facebook-domain-verification=e9qbhu2sij9ezrnqbgiw8k4f00x69y BINSAR HUTABARAT INSTITUTE: Kebebasan Beragama Dalam Negara Pancasila

Kebebasan Beragama Dalam Negara Pancasila




  https://youtu.be/1BiM7i61mI0 Kebebasan Beragama Dalam Negara Pancasila.


 Pancasila adalah dasar bagi kebebasan bergama di Indonesia. Adanya pengakuan tentang kebebasan beragama, seharusnya menjadi jaminan bahwa semua orang bergama di Indonesia mendapatkan penghormatan dalam menjalankan ibadatnya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Tetapi dalam sejarah bangsa Indonesia pelanggaran hak kebebasan beragama menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan, terlebih pada masa menjelang berakhirnya rezim orde baru yang otoriter.

Kebebasan beragama di Indonesia mengalami ancaman yang serius karena perangkat hukum yang memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama tidak memadai, serta kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia tentang hukum dan perundang-undangan secara khusus yang berkaitan dengan kebebasan beragama.

Pancasila memang memuat perlindungan terhadap hak kebebasan beragama, dan dalam batang tubuh UUD 1945, perlindungan tentang kebebasan beragama mendapatkan penjabaran yang lebih detail. Namun sebagai konstitusi negara keduanya hanya memuat hal yang pokok-pokok saja. Untuk dapat memiliki nilai operasional, Pancasila harus dituangkan dalam hukum dan perundang-undangan. Pada waktu transformasi Pancasila berlangsung dalam hukum dan perundang undangan disini terjadi dominasi dan hegemoni agama, akibatnya hukum dan perundang-undangan bertentangan dengan Pancasila yang inklusif dan nonodiskriminatif.

Indonesia pernah dikenal sebagai negara yang memiliki toleransi yang tinggi antar agama-agama yang berbeda. Dalam sejarah masuknya agama-agama di Indonesia tidak pernah terjadi peperangan yang memaksakan suatu kelompok tertentu untuk masuk memeluk agama lain/berganti agama. Baik masuknya agama Hindu dan Budha, maupun agama Kristen dan Islam yang masuk kemudian setelah Hindu dan Budha.  

Pengalaman yang terjadi dalam penyebaran agama-agama Hindu Budha, Kristen dan Islam, juga Konghucu, membuat semua orang di Indonesia menyadari bahwa kebebasan beragama merupakan sesuatu yang harus di berikan kepada setiap orang. Pengakuan  bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang menghormati keberbedaan agama di tuangkan dalam Pancasila dan UUD 1945.



Kehidupan beragama di Indonesia pada awalnya berjalan dengan mulus. Sejak kemerdekaan NKRI tahun 1945 – 1964 tidak ada insiden yang berarti dalam hubungan antar umat beragama. Insiden pengrusakan rumah ibadah (gereja) baru terjadi pada masa orde baru. Dan pada tahun 1985-1997 terjadi 237 kasus penutupan, pengrusakan dan pembakaran gereja, sekitar 63 %. 

Dari penjelasan di atas nampak bahwa Pancasila sebagai dasar bagi kebebasan beragama mempunyai peran yang amat penting bagi terciptanya perlindungan kebebasan beragama. Pelanggaran hak kebebasan beragama terbesar di Indonesia terjadi pada masa orde baru, hal tersebut dapat dimengerti karena pada masa itu Pancasila tidak lagi dapat berfungsi dengan benar, karena telah menjadi alat pengesahan rezim yang berkuasa.

Terjadinya pemasungan kebebebasan beragama yang mengakibatkan konflik antar umat bergama bukan karena Pancasila tidak menghargai hak kebebasan beragama, tetapi sebaliknya semangat persatuan yang belum tertanam kuat, dan semangat persatuan yang terus meluntur akibat komunalisme budaya dan agama. Agama-agama saling berusaha untuk membangun kekuatannya, tanpa perduli dengan dampak negatif yang ditandai dengan menghilangnya semangat nasionalisme.

Carut-marutnya wajah Indonesia yang dipenuhi dengan pelanggaran hak kebebasan beragama juga semakin diperkeruh dengan sikap pemerintah yang sering kali tidak konsisten dalam berpegang pada Pancasila, demi mempertahankan kekuasaannya (lihat Bab I)

Nilai-nilai dari sila-sila di dalam  Pancasila adalah nilai-nilai yang universal. Berarti Pancasila selaras dengan Deklarasi Universal HAM, secara khusus dalam penghormatan terhadap hak kebebasan beragama. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang merupakan kristalisasi kehidupan masyarakat Indonesia, mengakui hak kebebasan beragama sebagaimana dijelaskan dalam sila kedua dari Pancasila. Namun sila kedua ini harus ditafsirkan dengan mengaitkannya dengan sila-sila lain di dalam Pancasila

Kebebasan beragama dalam negara Indonesia dapat diartikan sebagai kebebasan untuk berganti dan berpindah agama. Karena kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia, suatu hak yang diberikan oleh Tuhan, bukan negara, namun negara Indonesia didirikan oleh orang-orang yang beragama.  Karena semua orang Indonesia mengakui adanya Tuhan yang maha esa. Pengakuan akan kepercayaan pada Tuhan yang esa ini tidak boleh ditafsirkan secara teologis, seperti tauhid dalam agama Islam. Pengakuan akan kepercayaan kepada ketuhanan yang maha esa harus diartikan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan (allah hurup kecil), yaitu konsep tentang “tuhan”, tuhan berdasarkan pengakuan agama-agama yang ada. Jadi sila pertama juga tidak boleh diartikan bahwa Indonesia hanya mengakui agama yang memiliki pengakuan Tuhan yang maha esa, menurut agama-agama tertentu. Sebaliknya merupakan pengakuan bahwa semua agama mengakui adanya “tuhan”. Dan semua agama adalah agama resmi negara.

 Tetapi dalam prakteknya tidak semua agama dapat disebut agama resmi. Bahkan agama Konghucu yang pada jaman Soekarno di akui sebagai agama resmi, di jaman Soeharto tidak diakui sebagai agama resmi. Kemudian pada era Reformasi kembali diakui sebagai agama resmi. Dari hal di atas dapat dipahami bahwa diskriminasi agama yang terjadi di Indonesia disebabkan karena adanya dominasi agama dan hegemoni agama dalam NKRI, yang berusaha memasukan nilai-nilai agamanya kedalam sila-sila dari Pancasila, sehingga menjadikan Pancasila sesuatu yang bersifat diskriminatif terhadap agama-agama  di luar agama resmi, bahakan juga antar agama resmi.

Pengakuan kebebasan beragama dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dimana manusia mendapatkan hak kebebasan memilih agama yang ingin dipeluknya karena kodratnya sebagai manusia. Tidak boleh dibatasi oleh sila pertama, yang menentukan agama mana yang dapat dipeluk oleh rakyat Indonesia. Sila kedua tersebut harus dilaksanakan dalam penghargaan terhadap-agama-agama yang berbeda. Karena walaupun Indonesia adalah negara banyak agama, mereka semua adalah satu bangsa (sila ke tiga). Jadi pada waktu sila kedua ditafsirkan dalam hubungan dengan sila pertama, hal ini juga berarti bahwa Indonesia yang bersatu adalah Indonesia yang terdiri banyak agama, termasuk agama suku dan aliran kebatinan. Agama-agama suku dan kebatinan harus memiliki tempat yang sama sebagimana agama-agama resmi lainnya.

 Perbedaan agama tidak boleh menimbulkan perpecahan sebagai suatu bangsa. Pertumbuhan kelompok-kelompok agama yang ada tidak boleh menelan nasionalisme. Pemeluk agama-agama yang berbeda tidak boleh kehilangan kecintaannya kepada negara. Sebagai warga agama, secara bersamaan juga sebagai warga bangsa. Keduanya harus tumbuh secara berdampingan tidak boleh yang satu menelan yang lain. Artinya tidak boleh pertumbuhan kecintaan terhadap komunitas suku atau agama menurunkan kecintaan kepada negara. 

Apabila  sila kebebasan beragama yang dinyatakan dalam sila kedua dari Pancasila dikaitkan dengan sila keempat. Maka kehidupan beragama harus tumbuh dalam iklim yang demokratis. Artinya semua kelompok agama yang berbeda memiliki kesempatan yang sama untuk bertumbuh atau berkembang. Dan agama-agama itu mempunyai akses yang sama di dalam pemerintahan. Demikian juga dalam kaitan dengan sila ke lima. Kebebasan beragama harus tumbuh dalam suasana yang berkeadilan. Semua agama memiliki kesamaan dihadapan hukum dan pemerintahan.

 Pancasila diakui sebagai dasar bagi hak kebebasan beragama di Indonesia. Karena itu sila-sila dari Pancasila harus menjiwai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dengan demikian, Batang tubuh UUD 1945 seharusnya tidak bertentangan dengan Pancasila. Jadi, apabila Pancasila adalah dasar bagi hak kebebasan beragama di Indonesia, maka batang tubuh UUD 1945 secara bersamaan juga harus memberikan tempat bagi hak kebebasan beragama.

Pancasila sebagai dasar bagi hak kebebasan beragama di Indonesia merupakan jaminan bahwa Indonesia memberi tempat bagi setiap individu untuk menganut agama dan kepercayaannya. dalam UUD 1945 (pasal 29) yang berbunyi: Negara berdasar atas ketuhanan yang mahaesa, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaanya masing-masing. Pengakuan atas kebebasan beragama dituangkan secara eksplisit dalam pasal 29 UUD 1945.

Pengakuan kebebasan beragama yang dituangkan dalam Pancasila dan juga dalam pasal 29 UUD 1945 merupakan komitmen bangsa Indonesia, secara khusus pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap hak kebebasan beragama sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Universal HAM pasal satu dan 18. Komitmen tersebut juga dituangkan dalam Tap. No.II/MPR/1978. Karena itu sepantasnyalah proteksi terhadap kebebasan beragama menjadi agenda penting pemerintah. Pemerintah harus senantiasa bertindak tegas kepada setiap orang yang dengan sengaja melanggar kebebasan beragama orang lain.

Kesediaan bangsa Indonesia untuk menerima Deklarasi Universal HAM, yang diyakini sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, juga dinyatakan dengan masuknya Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai anggota PBB,  secara bersamaan Indonesia juga mengakui bahwa nilai-nilai HAM yang bersifat universal tersebut dibutuhkan oleh Indonesia. 

Hak kebebasan beragama di Indonesia dinyatakan dengan tegas dalam konstitusi negara, artinya bahwa negara memang mengakui bahwa hak kebebasan beragama merupakan hak manusia yang paling asasi. 

Adanya pengakuan hak-hak asasi manusia inilah yang menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang menghormati keberagaman agama. Dari awal, Indonesia memang merupakan negara yang dihuni warga dengan beragam agama. Penyebaran agama-agama di Indonesia pun terjadi dengan cara damai. Jadi, jika Pancasila mengakui bahwa semua agama memiliki tempat yang sama, hal itu merupakan realitas bangsa Indonesia. Pengakuan tersebut membuat orang Indonesia mempunyai dasar dalam kerja sama antarumat beragama. 

Perbedaan tafsir dari pemikiran Pancasila sebagaimana dijelaskan oleh Pranarkha di atas, terus terjadi hingga saat ini. Parahnya, ketika kepentingan-kepentingan kelompok ikut bermain dalam menafsirkan isi Pancasila, timbullah diskriminasi terhadap kelompok atau golongan tertentu.  Akhirnya praktek diskriminasi itu bermuara pada konflik yang menghiasi sejarah carut-marutnya bangsa Indonesia, khususnya dalam hubungan antaragama. Hal tersebut tidak mengherankan karena heterogenitas tafsir terhadap pemikiran Pancasila juga terjadi dalam diskusi tentang HAM dan hakikat agama. 

 Akibat adanya heterogenitas pemikiran Pancasila tentang HAM dan hakikat agama, maka implementasi dari hak kebebasan beragama menjadi tidak mudah, dan selalu ada kelompok agama yang mengalami diskriminasi yang akhirnya mengakibatkan hubungan antarumat beragama tidak berjalan dengan mulus. 

Pada hakikatnya Pancasila dan UUD 1945 tidak salah karena ia merupakan konstitusi negara, sebagai konstitusi negara ia hanya memuat hal-hal yang penting-penting saja. Namun ketika ada kepentingan-kepentingan yang bermain dalam pengambilan keputusan, isi Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan yang bisa saja merugikan pihak lain, hal tersebut nyata dalam proses transformasi Pancasila kedalam hukum dan perundang-undanagn. Hukum dan perundang-undangan yang menyangkut kebebasan beragama ternyata tidak sejalan dengan Pancasila yang adalah dasar bagi kebebasan beragama di Indonesia. Memang selalu ada perasaan tidak puas, namun hal itu seharusnya tidak perlu dikobarkan. Karena dalam pengambilan keputusan bersama selalu ada yang tidak terpuaskan. Selama itu merupakan sesuatu yang dibuat untuk kepentingan bersama, seharusnya harus dihargai secara bersama, dan tidak seorang pun boleh memaksakan kehendaknya. 

Demikian juga usaha sistematis untuk mendapatkan kekuasaan demi akses kepada pemerintahan, tidak boleh didorong oleh keinginan suatu kelompok tertentu, sebagaimana terjadi dalam jaman orde baru. Saat itu pemerintah turut memperkeruh situasi, atau dengan kata lain, sengaja mempersubur kondisi yang keruh untuk dapat dikendalikan dengan mudah.

Pada dasarnya Pancasila adalah konsensus bersama, dan Pancasila telah diterima sebagai sesuatu yang memberi tempat yang sama terhadap semua kelompok yang ada di Indonesia. Maka seandainya realitas ini dilihat secara bersama, yang timbul seharusnya adalah keberagaman yang akan memperkaya wawasan bangsa Indonesia, dan sangat berguna bagi pembangunan masyarakat Indonesia. Tetapi sayangnya, yang terjadi adalah Indonesia semakin terpecah karena lupa dengan pengalaman sejarah di mana Pancasila telah berjasa dalam perjuangan bangsa dalam mempertahankan kedaulatan negara yang merdeka.

Dasar bahwa Pancasila hanya mengakui kebebasan beragama, namun tidak mengijinkan manusia Indonesia menjadi manusia yang tidak beragama (ateis) lebih tepatnya tidak memeluk agama di luar agama resmi negara adalah karena dalam menafsirkan sila kedua tidak boleh dilepaskan dari sila pertama, atau sila pertama menjadi titik tolak bagi penafsiran sila kedua. Sila pertama menjelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Tuhan, karena itu hak kebebasan beragama yang tertuang dalam sila ke-2, biasanya diartikan bahwa negara menjamin kebebasan beragama, namun tidak untuk tidak beragama. yang kemudian diartikan tidak boleh memeluk agama lain kecuali sebagaimana yang dinyatakan sebagai agama resmi, karena sila pertama diartikan sebagai Tuhan dalam agama monotheisme (lihat pandangan M yamin tentang sila pertama dan Piagam Jakarta).

Dalam hubungan Kristen dengan Islam terjadi pembatasan bahwa apabila seorang penganut agama Kristen berpindah menjadi pemeluk agama Islam, dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Tetapi bila seorang beragama Islam berpindah menjadi pemeluk agama Kristen, hal tersebut dianggap sebagai kemurtadan dan dapat diancam hukuman mati. 

Penetrasi nilai-nilai agama tertentu kedalam Pancasila tanpa memperhatikan hakekat Pancasila yng sesungguhnya menjadi salah satu faktor yang memberi peluang terhadap tragedi yang mengakibatkan pembantaian besar-besaran terhadap orang yang disebut komunis, secara khusus Islam abangan yang dianggap kafir, oleh Islam Santri. Paling tidak hal itu ikut andil dalam tragedi kemanusiaan yang menjadi lembaran hitam kebebasan beragama di Indonesia yang hingga saat ini belum juga terselesaikan. 

Kemudian lahirnya  pemikiran tentang hakikat agama versi kementerian agama  menimbulkan adanya diskriminasi terhadap keberadaan aliran kepercayaan.   Aliran kepercayaan yang pada mulanya hidup berdampingan dengan agama-agama, karena memang dalam aliran kepercayaan ini terjadi percampuran antara agama-agama suku yang telah ada di Indonesia dengan agama-agama besar yang masuk ke Indonesia. Aliran kepercayaan yang pada mulanya diakui keberadaannya seperti dituangkan dalam pasal 29 UUD 1945, oleh suatu interpretasi baru tentang agama, versi Kementerian Agama, tidak lagi setara dengan agama-agama. Dan aliran kepercayaan ini diarahkan untuk masuk kepada agama-agama resmi versi Departemen Agama yang lebih memperjuangkan kelompok tertentu. Dan terjadilah diskriminasi terhadap aliran kepercayaan.

Pengakuan pemerintah akan adanya agama resmi negara membuat agama-agama tersebut merasa memiliki kekuasaan untuk menentukan mana yang dianggap agama Islam, Kristen Katolik, Hindu dan Buddha yang asli. Secara khusus dalam agama Islam dan Kristen muncul perasaan sebagai agama mainstream (arus utama) yang bertindak seperti pemerintah menentukan mana Islam sejati dan mana Kristen yang benar. Dalam usaha mempertahankan eksistensi mereka sebagai agama mainstream, maka muncullah penolakan terhadap bidat, yang dianggap menyimpang dari ajaran yang dipegang oleh aliran-aliran mainstream. Karena mereka (mainstream) mempunyai pendukung yang amat banyak dan sangat berpengaruh untuk mengamankan pemerintah yang berkuasa, maka larangan terhadap bidat pun diberlakukan. Contoh bidat dalam Kristen adalah Saksi Yehuwa, sedang dalam Islam ada Islam Ahmadiyah, darul Arqam dll. 

Agama-agama yang ada telah melakukan pelanggaran hak kebebasan beragama, terlebih lagi dengan menerapkan larangan atas kelompok bidat untuk beribadah sesuai dengan hati nuraninya. Tidak ada alasan kelompok agama mainstream memaksakan tafsirannya kepada semua anggota agamanya, karena itu pelanggaran terhadap kebebasan hati nurani, namun mencontoh pemerintah yang mendapatkan keuntungan dengan penetapan agama resmi di mana pemerintah mendapatkan dukungan dari kelompok agama mainstream tanpa perduli apakah tindakan tersebut memenuhi asas keadilan bersama atau tidak, yang penting eksisitensi mereka tetap terjamin. Demikianlah kelompok agama melakukan tindakan yang sama dengan pemerintah. Agama-agama memakai tangan pemerintah untuk merampas kebebasan hati nurani seseorang.

Pengabaian terhadap aliran kepercayaan dan bidat secara otomatis merupakan pengabaian terhadap kedaulatan hati nurani. Dalam Deklarasi Universal HAM dijelaskan bahwa manusia, dalam hati nuraninya memiliki kebebasan untuk memeluk agama tertentu, juga memiliki kebebasan untuk menyembah yang ia ingin sembah. Namun dengan adanya penetapan bahwa aliran keprcayaan bukan agama dan diarahkan untuk memilih agama resmi yang ada, maka kebebasan hati nurani tidak punya tempat di Indonesia. Akibat lahirnya pemahaman hakikat agama yang bertentangan dengan tafsir dari sila pertama yang dinyatakan oleh bapak-bapak pendiri Indonesia, maka semua kepercayaan yang tidak mengakui adanya Tuhan yang mahaesa (monotheis) dan semua yang dianggap bidat tidak dianggap sebagai agama. Diskriminasi terhadap umat aliran kepercayaan dan bidat selalu menghiasi perjalanan sejarah Indonesia, dan tidak jarang kehidupan mereka sering kali terancam.

Demikian juga dengan  Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (SKB Dua Menteri) no.1 tahun 1969, yang menjadi dasar bagi penutupan dan perusakan tempat-tempat ibadah. Peraturan tersebut dikeluarkan dengan alasan untuk menjaga kerukunan antarumat beragama. Padahal usaha untuk menjaga kerukunan antarumat beragama tidak serta-merta dapat mencabut hak kebebasan beragama yang bersumber dari Allah. Usaha menjaga kerukunan  tidak berarti mengkompromikan ajaran suatu kelompok agama, sehingga usaha menciptakan kerukunan antarumat beragama seharusnya tetap menjunjung tinggi kebebasan beragama. 

SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan pada tanggal 13 September 1969 ini dijadikan dasar untuk menutup gereja-gereja yang didirikan tanpa ijin. Diakui, banyak gereja yang berdiri tanpa memiliki ijin karena mengurus ijin pendirian rumah ibadah umat Kristen ini sangat sulit, ironisnya tindakan anarkis dalam aksi-aksi penutupan bahkan perusakan rumah ibadah, secara khusus gereja seakan mendapatkan legitimasi dari SKB tersebut. 

Dilihat dari perundang-undangan yang ada di Indonesia, sebenarnya SKB 2 Menteri tersebut tidak mempunyai pijakan yang kuat. Dalam peraturan perundang-undangan RI dikenal ada 4 tingkatan, yang pertama adalah UUD 1945, kedua Ketetapam MPR (Tap MPR), ketiga undang-undang, kemudian peraturan pelaksanaan undang-undang seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden.  Dari hierarkhi hukum yang ada di Indonesia, seharusnya SKB 2 Menteri tahun 1969 gugur demi hukum. Tetapi herannya hal tersebut tetap menjadi perdebatan umum. Dan ada saja yang tetap beranggapan bahwa SKB tersebut merupakan niat baik pemerintah, dan menganggap suatu hal yang biasa jika terjadi tindakan anarkis merusak gereja dan menghalangi umat melaksanakan ibadah.  Kondisi tersebut dapat terjadi karena memang pemahaman hukum yang ada dalam masyarakat Indonesia masih amat sangat terbatas. 

Wajah Indonesia yang penuh carut-marut pelanggaran kebebasan beragama tidak dapat dilepaskan dari sikap pemerintah yang tidak konsisten berpegang pada Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan sumber hukum dari setiap hukum di Indonesia. Pemerintah bahkan membiarkan setiap keputusan-keputusan yang melawan Pancasila dan UUD 1945, asalkan tetap dapat mengamankan kekuasaannya. Demikian juga sikap tidak peduli sebagian rakyat Indonesia, termasuk juga kelompok-kelompok agama yang ada untuk dapat memahami aturan perundang-undangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadikan Indonesia sebagai negara yang penuh dengan konflik.

Pada jaman Presiden Soekarno, negara tidak konsisten berpegang kepada konsensus bersama dengan mengijinkan lahirnya kementerian agama yang ditentang oleh banyak orang yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti Latuharhary. Sebab dengan adanya lembaga yang mengurusi masalah kepercayaan itu, mengakibatkan terjadinya diskriminasi terhadap agama-agama yang ada di Indonesia. Ketidakkonsitenan pemerintah yang memberikan kementerian agama sebagai konsesi atas tidak dimasukkannya tujuh kata yang ada dalam Piagam Jakarta ke dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan sesuatu yang tidak berdasar, kecuali semangat untuk tetap berkuasa.

Demikian juga Orde Baru yang melakukan hal serupa, bahkan lebih jauh lagi yaitu memakai Pancasila sebagai alat legitimasi kekuasaan. Konsesi-konsesi yang diberikan pemerintah terhadap pihak tertentu merupakan wujud pengkhianatan terhadap konsensus nasional. Akibatnya, sebagian pihak selalu ada yang harus dikorbankan.

Lahirnya undang-undang dan keputusan-keputusan pemerintah yang tidak bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 menimbulkan ketidakjelasan mengenai hal-hal yang mendeteil tentang pengakuan hak kebebasan beragama. Hal ini ikut berperan terhadap tingginya pelanggaran kebebasan beragama, terutama memasuki periode Orde Baru yang memang merupakan rezim yang paling otoriter dalam sejarah Indonesia. 

Binsar Antoni Hutabarat

https://www.binsarhutabarat.com/2022/04/kebebasan-beragama-dalam-negara.html


https://youtu.be/1BiM7i61mI0

No comments:

Post a Comment