Tantangan dan Peluang Komnas Ham 2022-2027

Penjelasan Tentang UU Hak Asasi Manusia

 





PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 39 TAHUN 1999 

TENTANG 

HAK ASASI MANUSIA 

I. UMUM 

 Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani 

yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang 

buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam 

menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia 

memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di 

samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki 

kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. 

 Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi menusia yang 

melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 

Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti 

mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau 

organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak 

asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi 

manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

 Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung 

pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan 

menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas 

(bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi 

orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan 

menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap 

organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan 

demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, 

melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan 

penduduknya tanpa diskriminasi. 

 Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang 

tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam 

hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, 

kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan 

lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan 

agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan 

pengajaran. 

 Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesegaran 

dan kesengajaan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif 

atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin 

dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan 

pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat 

negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antarwarga 

negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 2 - 

manusia yang berat (gross violation of human rights). 

 Pada kenyataannya selama lebih lima puluh tahun usia Republik Indonesia, 

pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakan hak asasi manusia 

masih jauh dari memuaskan. 

 Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, 

penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan paksa, bahkan pembunuhan, 

pembakaran rumah tinggal dan tempat ibadah, penyerangan pemuka agama 

beserta keluarganya. Selain itu, terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh 

pejabat publik dan aparat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, 

pemelihara keamanan, dan pelindung rakyat, tetapi justru mengintimidasi, 

menganiaya, menghilangkan paksa dan/atau menghilangkan nyawa. 

 Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 

tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 

tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara 

dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan 

menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh 

masyarakat, seta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan 

Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan 

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

 Di samping kedua sumber hukum di atas, pengaturan mengenai hak asasi manusia 

pada dasarnya sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, 

termasuk undang-undang yang menegaskan berbagai konversi internasional 

mengenai hak asasi manusia. Namun untuk memayungi seluruh peratuan 

perundang-undangan yang sudah ada, perlu dibentuk Undang-undang tentang Hak 

Asasi Manusia. 

 Dasar pemikiran pembentukan Undang-undang ini adalah sebagai berikut: 

 a. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya; 

 b. pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan 

serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan 

hidupnya; 

 c. untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, 

diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal 

tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat 

mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus); 

 d. karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu 

dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi 

manusia bukanlah tanpa batas; 

 e. hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan 

apapun; 

 f. setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi 

manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban 

dasar; 

 g. hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan 

untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya 

mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya 

penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia. 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 3 - 

 Dalam Undang-undang ini, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan 

dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan 

Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan 

Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain 

yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi Undang-undang ini 

disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum 

nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

 Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak 

untuk tidak kehilangan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga 

dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, 

hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut 

serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan 

beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban 

dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi 

manusia. 

 Di samping itu, Undang-undang ini mnengatur mengenai Pembentukan Komisi 

Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, 

tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, 

penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. 

 Dalam Undang-undang ini, diatur pula tentang partisipasi masyarakat berupa 

pengaduan dan/atau gugatan atas pelanggaran hak asasi manusia, pengajuan 

usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia 

kepada Komnas HAM, penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi 

mengenai hak asasi manusia. 

 Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah merupakan payung dari 

seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena 

itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia 

dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

II. PASAL DEMI PASAL 

 Pasal 1 

 Cukup jelas 

 Pasal 2 

 Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dipaskan dari 

manusia pribadi karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia 

yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. oleh karena 

itu, negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, baik secara 

hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial dan moral untuk melindungi dan 

memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi 

manusia dan kebebasan dasar manusia. 

 Pasal 3 

 Cukup jelas 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 4 - 

 Pasal 4 

 Yang dimaksud dengan "dalam keadaan apapun" termasuk keadaan perang, 

sengketa senjata, dan atau keadaan darurat. 

 Yang dimaksud dengan "siapapun" adalah Negara, Pemerintah dan atau anggota 

masyarakat. 

 Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan 

dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke 

dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. 

 Pasal 5 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas 

 Ayat (2) 

 Cukup jelas 

 Ayat (3) 

 Yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain adalah 

orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. 

 Pasal 6 

 Ayat (1) 

 Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam 

lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka 

perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat yang 

bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan. 

 Ayat (2) 

 Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional 

masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh 

oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang 

tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan 

kesejahteraan rakyat. 

 Pasal 7 

 Yang dimaksud dengan "upaya hukum" adalah jalan yang dapat ditempuh oleh 

setiap orang atau kelompok orang untuk membela dan memulihkan hak-haknya 

yang disediakan oleh hukum Indonesia seperti misalnya, oleh Komnas HAM 

atau oleh pengadilan, termasuk upaya untuk naik banding ke Pengadilan Tinggi, 

mengajukan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap 

putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Dalam Pasal ini 

dimaksudkan bahwa mereka yang ingin menegakkan hak asasi manusia dan 

kebebasan dasarnya diwajibkan untuk menempuh semua upaya hukum tersebut 

pada tingkat nasional terlebih dahulu (exhaustion of local remedies) sebelum 

menggunakan forum baik di tingkat regional maupun internasional, kecuali bila 

tidak mendapatkan tanggapan dari forum hukum nasional. 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 5 - 

 Pasal 8 

 Yang dimaksud dengan "perlindungan" adalah termasuk pembelaan hak asasi 

manusia. 

 Pasal 9 

 Ayat (1) 

 Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan 

meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat 

pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau 

keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam 

khasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka 

tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat 

diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi. 

 Ayat (2) 

 Cukup jelas 

 Ayat (3) 

 Cukup jelas 

 Pasal 10 

 Ayat (1) 

 Yang dimaksud dengan "perkawinan yang sah" adalah perkawinan yang 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Ayat (2) 

 Yang dimaksud dengan "kehendak bebas" adalah kehendak yang lahir dari niat 

yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun 

terhadap calon suami dan atau calon isteri. 

 Pasal 11 

 Cukup jelas 

 Pasal 12 

 Cukup jelas 

 Pasal 13 

 Cukup jelas 

 Pasal 14 

 Cukup jelas 

 Pasal 15 

 Cukup jelas 

 Pasal 16 

 Cukup jelas 

 Pasal 17 

 Cukup jelas 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 6 - 

 Pasal 18 

 Cukup jelas 

 Pasal 19 

 Ayat (1) 

 Yang dimnaksud dengan "seluruh harta kekayaan milik yang bersalah" adalah 

harta bukan berasal dari pelanggaran atau kejahatan. 

 Ayat (2) 

 Cukup jelas 

 Pasal 20 

 Cukup jelas 

 Pasal 21 

 Yang dimaksud dengan "menjadi obyek penelitian" adalah kegiatan menempatkan 

seseorang sebagai yang dimintai komentar, pendapat atau keterangan yang 

menyangkut kehidupan pribadi dan data-data pribadinya serta direkam gambar dan 

suaranya. 

 Pasal 22 

 Ayat (1) 

 Yang dimaksud dengan "hak untuk bebas memeluk agamanya dan 

kepercayaannya" adalah hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya 

sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga. 

 Ayat (2) 

 Pasal 23 

 Cukup jelas 

 Pasal 24 

 Cukup jelas 

 Pasal 25 

 Cukup jelas 

 Pasal 26 

 Cukup jelas 

 Pasal 27 

 Cukup jelas 

 Pasal 28 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas 

 Ayat (2) 

 Yang menentukan suatu perbuatan termasuk kejahatan politik atau nonpolitik 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 7 - 

adalah negara yang menerima pencari suaka. 

 Pasal 29 

 Cukup jelas 

 Pasal 30 

 Cukup jelas 

 Pasal 31 

 Ayat (1) 

 Yang dimaksud "tidak boleh diganggu" adalah hak yang berkaitan dengan 

kehidupan pribadi (privacy) di dalam tempat kediamannya. 

 Ayat (2) 

 Cukup jelas 

 Pasal 32 

 Cukup jelas 

 Pasal 33 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas 

 Ayat (2) 

 Yang dimaksud dengan "penghilangan paksa" dalam ayat ini adalah tindakan 

yang dilakukan oleh siapapun yang menyebabkan seorang tidak diketahui 

keberadaan dan kedaannya. 

 Sedangkan yang dimaksud dengan "Penghilangan nyawa" adalah pembunuhan 

yang dilakukan sewenang-wenang tidak berdasarkan putusan pengadilan. 

 Pasal 34 

 Cukup jelas 

 Pasal 35 

 Cukup jelas 

 Pasal 36 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas 

 Ayat (2) 

 Cukup jelas 

 Ayat (3) 

 Yang dimaksud dengan "hak milik mempunyai fungsi sosial" adalah bahwa 

setiap penggunaan hak milik harus memperhatikan kepentingan umum. 

 Apabila kepentingan umum menghendaki atau membutuhkan benar-benar 

maka hak milik dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 Pasal 37 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 8 - 

 Cukup jelas 

 Pasal 38 

 Cukup jelas 

 Pasal 39 

 Yang dimaksud dengan "tidak boleh dihambat" adalah bahwa setiap orang atau 

pekerja tidak dapat dipaksa untuk menjadi anggota atau untuk tidak menjadi 

anggota dari suatu serikat pekerja. 

 Pasal 40 

 Cukup jelas 

 Pasal 41 

 Ayat (1) 

 Yang dimaksud dengan "berhak atas jaminan sosial" adalah bahwa setiap 

warga negara mendapat jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan kemampuan negara. 

 Ayat (2) 

 Yang dimaksud dengan "kemudahan dan perlakuan khusus" adalah pemberian 

pelayanan, jasa, atau penyediaan fasilitas dan sarana demi kelancaran, keamanan, 

kesehatan, dan keselamatan. 

 Pasal 42 

 Cukup jelas 

 Pasal 43 

 Cukup jelas 

 Pasal 44 

 Cukup jelas 

 Pasal 45 

 Cukup jelas 

 Pasal 46 

 Yang dimaksud dengan "keterwakilan wanita" adalah pemberian kesempatan dan 

kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang 

eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan 

dan kesetaraan jender. 

 Pasal 47 

 Cukup jelas 

 Pasal 48 

 Cukup jelas 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 9 - 

 Pasal 49 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas 

 Ayat (2) 

 Yang dimaksud dengan "perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi" 

adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan, dan 

pemberian kesempatan untuk menyusui anak. 

 Ayat (3) 

 Cukup jelas 

 Pasal 50 

 Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan hukum sendiri" adalah cakap 

menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum, dan bagi wanita beragama 

Islam yang sudah dewasa, untuk menikah diwajibkan menggunakan wali. 

 Pasal 51 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas 

 Ayat (2) 

 Yang dimaksud dengan "tanggung jawab yang sama" adalah suatu kewajiban 

yang dibebankan kepada kedua orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, 

kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak. 

 Yang dimaksud dengan "Kepentingan terbaik bagi anak" adalah sesuai dengan 

hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah 

diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang 

Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak 

Anak). 

 Ayat (3) 

 Cukup jelas 

 Pasal 52 

 Cukup jelas 

 Pasal 53 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas 

 Ayat (2) 

 Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua 

kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga. 

 Pasal 54 

 Pelaksanaan hak anak yang cacat fisik dan atau mental atas biaya negara 

diutamakan bagi kalangan yang tidak mampu. 

 Pasal 55 

 Cukup jelas 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 10 - 

 Pasal 56 

 Cukup jelas 

 Pasal 57 

 Cukup jelas 

 Pasal 58 

 Cukup jelas 

 Pasal 59 

 Pasal ini berkaitan dengan perceraian orang tua anak, atau dalam hal kematian 

salah seorang dari orang tuanya, atau dalam hal kuasa asuh orang tua dicabut, atau 

bila anak disiksa atau tidak dilindungi atau ketidakmampuan orang tuanya. 

 Pasal 60 

 Ayat (1) 

 Pendidikan dalam ayat ini mencakup pendidikan tata krama dan budi pekerti. 

 Ayat (2) 

 Cukup jelas 

 Pasal 61 

 Cukup jelas 

 Pasal 62 

 Cukup jelas 

 Pasal 63 

 Cukup jelas 

 Pasal 64 

 Cukup jelas 

 Pasal 65 

 Berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya 

mencakup kegiatan produksi, peredaran, dan perdagangan sampai dengan 

penggunaannya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 Pasal 66 

 Cukup jelas 

 Pasal 67 

 Cukup jelas 

 Pasal 68 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 11 - 

 Cukup jelas 

 Pasal 69 

 Cukup jelas 

 Pasal 70 

 Cukup jelas 

 Pasal 71 

 Cukup jelas 

 Pasal 72 

 Cukup jelas 

 Pasal 73 

 Pembatasan yang dimaksud dalam Pasal ini tidak berlaku terhadap hak asasi 

manusia yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights) dengan memperhatikan 

Penjelasan Pasal 4 dan Pasal 9. 

 Yang dimaksud dengan "kepentingan bangsa" adalah untuk keutuhan bangsa dan 

bukan merupakan kepentingan penguasa. 

 Pasal 74 

 Ketentuan Pasal ini menegaskan bahwa siapapun tidak dibenarkan mengambil 

keuntungan sepihak dan atau mendatangkan kerugian pihak lain dalam 

mengartikan ketentuan dalam Undang-undang ini, sehingga mengakibatkan 

berkurangnya dan atau hapusnya hak asasi manusia yang dijamin oleh 

Undang-undang ini. 

 Pasal 75 

 Cukup jelas 

 Pasal 76 

 Cukup jelas 

 Pasal 77 

 Cukup jelas 

 Pasal 78 

 Cukup jelas 

 Pasal 79 

 Cukup jelas 

 Pasal 80 

 Cukup jelas 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 12 - 

 Pasal 81 

 Cukup jelas 

 Pasal 82 

 Cukup jelas 

 Pasal 83 

 Ayat (1) 

 Yang dimaksud dengan "diresmikan oleh Presiden" adalah dalam bentuk 

Keputusan Presiden. Peresmian oleh Presiden dikaitkan dengan kemandirian 

Komnas HAM. 

 Usulan Komnas HAM yang dimaksud, harus menampung seluruh aspirasi dari 

berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan, yang 

jumlahnya paling banyak 70 (tujuh puluh) orang. 

 Ayat (2) 

 Cukup jelas 

 Ayat (3) 

 Cukup jelas 

 Ayat (4) 

 Cukup jelas 

 Pasal 84 

 Cukup jelas 

 Pasal 85 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas 

 Ayat (2) 

 Huruf a 

 Cukup jelas 

 Huruf b 

 Cukup jelas 

 Huruf c 

 Cukup jelas 

 Huruf d 

 Cukup jelas 

 Huruf e 

 Keputusan tentang pemberhentian dilakukan dengan pemberitahuan 

terlebih dahulu kepada yang bersangkutan dan diberikan hak untuk membela diri 

dalam Sidang Paripurna yang diadakan khusus untuk itu. 

 Pasal 86 

 Cukup jelas 

 Pasal 87 

 Cukup jelas 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 13 - 

 Pasal 88 

 Cukup jelas 

 Pasal 89 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas 

 Ayat (2) 

 Cukup jelas 

 Ayat (3) 

 Huruf a 

 Cukup jelas 

 Huruf b 

 Yang dimaksud dengan "penyelidikan dan pemeriksaan" dalam rangka 

pemantauan adalah kegiatan pencarian data, informasi, dan fakta untuk 

mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia. 

 Huruf c 

 Cukup jelas 

 Huruf d 

 Cukup jelas 

 Huruf e 

 Cukup jelas 

 Huruf f 

 Cukup jelas 

 Huruf g 

 Cukup jelas 

 Huruf h 

 Yang dimaksud dengan "pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah 

publik" antara lain mengenai pertanahan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup. 

 Ayat (4) 

 Huruf a 

 Cukup jelas 

 Huruf b 

 Yang dimaksud dengan "mediasi" adalah penyelesaian perkara perdata di 

luar pengadilan, atas dasar kesepakatan para pihak. 

 Huruf c 

 Cukup jelas 

 Huruf d 

 Cukup jelas 

 Huruf e 

 Cukup jelas 

 Pasal 90 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas 

 Ayat (2) 

 Cukup jelas 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 14 - 

 Ayat (3) 

 Cukup jelas 

 Ayat (4) 

 Yang dimaksud dengan "pengaduan melalui perwakilan" adalah pengaduan 

yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok untuk bertindak mewakili 

masyarakat tertentu yang dilanggar hak asasinya dan atau dasar kesamaan 

kepentingan hukumnya. 

 Pasal 91 

 Ayat (1) 

 Huruf a 

 Cukup jelas 

 Huruf b 

 Cukup jelas 

 Huruf c 

 Yang dimaksud dengan "itikad buruk" adalah perbuatan yang mengandung 

maksud dan tujaun yang tidak baik, misalnya pengaduan yang disertai data palsu 

atau keterangan tidak benar, dan atau ditujukan semata-mata untuk mengakibatkan 

pencemaran nama baik perorangan, keresahan kelompok, dan atau masyarakat. 

 Yang dimaksud dengan "tidak ada kesungguhan" adalah bahwa pengadu 

benar-benar tidak bermaksud menyelesaikan sengketanya, misalnya pengadu telah 

3 (tiga) kali dipanggil tidak datang tanpa alasan yang sah. 

 Huruf d 

 Cukup jelas 

 Huruf e 

 Cukup jelas 

 Ayat (2) 

 Cukup jelas 

 Pasal 92 

 Cukup jelas 

 Pasal 93 

 Cukup jelas 

 Pasal 94 

 Cukup jelas 

 Pasal 95 

 Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 

ini adalah ketentuan Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 141 ayat (1) Reglemen 

Indonesia yang diperbaharui (RIB) atau Pasal 167 ayat (1) Reglemen Luar Jawa 

dan madura. 

 Pasal 96 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 15 - 

 Ayat (2) 

 Cukup jelas 

 Ayat (3) 

 Lembar keputusan asli atau salinan otentik keputusan mediasi diserahkan dan 

didaftarkan oleh mediator kepada Panitera Pengadilan Negeri. 

 Ayat (4) 

 Permintaan terhadap keputusan yang dapat dilaksanakan (fiat eksekusi) kepada 

Pengadilan Negeri dilakukan melalui Komnas HAM. Apabila pihak yang 

bersangkutan tetap tidak melaksanakan keputusan yang telah dinyatakan dapat 

dilaksanakan oleh pengadilan, maka pengadilan wajib melaksanakan keputusan 

tersebut. 

 Terhadap pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh keputusan ini, maka pihak 

ketiga tersebut masih dimungkinkan mengajukan gugatan melalui pengadilan. 

 Ayat (5) 

 Cukup jelas 

 Pasal 97 

 Cukup jelas 

 Pasal 98 

 Cukup jelas 

 Pasal 99 

 Cukup jelas 

 Pasal 100 

 Cukup jelas 

 Pasal 101 

 Cukup jelas 

 Pasal 102 

 Cukup jelas 

 Pasal 103 

 Cukup jelas 

 Pasal 104 

 Ayat (1) 

 Yang dimaksud dengan "pelanggaran hak asasi manusia yang berat" adalah 

pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar 

putusan pengadilan (arbitry/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang 

secara paksa, pembudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis 

(systematic discrimination). 

 Ayat (2) 

 Cukup jelas 

 Ayat (3) 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 16 - 

 Yang dimaksud dengan "pengadilan yang berwenang" meliputi empat 

lingkungan peradilan sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999. 

 Pasal 105 

 Cukup jelas 

 Pasal 106 

 Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3886




No comments:

Post a Comment