Tantangan dan Peluang Komnas Ham 2022-2027

Indonesia menjunjung tinggi hak asasi





  PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 39 TAHUN 1999 

TENTANG 

HAK ASASI MANUSIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Masa Esa 

yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta 

dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk 

kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak 

asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan 

dirinya serta keharmonisan lingkungannya; 

 b. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati 

melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh 

karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak 

boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun; 

 c. bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar 

antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap 

masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara; 

 d. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan 

Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum 

untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal 

tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan 

Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya 

mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara 

Republik Indonesia; 

 e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, b, c, dan d dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk 

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia; 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 

30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 

Undang-Undang Dasar 1945; 

 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 

XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 2 - 

Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 

hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang 

Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, 

dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan 

setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 

martabat manusia; 

2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang 

apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan 

tegaknya hak asasi manusia. 

3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan 

yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan 

manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, 

status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan 

politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau 

penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi 

manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual 

maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, 

budaya, dan aspek kehidupan lainnya. 

4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, 

sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik 

jasmasi maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh 

pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, 

dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan 

atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau 

untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, 

apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas 

hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan 

atau pejabat publik. 

5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan 

belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 3 - 

6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang 

atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun 

tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak 

asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh 

Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan 

tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, 

berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 

7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut 

Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya 

setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi 

melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan 

mediasi hak asasi manusia.

BAB II 

ASAS-ASAS DASAR 

Pasal 2 

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati 

melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, 

dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, 

kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. 

Pasal 3 

(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia 

yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk 

hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat 

persaudaraan. 

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 

perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan 

perlakuan yang sama di depan hukum. 

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan 

kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. 

Pasal 4 

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, 

pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak 

untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak 

untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak 

asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan 

oleh siapapun. 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 4 - 

Pasal 5 

(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut 

dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai 

dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. 

(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil 

dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak. 

(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan 

berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan 

dengan kekhususannya. 

Pasal 6 

(1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan 

kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan 

dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. 

(2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah 

ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. 

Pasal 7 

(1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum 

nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi 

manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum 

internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima 

negara Republik Indonesia. 

(2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik 

Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia terutama menjadi 

tanggung jawab Pemerintah. 

Pasal 8 

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia 

terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. 

BAB III 

HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA 

Bagian Kesatu 

Hak untuk Hidup 

Pasal 9 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 5 - 

(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan 

meningkatkan taraf kehidupannya. 

(2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir 

dan batin. 

(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

Bagian Kedua 

Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan 

Pasal 10 

(1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan 

keturunan melalui perkawinan yang sah. 

(2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas 

calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 

Hak Mengembangkan Diri 

Pasal 11 

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh 

dan berkembang secara layak. 

Pasal 12 

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk 

memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya 

agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, 

bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. 

Pasal 13 

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi 

kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia. 

Pasal 14 

(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan 

untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. 

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, 

dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang 

tersedia. 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 6 - 

Pasal 15 

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara 

pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 

Pasal 16 

Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan, mendirikan 

organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta 

menghimpun dana untuk maksud tersebut dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Bagian Keempat 

Hak Memperoleh Keadilan 

Pasal 17 

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan 

dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam 

perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui 

proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum 

acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur 

dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. 

Pasal 18 

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka 

melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, 

sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang 

pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan 

untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

(2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi 

pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan 

yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukannya. 

(3) Setiap ada perubahan dalam perturan perundang-undangan, maka 

berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka. 

(4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum 

sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara 

yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

Pasal 19 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 7 - 

(1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan 

hukuman perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah. 

(2) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara 

atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk 

memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. 

Bagian Kelima 

Hak Atas Kebebasan Pribadi 

Pasal 20 

(1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba. 

(2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan 

wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, 

dilarang. 

Pasal 21 

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, 

dan karena itu tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan 

darinya. 

Pasal 22 

(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk 

beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 

(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya 

dan kepercayaannya itu. 

Pasal 23 

(1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan 

pilitiknya. 

(2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan 

menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan 

atau tulisan melalui media cetak meupun elektronik dengan 

memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, 

kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 8 - 

Pasal 24 

(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk 

maksud-maksud damai. 

(2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan 

partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya 

untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan 

penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, 

penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 25 

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, 

termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 26 

(1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau 

mempertahankan status kewarganegaraannya. 

(2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa 

diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan 

melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan 

kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 27 

(1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, 

berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik 

Indonesia. 

(2) Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk 

kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keenam 

Hak atas Rasa Aman 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 9 - 

Pasal 28 

(1) Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan 

politik dari negara lain. 

(2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi 

mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang 

bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan 

Bangsa-Bangsa. 

Pasal 29 

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan hak miliknya. 

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai 

manusia pribadi di mana saja ia berada. 

Pasal 30 

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan 

terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. 

Pasal 31 

(1) Tempat kejadian siapapun tidak boleh diganggu. 

(2) Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau 

memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang 

mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah 

ditetapkan oleh undang-undang. 

Pasal 32 

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk 

hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, 

kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 33 

(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman 

atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat 

dan martabat kemanusiaannya. 

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 10 - 

penghilangan nyawa. 

Pasal 34 

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, 

diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. 

Pasal 35 

Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan 

yang damai, aman, dan tenteram, menghormati, melindungi dan 

melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar 

manusia sebagaimana diatur dalam Undnag-undang ini. 

Bagian Ketujuh 

Hak atas Kesejahteraan 

Pasal 36 

(1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun 

bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, 

keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar 

hukum. 

(2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan 

sewenang-wenang dan secara melawan hukum. 

(3) Hak milik mempunyai fungsi sosial. 

Pasal 37 

(1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, 

hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan 

segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Apabila suatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi 

kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik 

untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu 

dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain. 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 11 - 

Pasal 38 

(1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan 

kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. 

(2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang 

disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang 

adil. 

(3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan 

yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta 

syarat-syarat perjanjian kerja yang sama. 

(4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan 

yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah 

yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin 

kelangsungan kehidupan keluarganya. 

Pasal 39 

Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh 

dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan 

memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan kententuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 40 

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang 

layak. 

Pasal 41 

(1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan 

untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. 

(2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, 

dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan 

khusus. 

Pasal 42 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 12 - 

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat 

mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan 

bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang 

layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, miningkatkan rasa 

percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Bagian Kedelapan 

Hak Turut Serta dalam Pemerintahan 

Pasal 43 

(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam 

pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan 

suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan 

langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan 

bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan 

pemerintahan. 

Pasal 44 

Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan 

pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah 

dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan 

efisien, baik dengan lisan meupun dengan tulisan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kesembilan 

Hak Wanita 

Pasal 45 

Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia. 

Pasal 46 

Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, 

dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin 

keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan. 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 13 - 

Pasal 47 

Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan 

asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya 

tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau 

memperoleh kembali status kewarganegaraannya. 

Pasal 48 

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua 

jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah 

ditentukan. 

Pasal 49 

(1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, 

jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam 

pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat 

mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan 

fungsi reproduksi wanita. 

(3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi 

reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 50 

Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk 

melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh 

hukum agamanya. 

Pasal 51 

(1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan 

tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang 

berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan 

anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama. 

(2) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan 

tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal 

yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan 

kepentingan terbaik bagi anak. 

(3) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 14 - 

sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan 

dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh 

Hak Anak 

Pasal 52 

(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan 

negara. 

(2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan 

dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. 

 

Pasal 53 

(1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, 

mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. 

(2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status 

kewarganegaraan. 

Pasal 54 

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh 

perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, 

untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, 

meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam 

kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Pasal 55 

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, 

berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah 

bimbingan orang tua dan atau wali. 

Pasal 56 

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, 

dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. 

(2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan 

memelihara anaknya dengan baik sesuai dengan Undang-undang ini, 

maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh 

orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 57 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 15 - 

(1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, 

diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya 

sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali 

berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah 

meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. 

(3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya. 

Pasal 58 

(1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari 

segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan 

buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua 

atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas 

pengasuhan anak tersebut. 

(2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala 

bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan 

bentuk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau 

pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus 

dikenakan pemberatan hukuman. 

Pasal 59 

(1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara 

bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan 

dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu 

demi kepentingan terbaik bagi anak. 

(2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak 

untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap 

dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang. 

Pasal 60 

(1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran 

dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, 

dan tingkat kecerdasannya. 

(2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi 

sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi 

pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 16 - 

kesusilaan dan kepatutan. 

Pasal 61 

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang 

sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, 

dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya. 

Pasal 62 

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan 

jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental 

spiritualnya. 

Pasal 63 

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa 

bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan. 

Pasal 64 

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan 

eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, 

sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, 

kehidupan sosial, dan mental spiritualnya. 

Pasal 65 

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan 

eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta 

dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat 

adiktif lainnya. 

Pasal 66 

(1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, 

penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. 

(2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan 

untuk pelaku tindak pidana yang masih anak. 

(3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara 

melawan hukum. 

(4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh 

dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 17 - 

dilaksanakan sebagai upaya terakhir. 

(5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan 

perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan 

pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus 

dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. 

(6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh 

bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap 

tahapan upaya hukum yang berlaku. 

(7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri 

dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif 

dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

BAB IV 

KEWAJIBAN DASAR MANUSIA 

Pasal 67 

Setiap orang yang ada diwilayah negara Republik Indonesia wajib patuh 

pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum 

internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh 

negara Republik Indonesia. 

Pasal 68 

Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 69 

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, 

moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, bebangsa, dan 

bernegara. 

(2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar 

dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara 

timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, 

melindungi, menegakkan, dan memajukannya. 

Pasal 70 

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk 

kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan 

meksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan 

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai 

dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 18 - 

suatu masyarakat demokratis. 

BAB V 

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH 

Pasal 71 

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, 

menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam 

Undang-undang ini, peraturan perundnag-undangan lain, dan hukum 

internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara 

Republik Indonesia. 

Pasal 72 

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam 

bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan 

negara, dan bidang lain. 

BAB VI 

PEMBATASAN DAN LARANGAN 

Pasal 73 

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat 

dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk 

menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia 

serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan 

kepentingan bangsa. 

Pasal 74 

Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan 

bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan 

mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau 

kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini. 

BAB VII 

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 

Pasal 75 

Komnas HAM bertujuan : 

a. mengembangkan kondisi yang konduksif bagi pelaksanaan hak asasi 

manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan 

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak 

Asasi Manusia; dan 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 19 - 

b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna 

berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan 

kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Pasal 76 

(1) Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi 

pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi 

tantang hak asasi manusia. 

(2) Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, 

berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara 

hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, 

menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. 

(3) Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia. 

(4) Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah. 

Pasal 77 

Komnas HAM berasaskan Pancasila. 

Pasal 78 

(1) Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari : 

 a. sidang paripurna; dan 

 b. sub komisi. 

(2) Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai 

unsur palayanan. 

Pasal 79 

(1) Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas 

HAM. 

(2) Sidang Paripurna terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM. 

(3) Sidang Paripurna menetapkan Peraturan Tata Tertib, Program Kerja, 

dan Mekanisme Kerja Komnas HAM. 

Pasal 80 

(1) Pelaksanaan kegiatan Komnas HAM dilakukan oleh Subkomisi. 

(2) Ketentuan mengenai Subkomisi diatur dalam Peraturan Tata Tertib 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 20 - 

Komnas HAM. 

Pasal 81 

(1) Sekretariat Jenderal memberikan pelayanan administratif bagi 

pelaksanaan kegiatan Komnas HAM. 

(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan 

dibantu oleh unit kerja dalam bantuk biro-biro. 

(3) Sekretaris Jenderal dijabat oleh seorang Pegawai Negeri yang bukan 

anggota Komnas HAM. 

(4) Sekretaris Jenderal diusulkan oleh Sidang Paripurna dan ditetapkan 

dengan Keputusan Presiden. 

(5) Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi 

Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

Pasal 82 

Ketentuan mengenai Sidang Paripurna dan Sub Komisi ditetapkan lebih 

lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM. 

Pasal 83 

(1) Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang 

dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden 

selaku Kepala Negara. 

(2) Komnas HAM dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang 

Wakil Ketua. 

(3) Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan dari 

Anggota. 

(4) Masa jabatan keanggotaan Komnas HAM selama 5 (lima) tahun dan 

setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali 

masa jabatan. 

Pasal 84 

Yang dapat diangkat menjadi anggota Komnas HAM adalah Warga 

Negara Indonesia yang : 

a. memiliki pengalaman dalam upaya menunjukan dan melindungi 

orang atau kelompok yang dialanggar hak asasi manusianya; 

b. berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau 

pengemban profesi hukum lainnya; 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 21 - 

c. berpengalaman di bidang legeslatif, eksekutif, dan lembaga tinggi 

negara; atau 

d. merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga 

swadaya masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi.

Pasal 85 

(1) Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan 

keputusan Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan 

Keputusan Presiden. 

(2) Anggota Komnas HAM berhenti antarwaktu sebagai anggota 

karena: 

 a. meninggal dunia; 

 b. atas permintaan sendiri; 

 c. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan anggota tidak 

dapat menjalankan tugas selama 1 (satu) tahun secara 

terus-menerus; 

 d. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; 

atau 

 e. melakukan perbuatan tercela dan atau hal-hal lain yang diputus 

oleh Sidang Paripurna karena mencemarkan martabat dan 

reputasi, dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas 

Komnas HAM. 

Pasal 86 

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta 

pemberhentian keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan 

dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM. 

Pasal 87 

(1) Setiap anggota Komnas HAM berkewajiban : 

 a. menaati ketentuan peratuan perundang-undangan yang berlaku 

dan keputusan Komnas HAM; 

 b. berpartisipasi secara aktif dan sungguh sungguh untuk 

tercapainya tujuan Komnas HAM; dan 

 c. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan 

rahasia Komnas HAM yang diperoleh berdasarkan 

kedudukannya sebagai anggota. 

(2) Setiap Anggota Komnas HAM berhak: 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 22 - 

 a. menyampaikan usulan dan pendapat kepada Sidang Paripurna 

dan Subkomisi; 

 b. memberikan suara dalam pengambilan keputusan Sidang 

Paripurna dan Subkomisi; 

 c. mengajukan dan memilih calon Ketua dan Wakil Ketua Komnas 

HAM dalam Sidang Paripurna; dan 

 d. mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang 

Paripurna untuk pergantian periodik dan antarwaktu.

Pasal 88 

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak Anggota Komnas 

HAM serta tata cara pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Tata 

Tertib Komnas HAM. 

Pasal 89 

(1) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan 

penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM 

bertugas dan berwenang melakukan: 

 a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak 

asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai 

kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi; 

 b. pengkajian dan penelitian berbagai peratuan 

perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai 

pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan 

perundnag-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia; 

 c. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian; 

 d. studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara 

lain mengenai hak asasi manusia; 

 e. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan 

perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan 

 f. kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga 

atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, meupun 

internasional dalam bidang hak asasi manusia. 

(2) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan 

berwenang melakukan : 

 a. penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada 

masyarakat Indonesia; 

 b. upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 23 - 

manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal 

serta berbagai kalangan lainnya; dan 

 c. kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di 

tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang 

hak asasi manusia. 

(3) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan 

berwenang melakukan: 

 a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan 

laporan hasil pengamatan tersebut; 

 b. penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul 

dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut 

diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia; 

 c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak 

yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya; 

 d. pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan 

kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang 

diperlukan; 

 e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat kejadian dan tempat 

lainnya yang dianggap perlu; 

 f. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan 

keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang 

diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua 

Pengadilan; 

 g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, 

dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak 

tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan 

 h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan 

terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, 

bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi 

manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh 

pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut 

wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak. 

(4) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan 

berwenang melakukan : 

 a. perdamaian kedua belah pihak; 

 b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, dan penilaian ahli; 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 24 - 

 c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan 

sengketa melalui pengadilan; 

 d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak 

asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti 

penyelesaiannya; dan 

 e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak 

asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Pasal 90 

(1) Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat 

bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan 

pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM. 

(2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai 

dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal 

yang jelas tentang materi yang diadukan. 

(3) Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan 

harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya 

dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi 

manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM. 

(4) Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (3) meliputi pula pengaduan melalui perwakilan 

mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh 

kelompok masyarakat. 

Pasal 91 

(1) Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan 

dihentikan apabila: 

 a. tidak memiliki bukti awal yang memadai; 

 b. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia; 

 c. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada 

kesungguhan dari pengadu; 

 d. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian 

materi pengaduan; atau 

 e. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang 

tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak melakukan atau 

menghentikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 25 - 

ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 92 

(1) Dalam hal tertentu dan bila dipandang perlu, guna melindungi 

kepentingan dan hak asasi yang bersangkutan atau terwujudnya 

penyelesaian terhadap masalah yang ada, Komnas HAM dapat 

menetapkan untuk merahasiakan identitas pengadu, dan pemberi 

keterangan atau bukti lainnya serta pihak yang terkait dengan materi 

aduan atau pemantauan. 

(2) Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan atau 

membatasi penyebarluasan suatu keterangan atau bukti lain yang 

diperoleh Komnas HAM, yang berkaitan dengan materi pengaduan 

atau pemantauan. 

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada 

pertimbangan bahwa penyebarluasan keterangan atau bukti lainnya 

tersebut dapat: 

 a. membahayakan keamanan dan keselamatan negara; 

 b. membahayakan keselamatan dan ketertiban umum; 

 c. membahayakan keselamatan perorangan; 

 d. mencemarkan rahasia negara atau hal-hal yang wajib 

dirahasiakan dalam proses pengambilan keputusan Pemerintah; 

 f. membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses 

penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana. 

 g. menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang 

ada; atau 

 h. membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia dagang.

Pasal 93 

Pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan secara tertutup, 

kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM. 

Pasal 94 

(1) Pihak pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lainnya yang terkait 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf c dan d, wajib 

memenuhi permintaan Komnas HAM. 

(2) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak 

dipenuhi oleh pihak lain yang bersangkutan, maka bagi mereka 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 26 - 

berlaku ketentuan Pasal 95. 

Pasal 95 

Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau 

menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta 

bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 96 

(1) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf a 

dan b, dilakukan oleh Anggota Komnas HAM yang ditunjuk sebagai 

mediator. 

(2) Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

berupa kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh para 

pihak dan dikukuhkan oleh mediator. 

(3) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan 

berlaku sebagai alat bukti yang sah. 

(4) Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak 

dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, 

maka pihak lainnya dapat dimintakan kepada Pengadilan Negeri 

setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan 

dengan pembubuhan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa". 

(5) Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (4). 

Pasal 97 

Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang 

pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi 

manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden dengan tembusan 

kepada Mahkamah Agung. 

Pasal 98 

Anggaran Komnas HAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara. 

Pasal 99 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 27 - 

Ketentuan dan tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta 

kegiatan Komnas HAM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib 

Komnas HAM. 

BAB VIII 

PARTISIPASI MASYARAKAT 

Pasal 100 

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, 

lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, 

berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan 

hak asasi manusia. 

Pasal 101 

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, 

lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, 

berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi 

manusia kepada Komnas HAM atau lambaga lain yang berwenang 

dalam rangka perlindungan penegakan, dan pemajuan hak asasi 

manusia. 

Pasal 102 

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, 

lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, 

berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan 

yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan 

atau lembaga lainnya. 

Pasal 103 

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, 

lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau 

lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun 

bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, 

pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia. 

BAB IX 

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA 

Pasal 104 

(1) Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 28 - 

Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Pengadilan Umum. 

(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan 

undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun. 

(3) Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi 

manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh 

pengadilan yang berwenang. 

BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 105 

(1) Segala ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan lain dinyatakan tetap berlaku 

sepanjang tidak diatur dengan Undang-undang ini. 

(2) Pada saat berlakunya Undang-undang ini: 

 a. Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden 

Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi 

Manusia dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut 

Undang-undang ini; 

 b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM masih tetap 

menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, berdasarkan 

Undang-undang ini sampai ditetapkannya keanggotaan Komnas 

HAM yang baru; dan 

 c. semua permasalahan yang sedang ditangani oleh Komnas HAM 

tetap dinyatakan penyelesaiannya berdasarkan Undang-undang 

ini. 

(3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya 

Undang-undang ini susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan 

wewenang serta tata tertib Komnas HAM harus disesuaikan dengan 

Undang-undang ini.

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 106 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 29 - 

Republik Indonesia.

 Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 23 September 1999 

 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 ttd. 

 BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 

Diundangkan di Jakrta 

pada tanggal 23 September 1999 

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA 

 REPUBLIK INDONESIA, 

 ttd. 

 MULADI 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 165




https://www.binsarhutabarat.com/2022/03/indonesia-menjunjung-tinggi-hak-asasi.html

No comments:

Post a Comment