmati kesamaan (equal liberty).

Prinsip “kesamaan” sesungguhnya tidak sama bobotnya dengan “prinsip perbedaan.” John Rawls berpendapat dalam “tatanan leksikal”, prinsip “kesamaan” lebih dulu daripada prinsip yang mengatur ketidaksamaan-ketidaksamaan ekonomi dan sosial. Kebebasan bisa dibatasi hanya demi kebebasan, dan bukan demi keuntungan-keuntungan sosio-ekonomi. Maka, ketidaksamaan-ketidaksamaan di dalam distribusinya, harus dilaksanakan di dalam arti positif, yaitu menopang yang lemah, dan bukan di dalam arti negatif yaitu melemahkan yang kuat. Singkatnya, keadilan, seperti dikatakan oleh Samuel Butler, “meskipun digambarkan buta tetapi berpihak kepada yang lemah.”



Common Word




 Common Word

Kristen dan Islam mengakui bahwa dunia yang mereka tempati diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih. Tuhan Yang Esa tersebut juga berdaulat atas dunia ini, dan telah memerintahkan kepada kedua agama itu untuk hidup “mengasihi Allah dan sesamanya,”yang dikenal dengan sebutan kata bersama (common word). Lantas, mengapa kekerasan atas nama agama masih saja terus berlanjut di negeri ini, dan ini juga terjadi pada kedua agama itu?

 

Populasi umat Islam dan Kristen yang merupakan jumlah terbesar di negeri ini memiliki peran strategis bagi terciptanya Indonesia yang penuh kedamaian. Indonesia seharusnya bisa menjadi teladan bagi negera-negara lain dalam menciptakan kedamaian antara agama-agama, apalagi Indonesia telah memiliki kata bersama jauh sebelum dokumen  itu dilahirkan, yakni di dalam Pancasila yang adalah konsensus bersama agama-agama di Indonesia.

 

Geneologi “kata bersama”

 

September 2007, bentuk akhir dari dokumen yang berisi Sebuah “Persamaan di antara Kami dan Kamu” yang digagas oleh 138 cendikiawan, ulama dan intelektual Muslim diperlihatkan dalam sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh Akademi Kerajaan dan Institut Aal al- Bayt, dengan tema “Kasih di dalam Al Quran”.

 

Dokumen yang menetapkan adanya kata bersama antara umat Islam dan Kristen tersebut ditanda tangani oleh setiap denominasi, dan kelompok pemikiran Islam. Setiap negara atau wilayah Islam besar di dunia terwakili dalam pesan yang disingkat menjadi kata bersama.  Dan pesan tersebut ditujukan kepaada pemimpin, dan Gereja di seluruh dunia.

 

Dalam pesan tersebut juga dinyatakan bahwa sesungguhnya Umat Islam dan Kristen sama-sama mengakui adanya Allah yang esa dan kedua agama sama-sama diperintahkan untuk mengasihi Allah dan sesamanya, “Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.” Bunyi kata bersama itu ada dalam kedua kitab suci agama itu, dan bukan merupakan usaha mengkompromikan ajaran agama-agama yang mereduksikan nilai-nilai agama-agama itu.

 

Apabila kita melihat lebih jauh pada agama-agama di luar Islam dan Kristen, pengakuan adanya “kata bersama” sebenarnya bukan hanya ada pada agama Islam, Kristen dan Yahudi yang memiliki akar tradisi yang dekat, namun juga terdapat pada agama-agama lain. Jadi, agama-agama sesungguhnya memiliki tugas mulia untuk menciptakan kedamaian di bumi, sebagaimana dikatakan oleh Hans Kung, “tidak mungkin ada kedamaian tanpa kedamaian di antara agama-agama. Sebagai seorang yang beragama, tidaklah patut berbicara tentang kedamaian tanpa berusaha untuk hidup damai dengan agama-agama lain.

 

Pengakuan kata bersama menjadi penting bagi umat Islam dan Kristen, bukan hanya karena keduanya memiliki garis tradisi yang dekat, namun Islam dan Kristen merupakan agama-agama yang dipeluk oleh banyak masyarakat di dunia. Artinya, apabila ada kedamaian antara kedua agama tersebut, maka kedamaian dunia sudah hampir dapat dipastikan terjadi. Hubungan Islam dan Kristen yang harmonis sudah pasti dapat menjadi motivasi bagi semua agama-agama untuk hidup bersama dengan damai.

 

Pancasila dan  kata bersama

 

Umat beragama di Indonesia menerima Pancasila bukan karena Pancasila itu menguntungkan bagi kelompok agama tertentu. Tapi lebih karena sebagaimana dikatakan oleh TB Simatupang, Pancasila ibarat payung yang lebar bagi agama-agama. Identitas agama-agama yang beragam di Indonesia diakui identitasnya, bahkan agama-agama didorong untuk dapat memberikan kontribusinya bagi pembangunan bangsa sebagaimana pernah didengungkan para pendidri bangsa ini. 

 

Pancasila adalah konsensus bersama agama-agama sebagaimana tertuang dalam “kata bersama,” karena tidak satu pun agama di negeri ini yang menganggap agama lain sebagai musuh, dan sila-sila di dalam Pancasila memiliki pembenaran pada setiap agama-agam yang ada di negeri ini.

 

Kalau saja semua orang dinegeri ini mau konsisten dengan Pancasila, maka koflik antar agama atau konflik dalam agama yang terjadi karena perbedaan ajaran atau doktrin, sesungguhnya tidak perlu terjadi. Pancasila memberikan tempat pada agama-agama tanpa harus melepaskan identitasnya. Demikian juga perbedaan ajaran agama dapat diselesaikan dengan cara-cara yang santun sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

 

Sebagaimana kata bersama adalah dasar bagi dialog antar agama untuk saling memahami, demikian juga adanya dengan Pancasila. Masyarakat Indonesia sepatutnya tidak jemu-jemu mendengungkan Pancasila sebagai kata bersama semua umat beragama di Indonesia untuk menghadirkan Indonesia yang penuh dengan kedamaian.


Binsar A. Hutabarat


https://www.binsarhutabarat.com/2022/03/common-word.html

Pernikahan Kristen

 



Pernikahan Kristen megikat suami istri menjadi satu dengan Kristus sebagai kepala rumah tangga. Suami istri satu dalam keragaman, dan patut meghargai keberbedaan yang ada untuk melengkapi satu sama lain. Suami istri perlu bersama-sama dalam suka dan duka untuk bertumbuh bersama menjadi seperti Kristus.

Sebuah rumah tangga bisa bertahan jika kedua insan yang mengikat janji itu belajar dari Kasih Kristus, memberi tanpa mengharapkan. Kristus menebus dosa manusia di kayu salib tanpa mengharapkan apapun selain untuk kebaikan manusia tebusan. 

Mengikut Kristus, menjadi Hamba Allah itu merdeka, karena Tuhan menolong setiap hamba-Nya untuk dapat menaati perintah-perintahnya. Hidup dalam ketaatan adalah hidup yang merdeka, dalam arti merdeka dari hukuman.

Saya percaya bahwa 26 tahun pernikahan kami (24 Maret 1966) bisa terjaga karena anugerah Tuhan. Ikrar untuk menjadi satu dalam suka dan duka, adalah ikrar yang didasarkan sebuah covenant. Ikrar yang memberi tanpa menuntut imbalan. Dan semuanya itu mengalir dari kasih Allah yang terus menerus melimpah dalam hidup kami.

Kesulitan dalam rumah tangga bukan hanya persoalan membangun rekasi yang kian era tantara sumai istri, tapi juga dengan anal-anak. Keberhasilan membina anak-anak semata-mata anugerah Tuhan. Orang tua perlu memiliki semangat covenant dalam memelihara relasi dengan anak-anak. Semangat memberi tanpa menuntut imbalan. Berkorban untuk kebaikan tiapa anggota keluarga.

Kami bersyukur telah melewati pernikahan perak, begitu kata penilaian masyarakat. Tapi, itupun semata-mata karena anugerah Tuhan. Apakah kami mengalami kesulitan dalam membangun relasi keluarga?

Semua orang pasrti mengalami kesulitan dalam membangun relasi keluarga, seperti juga yang terjadi pada proses menanggalkan menusia lama, dan mengenakan manusia baru. Kita semua bergumul untuk mentaati Firman Allah, Kita semua bergumul untuk melawan keinginan daging, kita semua bergumul melawan dosa dan kegelapan. 

Syukur karena kemenangan Kristus di kayu salib yang membawa kita masuk dalam kesatuan dengan Kristus, serta oleh pertolongan Roh Kudus, kuasa Allah memampukan kita untuk melewati semua tantangan dan rintangan di dalam kebergantungan dengan Tuhan.

Tuhan kiranya terus memelihara keluarga kami untuk hidup memuliakan Tuhan. Doa Bapak, Ibu, dan Saudara menjadi harapan kami untuk berjalan bersama menunaikan rencana misi Allah untuk kita semua.


Mewujudkan Keesaan Gereja





  Mewujudkan Keesaan Gereja

Menurut saya, sudah tidak waktunya  antar denominasi gereja di negeri ini berhenti saling bertempur, apalagi hanya demi mempromosikan “produk kebijakan”gereja.

Produk kebijakan gereja yang jadi sumber pertentangan itu belum tentu sesuai dengan rencana misi Allah untuk denominasi itu, dan juga untuk denominasi gereja lain. 

Gereja di Indonesia perlu menyadari keterbatasannya, dan perlu saling belajar. Apalagi dalam alam demokrasi saat ini. 


Apabila gereja-gereja dengan bantuan teolog-teolog yang bermarkas pada pendidikan tinggi teologi mampu bekerjasama, maka gereja akan tetap dapat memahami rencana misi Allah untuk gereja saat ini.  


Kita bersyukur ada para teolog bersama para ahli kesehatan yang membuat pedoman bersama bagaimana gereja tetap menjalankan panggilannya di tengah covid-19. mulai dari penyelanggaraan ibadah-ibadah fisik terbatas, penggunaan media digital, gereja digital, penerapan protokol kesehatan sesuai dengan konteks ibadah gereja, dan juga pelayanan-pelayana gereja baik dalam hal pelaksanaan koinonia, diakonia, dan marturia.


Saya setuju dengan usaha “mainstreaming”pendidikan tinggi teologi. Karena pendidikan tinggi teologi di Indonesia kehilangan percaya diri. 

Luaran perguruan tinggi teologi sekadar untuk memenuhi kebutuhan pengerja gereja, dan perlu taat total pada doktrin gereja. Lebih parah lagi mereka hanya menjadi barisan pengaman doktrin gereja.


Sebagai seorang peneliti,  saya mengusulkan agar pendidikan tinggi teologi mengembangkan pemikiran-pemikiran teologi mutakhir, dan juga penerapan doktrin teologis yang kontekstual.


https://www.binsarhutabarat.com/2022/03/mewujudkan-keesaan-gereja.html


Transformasi Institut Agama Kristen Negeri

 



Transformasi Institut Agama Kristen Negeri 


Transformasi Institut  Agama Kristen Negeri (IAKN) menjadi universitas menjadi polemik. Pasalnya, sebagian mendukung agar IAKN bertranformasi menjadi Universitas Kristen Negeri seperti layaknya Universitas Islam Negeri untuk agama Islam, dan sebagian memberi dukungan untuk menjadi Universitas Tapanuli utara.


Polemik tersebut terlihat jelas dengan digelarnya Webinar dengan topik, Transformasi Institut Agama Kristen Negeri (IAKN): Menjadi Untara atau UKN? Pada Selasa, 27 April 2021 dengan penyelenggara DPP GAMKI yang dibanjiri pengunjung, bahkan penulis tidak dapat masuk webinar karena kapasitas yang terbatas.


Pembicara pada Webinar tersebut antara lain:


1. Prof. Dr. Thomas Pentury, M.Si (Direktur Jenderal Bimas Kristen Kemenag RI)

2. Drs. Nikson Nababan, M.Si (Bupati Kab. Tapanuli Utara)

3. Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D (Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI)

4. Prof. Dr. Lince Sihombing, M.Th (Rektor IAKN Tarutung)

5. Ir. Eka T.P. Simanjuntak, MM (Praktisi Pendidikan, Direktur Eksekutif Yayasan Nusantara Sejati)


Penulis akan mengkaji masalah tersebut dari dua perspektif, pertama dari sudut pandang kebijakan publik dalam hal ini terkait polemik Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, kedua dari sudut pandang kebutuhan masyarakat Sumatera Utara.


Kebijakan Pendidikan Keagamaan


Menurut saya Transformasi Institut Agama Kristen Negeri bila mengacu pada sudut pandang kebijakan publik lebih tepat bertranformasi menjadi Universitas Tapanuli Utara (Untara), yang secara khusus mendapatkan dukungan dari  Drs. Nikson Nababan, M.Si (Bupati Kab. Tapanuli Utara). 


Pendidikan Tinggi Kristen di indonesia saat ini masih belum memiliki kebijakan yang jelas. Setelah penolakan umat kristen terhadap Undang-Undang Pesantren dan pendidikan keagamaan yang kemudian menjadi UU Pesantren, kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2019 tentang pendidikan Tinggi Keagamaan. Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam mengacu pada UU Pesantren, sedang untuk Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen tetap mengacu pada UU Pendidikan Tinggi tahun 2012. 


Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang mengacu pada sisdiknas 2003, jelas tidak bisa menjadi naungan bagi PP nomor 46 tahun 2019, karena itu Pendidikan Tinggi keagamaan Kristen mengacu pada UU pendidikan Tinggi tahun 2012. Dengan hadirnya UU Pesantren, PP Nomor 55 Tahun 2007 jelas perlu mengalami perubahan.


 Berdasarkan kebijakan terkait pendidikan tinggi keagamaan Kristen yang telah saya jelaskan di atas, maka  jalan terbaik untuk IAKN adalah bertranformasi menjadi Universitas Tapanuli  Utara. 


Kebutuhan Masyarakat Sumatera utara


Transformasi IAKN menjadi Universitas Tapanuli Utara menurut saya lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Sumatera Utara, apalagi itu juga mendapatkan dukungan dari segi kebijakan pendidikan tinggi yang lebih jelas. 


Program studi sebuah Universitas Kristen negeri sangat terbatas, dan yang perlu diperhatikan adalah Universitas Negeri Kristen berbeda dengan Universitas Negeri islam yang bisa mengaitkannya dari sudut pandang islam. Dalam perspektif Kristen tidak dikenal prodi ekonomi Kristen, prodi politik Kristen, bahkan Prodi Wisata Kristen juga tidak perlu ada, apalagi jika kita mengakui seluruh kebenaran adalah kebenaran Allah. Kebenaran ekonomi, kebenaran politik, masing-masing punya ranahnya sendiri.


Hal lain yang perlu diperhatikan adalah, tamatan teologi IAKN belum bisa diterima dengan baik di gereja-gereja seperti HKBP, apalagi jika kita paham perkembangan kurikulum pendidikan tinggi Kristen, kita akan terperanjat karena Pendidikan Agama Kristen bisa berdiri sendiri dan tidak lagi mengacu pada teologi sebagai induk. 


Lebih lucu lagi, pada bebarapa Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen, tamatan prodi teologi dianggap tidak linier dengan PAK, Prodi MISI dan prodi lainnya yang harusnya mengacu pada prodi teologi, dan itu berarti semua prodi turunan dari prodi induk itu linier.


Transformasi IAKN menjadi UNTARA


Berdasarkan kajian saya dari perpektif kebijakan pendidikan tinggi keagamaan dan kebutuhan masyarakat Sumatera Utara, maka jelaslah pilihan yang lebih tepat bagi IAKN adalah menjadi Universitas Tapanuli Utara (UNTARA). 


Dr. Binsar Antoni Hutabarat

Tetaplah Mengucap Syukur

  


Tetaplah Mengucap Syukur

 

Tetap mengucap syukur pada masa pandemi covid-19 memang tidak mudah. Tapi, tanpa tetap mengucap syukur melewati masa sulit covid-19, kita akan kehilangan kontrol atas diri kita, dan juga dalam menjaga jarak fisik. Merebaknya cluster cluster baru penyebaran virus corona tampaknya mengindikasikan kurangnya penguasaan kita untuk menjaga diri agar tidak terpapar virus corona, dan juga ketidak mampuan kita untuk tetap waspada untuk tidak menjadi media penyebaran virus corona. Karena itu, tetaplah mengucap syukur. Video youtube dalam lampiran ini berb icara tentang hal mengucap syukur senantiasa.

 

 

orang-orang Kristen di Tesalonika bersyukur kepada Allah untuk surat Paulus yang pertama. Tapi, surat itu tidak segera memecahkan persoalan mereka . Faktanya, penganiayaan bertambah buruk. Beberapa orang percaya di Tesalonika berpikir bahwa mereka hidup dalam penganiayaan. Kemudian sebuah surat tiba yang yang mengklaim berasal dari Paulus, yang menjelaskan hari Tuhan sudah tiba. Jemaat bingung dan takut dengan kemungkinan kedatangan Tuhan,

 

Beberapa orang percaya menyimpulkan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat, memutuskan mereka harus berhenti bekerja dan menanti kedatangan Tuhan. Ini berarti anggota jemaat yang lain mesti bekerja keras untuk memelihara mereka yang tidak bekerja dan hanya menantikan kedatangan Tuhan.

 

Setan senantiasa menipu orang percaya (I petrus 5:7-8) serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu Sadarlah dan berjaga-jagalah! Lawanmu, si Iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya.

 

Mengucap Syukur dalam segala hal

 

Untuk merespon pergumulan jemaat di Tesalonika Paulus kemudian menulis surat Tesalonika yang kedua.  Paulus memberikan tiga hal penting untuk mendorong jemaat Tesalonika Tetap tekun dalam penderitaan, salh satunya adalah mengucap syukur dalam segala sesuatu.

 

Setelah memberi salam kepada Jemaat di Tesonika, Paulus memberikan pujian kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan telah selesaikan dalam hidupnya. Paulus mempraktekkan apa yang menjadi doronganya kepada jemaat di Tesalonika, I Tes 5: 18, Mengucap syukurlah dalam segala hal…) Paulus mengulangi ucapan syukur itu dalam dua suratnya , I Tesalonika 1:2, 2;13 3:9;22 Tesonika 1:3; 2;3.

 

Salah satu alat setan untuk mengalahkan orang Kristen adalah penderitaan, kasus Ayub menunjukkan ,Setan bisa menempatkan orang percaya pada kondisi yang sulit.

 

Satu senjata yang menakutkan setan adalah pujian. Ayub dalam penderitaan memuji Tuhan. Bersabarlah dalam penderitaan dan ucaplah syukur kepada Allah.

 

Orang-orang di Tesonika memang tidak merasa rohani ketika sedang berada dalm penderitaan, tetapi Paulus, mengungkapkan Allah sedang bekerja diantara jemaat Tesalonika. Kita kerap buruk dalam menilai kerohanian kita. Tapi, orang lain dapat melihat peningkatan kerohanian kita. Dorongan Paulus untuk jemaat Tesalonika mengucap syukur kepada Allah sesunggguhnya telah memberkati jemaat Tesalonika.

 

Mengapa kita mengucap syukur kepada Allah dalam penderitaan?

 

1. Penderitaan membuat orang Kristen mengalami pertumbuhan iman.

Iman Jemaat Tesalonika sedang bertumbuh, Iman yang tidak mengalami ujian, adalah iman yang tidak dapat dipercaya. Dengan cara itu Allah membuktikan apakah iman kita murni atau tidak. Iman ibarat otot yang perlu dilatih untuk bertumbuh lebih kuat.Penderitaan dan penganiayaan adalah cara Allah untuk menguatkan iman kita.

 

Kehidupan yang mudah dapat memimpin kepada iman yang dangkal. Ibrani 11 melaporkan semua orang beriman menghadapi banyak tantangan agar iman mereka dapat bertumbuh. Paulus berdoa agar iman Jemaat Tesalonika  menjadi sempurna (ITesalonika 3:10).

 

2. Penderitaan Membuat orang Percaya Melimpah dengan Kasih

 

Penderitaan dapat membuat kita cinta diri. Namun, dengan anugerah dan iman penderitaan dapat menghasilkan kasih.Iman yang bekerja oleh kasih. Ketika orang percaya menderita, orang percaya bergantung pada Allah, dan kasih mereka menjangkau saudara-saudara mereka. Kasihilah satu dengan yang lain, penderitaan tidak membatasi kita membagikan kasih.

 

3. Tekun dalam Tuhan

 

Kita bisa menjadi sabar dengan penderitaan. Penderitaan akan mengahasilkan kesabaran dan kematangan hidup. Jika kita tidak tekun dalam penderitaan yang diijinkan Tuhan, kita akan menolak kesabaran dan kematangan hidup Kristen.

 

4. Kesaksian bagi orang percaya lain

 

Penderitaan bukan hanya menolong kita bertumbuh dalam Tuhan, tetapi juga menolong saudara lain. Allah mendorong kita agar kita mendorong orang percaya lainnya untuk bertumbuh menjadi seperti Kristus.

 

Kita mengungkapkan iman kita dalam Allah melalui kesetian kita . Orang-orang percaya di Tesalonika setia kepada Tuhan dan setia satu dengan yang lain.

 

Penderitaan akan memurnikan kehidupan kita. Iman, Pengharapan dan kasih merupakan karakteristis orang percaya dari awal (ITesalonika 1:3, Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan Kita yesus Kristus dihadapan Allah Bapa kita.

 

Paulus mengatakan, Sehingga dalam jemaat -jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan iman mu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita.Dalam surat ini Paulus ingin mendorong jemaat di Tesalonika untuk tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan pada masa penderitaan.

 

Demikian juga kita yang saat ini sedang menghadapi pandemi Covid-19, bersyukurlah kepada Allah, karena Tuhan tetap berdaulat, Tuhan akan mebuat kita bertumbuh dalam Tuhan, dewasa rohani, melimpah dengan kasih, tekun dalam Tuhan, dan menjadi Kesaksian kepada semua orang.

 

 

Dr. Binsar A. Hutabarat


https://www.binsarhutabarat.com/2022/03/tetaplah-mengucap-syukur.html

Workshop penguatan jurnal ilmiah

 






Kepada Yth. 

- Pimpinan Perguruan Tinggi

- Kepala LLDIKTI Wilayah I sd XVI

- Pengelola Jurnal di Lingkungan Pendidikan Tinggi


Bersama ini kami sampaikan bahwa pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi kembali menyelenggarakan serial workshop penguatan jurnal ilmiah di lingkungan Pendidikan Tinggi:


1. Workshop Persiapan Akreditasi diselenggarakan bagi jurnal yang belum terakreditasi silakan mendaftar pada http://ringkas.kemdikbud.go.id/PersiapanAkreditasi


2. Workshop Peningkatan Peringkat Jurnal Terakreditasi bisa diikuti oleh jurnal yang sudah terakreditasi dengan peringkat 3 s.d.6, bagi yang ingin mengikuti workshop bisa mendaftarkan jurnalnya pada http://ringkas.kemdikbud.go.id/PeningkatanPeringkat


3. Workshop Jurnal Terindeks Internasional bereputasi bisa mendaftarkan jurnal pada link http://ringkas.kemdikbud.go.id/JurnalInternasional


Untuk kepentingan seleksi, calon peserta diminta mengisi borang pendaftaran melalui link yang tersedia di setiap workshop di atas paling lambat tanggal 31 Maret 2022. Bagi peserta yang memenuhi persyaratan workshop akan diundang secara resmi melalui laman simlitabmas.kemdikbud.go.id dan arjuna.kemdikbud.go.id serta melalui email yang terdaftar.

Perlu diketahui bahwa Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat menanggung biaya akomodasi paket meeting selama kegiatan berlangsung. Adapun biaya transportasi dan uang harian dibebankan kepada institusi peserta. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Sdr. Pandji (HP: 08985050111) atau Sdr. Qhasim (HP: 082242427782).



https://www.binsarhutabarat.com/2022/03/workshop-penguatan-jurnal-ilmiah.html

Penjelasan Tentang UU Hak Asasi Manusia

 





PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 39 TAHUN 1999 

TENTANG 

HAK ASASI MANUSIA 

I. UMUM 

 Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani 

yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang 

buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam 

menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia 

memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di 

samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki 

kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. 

 Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi menusia yang 

melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 

Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti 

mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau 

organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak 

asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi 

manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

 Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung 

pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan 

menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas 

(bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi 

orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan 

menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap 

organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan 

demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, 

melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan 

penduduknya tanpa diskriminasi. 

 Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang 

tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam 

hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, 

kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan 

lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan 

agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan 

pengajaran. 

 Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesegaran 

dan kesengajaan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif 

atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin 

dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan 

pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat 

negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antarwarga 

negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 2 - 

manusia yang berat (gross violation of human rights). 

 Pada kenyataannya selama lebih lima puluh tahun usia Republik Indonesia, 

pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakan hak asasi manusia 

masih jauh dari memuaskan. 

 Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, 

penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan paksa, bahkan pembunuhan, 

pembakaran rumah tinggal dan tempat ibadah, penyerangan pemuka agama 

beserta keluarganya. Selain itu, terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh 

pejabat publik dan aparat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, 

pemelihara keamanan, dan pelindung rakyat, tetapi justru mengintimidasi, 

menganiaya, menghilangkan paksa dan/atau menghilangkan nyawa. 

 Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 

tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 

tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara 

dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan 

menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh 

masyarakat, seta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan 

Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan 

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

 Di samping kedua sumber hukum di atas, pengaturan mengenai hak asasi manusia 

pada dasarnya sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, 

termasuk undang-undang yang menegaskan berbagai konversi internasional 

mengenai hak asasi manusia. Namun untuk memayungi seluruh peratuan 

perundang-undangan yang sudah ada, perlu dibentuk Undang-undang tentang Hak 

Asasi Manusia. 

 Dasar pemikiran pembentukan Undang-undang ini adalah sebagai berikut: 

 a. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya; 

 b. pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan 

serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan 

hidupnya; 

 c. untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, 

diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal 

tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat 

mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus); 

 d. karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu 

dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi 

manusia bukanlah tanpa batas; 

 e. hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan 

apapun; 

 f. setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi 

manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban 

dasar; 

 g. hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan 

untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya 

mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya 

penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia. 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 3 - 

 Dalam Undang-undang ini, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan 

dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan 

Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan 

Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain 

yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi Undang-undang ini 

disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum 

nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

 Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak 

untuk tidak kehilangan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga 

dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, 

hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut 

serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan 

beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban 

dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi 

manusia. 

 Di samping itu, Undang-undang ini mnengatur mengenai Pembentukan Komisi 

Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, 

tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, 

penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. 

 Dalam Undang-undang ini, diatur pula tentang partisipasi masyarakat berupa 

pengaduan dan/atau gugatan atas pelanggaran hak asasi manusia, pengajuan 

usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia 

kepada Komnas HAM, penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi 

mengenai hak asasi manusia. 

 Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah merupakan payung dari 

seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena 

itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia 

dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

II. PASAL DEMI PASAL 

 Pasal 1 

 Cukup jelas 

 Pasal 2 

 Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dipaskan dari 

manusia pribadi karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia 

yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. oleh karena 

itu, negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, baik secara 

hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial dan moral untuk melindungi dan 

memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi 

manusia dan kebebasan dasar manusia. 

 Pasal 3 

 Cukup jelas 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 4 - 

 Pasal 4 

 Yang dimaksud dengan "dalam keadaan apapun" termasuk keadaan perang, 

sengketa senjata, dan atau keadaan darurat. 

 Yang dimaksud dengan "siapapun" adalah Negara, Pemerintah dan atau anggota 

masyarakat. 

 Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan 

dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke 

dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. 

 Pasal 5 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas 

 Ayat (2) 

 Cukup jelas 

 Ayat (3) 

 Yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain adalah 

orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. 

 Pasal 6 

 Ayat (1) 

 Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam 

lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka 

perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat yang 

bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan. 

 Ayat (2) 

 Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional 

masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh 

oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang 

tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan 

kesejahteraan rakyat. 

 Pasal 7 

 Yang dimaksud dengan "upaya hukum" adalah jalan yang dapat ditempuh oleh 

setiap orang atau kelompok orang untuk membela dan memulihkan hak-haknya 

yang disediakan oleh hukum Indonesia seperti misalnya, oleh Komnas HAM 

atau oleh pengadilan, termasuk upaya untuk naik banding ke Pengadilan Tinggi, 

mengajukan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap 

putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Dalam Pasal ini 

dimaksudkan bahwa mereka yang ingin menegakkan hak asasi manusia dan 

kebebasan dasarnya diwajibkan untuk menempuh semua upaya hukum tersebut 

pada tingkat nasional terlebih dahulu (exhaustion of local remedies) sebelum 

menggunakan forum baik di tingkat regional maupun internasional, kecuali bila 

tidak mendapatkan tanggapan dari forum hukum nasional. 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 5 - 

 Pasal 8 

 Yang dimaksud dengan "perlindungan" adalah termasuk pembelaan hak asasi 

manusia. 

 Pasal 9 

 Ayat (1) 

 Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan 

meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat 

pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau 

keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam 

khasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka 

tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat 

diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi. 

 Ayat (2) 

 Cukup jelas 

 Ayat (3) 

 Cukup jelas 

 Pasal 10 

 Ayat (1) 

 Yang dimaksud dengan "perkawinan yang sah" adalah perkawinan yang 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Ayat (2) 

 Yang dimaksud dengan "kehendak bebas" adalah kehendak yang lahir dari niat 

yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun 

terhadap calon suami dan atau calon isteri. 

 Pasal 11 

 Cukup jelas 

 Pasal 12 

 Cukup jelas 

 Pasal 13 

 Cukup jelas 

 Pasal 14 

 Cukup jelas 

 Pasal 15 

 Cukup jelas 

 Pasal 16 

 Cukup jelas 

 Pasal 17 

 Cukup jelas 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 6 - 

 Pasal 18 

 Cukup jelas 

 Pasal 19 

 Ayat (1) 

 Yang dimnaksud dengan "seluruh harta kekayaan milik yang bersalah" adalah 

harta bukan berasal dari pelanggaran atau kejahatan. 

 Ayat (2) 

 Cukup jelas 

 Pasal 20 

 Cukup jelas 

 Pasal 21 

 Yang dimaksud dengan "menjadi obyek penelitian" adalah kegiatan menempatkan 

seseorang sebagai yang dimintai komentar, pendapat atau keterangan yang 

menyangkut kehidupan pribadi dan data-data pribadinya serta direkam gambar dan 

suaranya. 

 Pasal 22 

 Ayat (1) 

 Yang dimaksud dengan "hak untuk bebas memeluk agamanya dan 

kepercayaannya" adalah hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya 

sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga. 

 Ayat (2) 

 Pasal 23 

 Cukup jelas 

 Pasal 24 

 Cukup jelas 

 Pasal 25 

 Cukup jelas 

 Pasal 26 

 Cukup jelas 

 Pasal 27 

 Cukup jelas 

 Pasal 28 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas 

 Ayat (2) 

 Yang menentukan suatu perbuatan termasuk kejahatan politik atau nonpolitik 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 7 - 

adalah negara yang menerima pencari suaka. 

 Pasal 29 

 Cukup jelas 

 Pasal 30 

 Cukup jelas 

 Pasal 31 

 Ayat (1) 

 Yang dimaksud "tidak boleh diganggu" adalah hak yang berkaitan dengan 

kehidupan pribadi (privacy) di dalam tempat kediamannya. 

 Ayat (2) 

 Cukup jelas 

 Pasal 32 

 Cukup jelas 

 Pasal 33 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas 

 Ayat (2) 

 Yang dimaksud dengan "penghilangan paksa" dalam ayat ini adalah tindakan 

yang dilakukan oleh siapapun yang menyebabkan seorang tidak diketahui 

keberadaan dan kedaannya. 

 Sedangkan yang dimaksud dengan "Penghilangan nyawa" adalah pembunuhan 

yang dilakukan sewenang-wenang tidak berdasarkan putusan pengadilan. 

 Pasal 34 

 Cukup jelas 

 Pasal 35 

 Cukup jelas 

 Pasal 36 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas 

 Ayat (2) 

 Cukup jelas 

 Ayat (3) 

 Yang dimaksud dengan "hak milik mempunyai fungsi sosial" adalah bahwa 

setiap penggunaan hak milik harus memperhatikan kepentingan umum. 

 Apabila kepentingan umum menghendaki atau membutuhkan benar-benar 

maka hak milik dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 Pasal 37 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 8 - 

 Cukup jelas 

 Pasal 38 

 Cukup jelas 

 Pasal 39 

 Yang dimaksud dengan "tidak boleh dihambat" adalah bahwa setiap orang atau 

pekerja tidak dapat dipaksa untuk menjadi anggota atau untuk tidak menjadi 

anggota dari suatu serikat pekerja. 

 Pasal 40 

 Cukup jelas 

 Pasal 41 

 Ayat (1) 

 Yang dimaksud dengan "berhak atas jaminan sosial" adalah bahwa setiap 

warga negara mendapat jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan kemampuan negara. 

 Ayat (2) 

 Yang dimaksud dengan "kemudahan dan perlakuan khusus" adalah pemberian 

pelayanan, jasa, atau penyediaan fasilitas dan sarana demi kelancaran, keamanan, 

kesehatan, dan keselamatan. 

 Pasal 42 

 Cukup jelas 

 Pasal 43 

 Cukup jelas 

 Pasal 44 

 Cukup jelas 

 Pasal 45 

 Cukup jelas 

 Pasal 46 

 Yang dimaksud dengan "keterwakilan wanita" adalah pemberian kesempatan dan 

kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang 

eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan 

dan kesetaraan jender. 

 Pasal 47 

 Cukup jelas 

 Pasal 48 

 Cukup jelas 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 9 - 

 Pasal 49 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas 

 Ayat (2) 

 Yang dimaksud dengan "perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi" 

adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan, dan 

pemberian kesempatan untuk menyusui anak. 

 Ayat (3) 

 Cukup jelas 

 Pasal 50 

 Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan hukum sendiri" adalah cakap 

menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum, dan bagi wanita beragama 

Islam yang sudah dewasa, untuk menikah diwajibkan menggunakan wali. 

 Pasal 51 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas 

 Ayat (2) 

 Yang dimaksud dengan "tanggung jawab yang sama" adalah suatu kewajiban 

yang dibebankan kepada kedua orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, 

kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak. 

 Yang dimaksud dengan "Kepentingan terbaik bagi anak" adalah sesuai dengan 

hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah 

diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang 

Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak 

Anak). 

 Ayat (3) 

 Cukup jelas 

 Pasal 52 

 Cukup jelas 

 Pasal 53 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas 

 Ayat (2) 

 Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua 

kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga. 

 Pasal 54 

 Pelaksanaan hak anak yang cacat fisik dan atau mental atas biaya negara 

diutamakan bagi kalangan yang tidak mampu. 

 Pasal 55 

 Cukup jelas 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 10 - 

 Pasal 56 

 Cukup jelas 

 Pasal 57 

 Cukup jelas 

 Pasal 58 

 Cukup jelas 

 Pasal 59 

 Pasal ini berkaitan dengan perceraian orang tua anak, atau dalam hal kematian 

salah seorang dari orang tuanya, atau dalam hal kuasa asuh orang tua dicabut, atau 

bila anak disiksa atau tidak dilindungi atau ketidakmampuan orang tuanya. 

 Pasal 60 

 Ayat (1) 

 Pendidikan dalam ayat ini mencakup pendidikan tata krama dan budi pekerti. 

 Ayat (2) 

 Cukup jelas 

 Pasal 61 

 Cukup jelas 

 Pasal 62 

 Cukup jelas 

 Pasal 63 

 Cukup jelas 

 Pasal 64 

 Cukup jelas 

 Pasal 65 

 Berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya 

mencakup kegiatan produksi, peredaran, dan perdagangan sampai dengan 

penggunaannya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 Pasal 66 

 Cukup jelas 

 Pasal 67 

 Cukup jelas 

 Pasal 68 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 11 - 

 Cukup jelas 

 Pasal 69 

 Cukup jelas 

 Pasal 70 

 Cukup jelas 

 Pasal 71 

 Cukup jelas 

 Pasal 72 

 Cukup jelas 

 Pasal 73 

 Pembatasan yang dimaksud dalam Pasal ini tidak berlaku terhadap hak asasi 

manusia yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights) dengan memperhatikan 

Penjelasan Pasal 4 dan Pasal 9. 

 Yang dimaksud dengan "kepentingan bangsa" adalah untuk keutuhan bangsa dan 

bukan merupakan kepentingan penguasa. 

 Pasal 74 

 Ketentuan Pasal ini menegaskan bahwa siapapun tidak dibenarkan mengambil 

keuntungan sepihak dan atau mendatangkan kerugian pihak lain dalam 

mengartikan ketentuan dalam Undang-undang ini, sehingga mengakibatkan 

berkurangnya dan atau hapusnya hak asasi manusia yang dijamin oleh 

Undang-undang ini. 

 Pasal 75 

 Cukup jelas 

 Pasal 76 

 Cukup jelas 

 Pasal 77 

 Cukup jelas 

 Pasal 78 

 Cukup jelas 

 Pasal 79 

 Cukup jelas 

 Pasal 80 

 Cukup jelas 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 12 - 

 Pasal 81 

 Cukup jelas 

 Pasal 82 

 Cukup jelas 

 Pasal 83 

 Ayat (1) 

 Yang dimaksud dengan "diresmikan oleh Presiden" adalah dalam bentuk 

Keputusan Presiden. Peresmian oleh Presiden dikaitkan dengan kemandirian 

Komnas HAM. 

 Usulan Komnas HAM yang dimaksud, harus menampung seluruh aspirasi dari 

berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan, yang 

jumlahnya paling banyak 70 (tujuh puluh) orang. 

 Ayat (2) 

 Cukup jelas 

 Ayat (3) 

 Cukup jelas 

 Ayat (4) 

 Cukup jelas 

 Pasal 84 

 Cukup jelas 

 Pasal 85 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas 

 Ayat (2) 

 Huruf a 

 Cukup jelas 

 Huruf b 

 Cukup jelas 

 Huruf c 

 Cukup jelas 

 Huruf d 

 Cukup jelas 

 Huruf e 

 Keputusan tentang pemberhentian dilakukan dengan pemberitahuan 

terlebih dahulu kepada yang bersangkutan dan diberikan hak untuk membela diri 

dalam Sidang Paripurna yang diadakan khusus untuk itu. 

 Pasal 86 

 Cukup jelas 

 Pasal 87 

 Cukup jelas 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 13 - 

 Pasal 88 

 Cukup jelas 

 Pasal 89 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas 

 Ayat (2) 

 Cukup jelas 

 Ayat (3) 

 Huruf a 

 Cukup jelas 

 Huruf b 

 Yang dimaksud dengan "penyelidikan dan pemeriksaan" dalam rangka 

pemantauan adalah kegiatan pencarian data, informasi, dan fakta untuk 

mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia. 

 Huruf c 

 Cukup jelas 

 Huruf d 

 Cukup jelas 

 Huruf e 

 Cukup jelas 

 Huruf f 

 Cukup jelas 

 Huruf g 

 Cukup jelas 

 Huruf h 

 Yang dimaksud dengan "pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah 

publik" antara lain mengenai pertanahan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup. 

 Ayat (4) 

 Huruf a 

 Cukup jelas 

 Huruf b 

 Yang dimaksud dengan "mediasi" adalah penyelesaian perkara perdata di 

luar pengadilan, atas dasar kesepakatan para pihak. 

 Huruf c 

 Cukup jelas 

 Huruf d 

 Cukup jelas 

 Huruf e 

 Cukup jelas 

 Pasal 90 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas 

 Ayat (2) 

 Cukup jelas 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 14 - 

 Ayat (3) 

 Cukup jelas 

 Ayat (4) 

 Yang dimaksud dengan "pengaduan melalui perwakilan" adalah pengaduan 

yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok untuk bertindak mewakili 

masyarakat tertentu yang dilanggar hak asasinya dan atau dasar kesamaan 

kepentingan hukumnya. 

 Pasal 91 

 Ayat (1) 

 Huruf a 

 Cukup jelas 

 Huruf b 

 Cukup jelas 

 Huruf c 

 Yang dimaksud dengan "itikad buruk" adalah perbuatan yang mengandung 

maksud dan tujaun yang tidak baik, misalnya pengaduan yang disertai data palsu 

atau keterangan tidak benar, dan atau ditujukan semata-mata untuk mengakibatkan 

pencemaran nama baik perorangan, keresahan kelompok, dan atau masyarakat. 

 Yang dimaksud dengan "tidak ada kesungguhan" adalah bahwa pengadu 

benar-benar tidak bermaksud menyelesaikan sengketanya, misalnya pengadu telah 

3 (tiga) kali dipanggil tidak datang tanpa alasan yang sah. 

 Huruf d 

 Cukup jelas 

 Huruf e 

 Cukup jelas 

 Ayat (2) 

 Cukup jelas 

 Pasal 92 

 Cukup jelas 

 Pasal 93 

 Cukup jelas 

 Pasal 94 

 Cukup jelas 

 Pasal 95 

 Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 

ini adalah ketentuan Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 141 ayat (1) Reglemen 

Indonesia yang diperbaharui (RIB) atau Pasal 167 ayat (1) Reglemen Luar Jawa 

dan madura. 

 Pasal 96 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 15 - 

 Ayat (2) 

 Cukup jelas 

 Ayat (3) 

 Lembar keputusan asli atau salinan otentik keputusan mediasi diserahkan dan 

didaftarkan oleh mediator kepada Panitera Pengadilan Negeri. 

 Ayat (4) 

 Permintaan terhadap keputusan yang dapat dilaksanakan (fiat eksekusi) kepada 

Pengadilan Negeri dilakukan melalui Komnas HAM. Apabila pihak yang 

bersangkutan tetap tidak melaksanakan keputusan yang telah dinyatakan dapat 

dilaksanakan oleh pengadilan, maka pengadilan wajib melaksanakan keputusan 

tersebut. 

 Terhadap pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh keputusan ini, maka pihak 

ketiga tersebut masih dimungkinkan mengajukan gugatan melalui pengadilan. 

 Ayat (5) 

 Cukup jelas 

 Pasal 97 

 Cukup jelas 

 Pasal 98 

 Cukup jelas 

 Pasal 99 

 Cukup jelas 

 Pasal 100 

 Cukup jelas 

 Pasal 101 

 Cukup jelas 

 Pasal 102 

 Cukup jelas 

 Pasal 103 

 Cukup jelas 

 Pasal 104 

 Ayat (1) 

 Yang dimaksud dengan "pelanggaran hak asasi manusia yang berat" adalah 

pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar 

putusan pengadilan (arbitry/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang 

secara paksa, pembudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis 

(systematic discrimination). 

 Ayat (2) 

 Cukup jelas 

 Ayat (3) 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 16 - 

 Yang dimaksud dengan "pengadilan yang berwenang" meliputi empat 

lingkungan peradilan sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999. 

 Pasal 105 

 Cukup jelas 

 Pasal 106 

 Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3886