Tantangan dan Peluang Komnas Ham 2022-2027

Pancasila dan Sila Ketuhanan




  https://youtu.be/1BiM7i61mI0 Pancasila dan Sila Ketuhanan Yang Maha esa


      Pancasila sebagai dasar negara disahkan bersamaan dengan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dimengerti karena sila-sila dari Pancasila tertuang di dalam pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, semua rumusan Pancasila yang ada, selain yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, termasuk Piagam Jakarta harus dianggap sebagai suatu dokumentasi sejarah. Dengan terjadinya penuangan Konstitusional tersebut, maka Pancasila menjadi sumber hukum negara Republik Indonesia dan Pancasila adalah Ideologi Nasional. Karena itu semua hukum dibawahnya harus bersumber dari Pancasila.

      Tidak dimuatnya rumusan Pancasila versi Piagam Jakarta tidak harus ditafsirkan sebagai suatu kekalahan oleh pihak tertentu. Karena kemerdekaan yang dicapai itu merupakan konsensus bersama, dan seharusnya menjadi kemenangan semua rakyat Indonesia. Sebagaimana juga telah dijelaskan di atas, Pancasila adalah wujud pengakuan masyarakat Indonesia sebagai suatu bangsa yang telah memiliki persatuan sejak lama dan sempat terpecah oleh penjajah yang ingin melestarikan kekuasaannya. Tekad bersatu untuk merdeka telah dibuktikan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tentang proses perubahan rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta, hingga menjadi rumusan Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, Hatta melaporkan demikian:

Pada sore harinya saya menerima telepon dari tuan Nishijima, pembantu Admiral             Maeda menanyakan, dapatkah saya menerima seorang opsir Kaigun (angkatan laut). Karena ia mau mengemukakan suatu hal yang sangat penting bagi Indonesia. Nishijima sendiri akan menjadi juru bahasanya. Saya persilahkan mereka datang. Opsir itu, yang saya lupa namanya, datang sebagai utusan Kaigun untuk memberitahukan dengan sungguh-sungguh, bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam daerah-daerah yang dukuasai oleh AL Jepang berkeberatan sangat terhadap bagian kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yang berbunyi: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” Mereka mengakui bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Tetapi tercantumnya ketetapan seperti itu dalam suatu dasar yang pokok Undang-Undang dasar berarti mengadakan diskriminasi terhadap mereka golongan minoritas. Jika “diskriminasi” itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia. 


   Pernyataan sikap sebagian rakyat Indonesia yang disampaikan oleh opsir Jepang tersebut dianggap sebagai sesuatu yang serius oleh Hatta. Maka sebelum sidang panitia persiapan kemerdekaan, Hatta mengadakan rapat dengan Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr Kasman Singodimejo dan Mr.Teuku Hasan,  membicarakan  saran dari opsir Jepang di atas.  Laporan Hatta tentang perubahan rumusan Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dengan rumusan pada Piagam Jakarta, tidak dilakukan di bawah tekanan tentara Jepang, mengingat pada waktu itu Hatta mempunyai kedudukan dan wibawa yang cukup besar. Hatta mengambil keputusan tersebut karena ia ingin agar urusan agama dipisahkan dari urusan negara.  Dengan kata lain, Hatta ingin menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Langkah penyatuan ini memang penting mengingat masyarakat Indonesia bukan hanya memiliki beragam budaya tetapi juga agama. Hatta sadar dan mengakui bahwa kalimat: “Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, merupakan bentuk diskriminasi terhadap masyarakat penganut agama-agama lain di luar Islam. Oleh karena itu, pemisahan agama dari negara merupakan langkah yang sangat tepat. Langkah Hatta tersebut juga merupakan gambaran kebijaksanaannya dalam melihat realitas yang ada, demi kebaikan bersama.




       Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar negara memisahkan urusan agama dari negara, dan menolak pendapat yang menghendaki agama Islam menjadi dasar negara, karena ada banyak daerah di Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama lain. Proklamasi 17 Agustus 1945 yang melahirkan Republik Indonesia, juga merupakan proses penyatuan daerah-daerah yang ada di Nusantara. Maka adalah sesuatu hal yang tidak tepat jika salah satu agama dijadikan dasar negara Indonesia. Sebaliknya, adalah sesuatu langkah yang sangat tepat jika negara menganjurkan setiap warga untuk beragama, karena “founding fathers” Indonesia sendiri adalah orang-orang yang beragama. Keputusan untuk memisahkan agama dari negara berarti juga melindungi semua pemeluk agama yang ada di Indonesia. Pancasila dapat disebut sebagai dasar bagi kebebasan beragama di Indonesia. Kebenaran ini secara jelas tertuang khususnya dalam pengertian sila Ketuhanan yang Maha Esa. 



   Mengenai pengertian dari sila Ketuhanan yang Maha Esa, Soekarno pencetus istilah Pancasila menjelaskan seperti berikut:

Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan, bukan saja karena bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan,  sesuai keyakinan masing-masing. Orang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Almasih, Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW. Orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut petunjuk kitab-kitab mereka, dan seterusnya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah tuhannya dengan cara leluasa. Segenap rakyat Indonesia hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiadanya  “egoisme agama” dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan.  


       Berdasarkan pernyataan di atas, Soekarno tidak bermaksud mengatakan bahwa negara mengatur rakyatnya untuk memilih agama yang harus mereka anut. Dalam pidato tersebut, dia hanya menganjurkan supaya semua warga negara memeluk agama yang sesuai dengan keyakinannya. Dia juga menjelaskan bahwa negara menjamin kebebasan setiap orang untuk menjalankan ibadah agamanya masing-masing. Soekarno dan rekan-rekannya yang merumuskan Pancasila adalah orang yang bertuhan, karena itu wajarlah jika mereka menghimbau semua rakyat Indonesia untuk bertuhan. Sebagai orang yang bertuhan, Soekarno mengerti apa faedah agama itu bagi pembangunan bangsa. Namun tidak berarti dia memaksa rakyat untuk menganut agama tertentu. 

    Senada dengan Soekarno, TB Simatupang mengatakan secara tegas bahwa :

Sila pertama bukanlah “kepercayaan kepada Allah” tetapi lebih berarti kepercayaan kepada “ide ketuhanan”, oleh karena kata yang dipakai di sini bukanlah “Allah” tetapi istilah yang lebih netral, “Ketuhanan”. Kepada istilah tersebut ditambahkan pula keesaan dan kemahaan. Demikianlah sila yang pertama tidak berbicara tentang Allah, tetapi tentang ke-allahan. Ia berbicara tentang keilahian. Juga orang-orang yang tidak mempercayai Allah yang bersifat pribadi, misalnya beberapa kalangan dalam agama Budha, dapat menerima sila tersebut. Ia berbicara tentang kepercayaan kepada sesuatu yang maha transenden. Sesuatu yang maha esa, mungkin ini terdengar sebagai suatu konsep yang amat samar-samar, tetapi ia berhasil merangkul semuanya. Bahkan orang-orang Komunis pernah menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai keberatan yang asasi terhadapnya. Semua orang mendaptkan dalam sila itu sesuatu yang bersifat pokok dari segi kepercayaan mereka.


    Uraian Soekarno dan Simatupang mengenai Pancasila sangat jelas. Bahwa sila Ketuhanan yang Maha Esa tidak boleh diartikan secara teologis, yang dimaksud dengan penafsiran secara teologis misalnya adalah menafsirkan kata Ketuhanan yang Maha Esa sebagai tauhid dalam agama Islam,  karena ia adalah gambaran pengakuan bahwa semua agama mempunyai tempat di bumi Indonesia. Sila tersebut juga merupakan suatu pengakuan bahwa negara Indonesia adalah negara yang memiliki banyak agama, dan memberi tempat yang sama terhadap semua agama. Penjelasan yang gamblang mengenai kebebasan beragama di dalam sila pertama yang merupakan pernyataan tidak adanya diskriminasi agama, seharusnya diterima oleh semua individu dan kelompok yang ada di Indonesia, apabila setiap individu dan kelompok tersebut sungguh-sungguh mempelajari sejarah lahirnya NKRI dan masa-masa di mana seluruh rakyat sama-sama bahu-membahu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan itu.

https://www.binsarhutabarat.com/2022/04/pancasila-dan-sila-ketuhanan.html


No comments:

Post a Comment